WTO Dinilai Ancam Kedaulatan Pangan dan Perburuk Krisis Iklim - Perdagangan Internasional

NERACA

Jakarta - Selama lebih dari tiga dekade World Trade Organization (WTO) Organisasi Perdagangan Dunia ini menjadi ruang elitis, yang mendorong pasar bebas dan privatisasi di seluruh pelosok dunia, termasuk membuka setiap hambatan perdagangan, dan merongrong peran negara dalam mengendalikan korporasi. Perkembangan terakhir, sejumlah negara maju terutama Amerika Serikat berusaha mendorong penghapusan subsidi pangan dan menolak menghentikan subsidi ekspornya sendiri.

Mida Saragih, Koordinator CSF-CJI (Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim) menegaskan, terdapat kegagalan luar biasa negara-negara maju untuk memahami kontribusi WTO terhadap pemburukan krisis iklim. Peningkatan arus perdagangan bebas merupakan kontributor terbesar Gas Rumah Kaca yang memperburuk dampak iklim. Sementara itu, upaya penghapusan subsidi pangan dapat membahayakan petani sebagai bagian dari masyarakat paling rentan di dunia, mengancam perjuangan masyarakat dunia melawan krisis kelaparan dan kemiskinan.

“WTO harus memberikan ruang kepada negara-negara di dunia untuk menjaga alam dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang dapat memastikan hadirnya lingkungan hidup dan sumber pangan yang sehat,” katanya dalam siaran pers yang diterima Neraca, Selasa.

Sedangkan menurut Salamuddin Daeng Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Kita tidak perlu ketergantungan terhadap rezim perdagangan bebas dan tidak perlu menyandar pada perjanjian-perjanjian multilateral karena tidak menguntungan buat Indonesia sama sekali. “Oleh karena itu pemerintah harus mengevalusi perjanjian perdagangan international yang sudah ditandatangani seperti APEC maupun WTO,” ujarnya.

Saat ini yang memang dibutuhkan adalah pemberlakuan instrumen perlindungan. Karena di semua sektor baik keuangan, perdagangan, investasi, semua harus ada payung yang melindungi itu semua. Sedangkan di Indonesia tidak ada perlindungan seperti biaya masuk impor, sehingga kran impor jalan terus. Sedangkan subsidi untuk pangan kita dibatasi, terang saja ketahanan pangan nasional terhambat “Sektor yang paling rentankan pada pangan nasional, sedangkan subsidi pada pangan dibatasi. Padahal jika pangan nasional kuat, kita tidak berdampak apapun terhadap gejolak ekonomi global,” imbuhnya.

Karena defisit dari neraca perdagangan pada bahan baku, pangan dan migas, dan sampai dengan saat ini belum bisa menemukan jalan keluarnya, dan keikutsertaan serta melihat perjanjian-perjanjian yang dibahas pada pertemuan WTO di Bali tidak mencerminkana adanya perbaikan pada sektor-sektor itu semua. “Maka dari itu, sepanjang keikutsertaan Indonesia pada WTO tidak memberikan keuntungan kita memang harus keluar dari lingkaran WTO,” teganya.

Sedangkan merundingkan 3 perjanjian utama, yakni trade facilitation, pertanian, dan paket LDCs atau disebut dengan Paket Bali. Perundingan ini didorong untuk dapat mengakhiri polemik Putaran Doha yang selama 12 tahun belum juga dapat disepakati. “Dari ketiga perjanjian itu tidak ada relevansinya dalam memperkuat sektor pangan nasional,” tukas Daeng.

Kegagalan WTO

Direktur Eksekutif IGJ, M Riza Damanik, menyebut Konferensi Tingkat Menteri IX WTO di Bali, telah menjadi puncak kegagalan organisasi tersebut dalam mengurus perdagangan multilateral untuk kesejahteraan rakyat. “Pertemuan WTO di Bali merupakan puncak kegagalan WTO dalam menjawab persoalan kelaparan, pengangguran, kemiskinan, dan pemanasan global,” katanya.

Berdasarkan pengamatan IGJ, sejak WTO terbentuk tahun 1995 hingga 2012, persoalan kelaparan dan kemiskinan di dunia berada di negara berkembang. Data FAO 2012 menyebutkan bahwa 98% masyarakat kekurangan gizi berada di negara berkembang. Bahkan tingkat kelaparan tertinggi berada dikawasan Asia yakni sebesar 552 juta orang dari 842 juta orang lapar didunia. Dan 75% dari orang miskin di dunia hidup di pedesaan yang bergantung pada pertanian.

Indonesia sendiri sejak bergabung dengan WTO tahun 1995 hingga sekarang, menunjukan index harga pangan domestik Indonesia semakin menunjukan peningkatan. Pada 1995 index harga pangan domestik Indonesia awalnya berada pada peringkat 1,48 dan semakin menunjukan peningkatan hingga 2013 dimana saat ini index harga pangan domestiknya telah mencapai peringkat 2,00.

“Perdagangan bebas ala WTO dicirikan dengan pencabutan subsidi petani dan nelayan, eksploitasi sumberdaya alam dan manusia, hingga pada akhirnya gagal pula menjaga peningkatan suhu bumi dibawah 2 derajat celcius. Dan, ketiga Paket Bali WTO: trade facilitation, agriculture, dan LDCs packets, justru memperparah krisis tadi. Olehnya, perundingan Paket Bali tidak perlu lagi dilanjutkan. WTO harus segera diakhiri karena semakin merugikan rakyat, khususnya petani, nelayan, buruh, dan masyarakat ekonomi miskin lainnya,” tutup Riza.

Related posts