NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atas penerapan pajak penghasilan (PPh) impor bakal diterbitkan pekan ini. Selain itu, lanjut dia, Menteri Keuangan (Menkeu) juga telah melaporkan rencana penerapan kebijakan repatriasi dolar eksportir kepada Presiden. Untuk itu, ujar Hidayat, dibutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum.

"Menkeu akan mengeluarkan PMK atas PPh impor. PPh atas barang konsumsi impor akan dinaikkan. Soal jenis-jenis barangnya, itu juga akan ditetapkan di PMK. Kalau sudah berlaku, tahun depan, kita bisa menyelamatkan neraca sekitar US$ 3 miliar," kata Hidayat saat ditemui di sela acara Pesta Ulang Tahunnya yang ke-69 di kediamannya di Jakarta, Senin malam (2/12).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengharapkan, PMK tersebut jelas mengatur produk-produk yang akan terkena penaikan PPh impor.

"Harus jelas barang mana saja yang dinaikkan. Karena, ada barang-barang yang harmonized system (HS)-nya sama tapi sebenarnya itu tujuannya berbeda. Seperti jus. HS-nya sama, padahal untuk kebutuhan bahan baku. Harus ditetapkan barang konsumsi, jangan sampai kena ke bahan baku. Nanti kan Bea Cukai hanya berpedoman pada PMK itu," kata Adhi.

Sementara itu, Hidayat menambahkan, kebijakan terkait ekspor impor yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menyelamatkan defisit neraca berjalan yang terus terjadi."Dalam situasi krisis, diperlukan kebijakan untuk memperkuat rupiah. Meski, saya tidak bisa memprediksi, apakah akan tertekan terus atau tidak," kata Hidayat.

Hal itu dibenarkan oleh Menkeu Chatib Basri yang hadir di acara. Menruutnya, PMK untuk PPh pasal 22 atau PPh impor akan dinaikkan menjadi 7,5 persen dari saat ini 2,5 persen. "Untuk produk konsumsi. Nanti bisa menyelamatkan sekitar US$ 3-4 miliar, tahun depan. Aturan untuk pajak pertambahan nilai (PPnBM) juga akan keluar Desember ini," kata Chatib.

Untuk mengurangi permintaan terhadap barang konsumsi yang diimpor --yang selama ini menjadi penyebab membesarnya defisit neraca transaksi berjalan-,  pemerintah segera menaikkan PPh impor barang konsumsi. Sedangkan untuk mengurangi impor barang modal dan bahan baku yang membesar, pemerintah akan memberikan tax allowance atau penangguhan pajak kepada perusahaan yang memproduksi  barang modal dan bahan baku di dalam negeri."Defisit transaksi berjalan sulit turun signifikan dalam jangka pendek. Karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat memilih stabilisasi dibanding terus memacu pertumbuhan ekonomi," kata  Chatib.

Target laju pertumbuhan ekonomi tahun ini diturunkan menjadi  5,5-5,9% dan pada  2014 sebesar 5,8-6,2%. Situasi ekonomi Indonesia dalam jangka pendek kurang menguntungkan. Defisit transaksi berjalan sudah melewati sembilan kuartal. Pada kuartal ketiga 2013, defisit transaksi berjalan mencapai US$ 8,5 miliar atau 3,8% dari PDB.

Penyebab utama defisit yang kian dalam adalah membesarnya defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor. Situasi ini membuat rupiah terus melemah. Stabilisasi dan membiarkan pertumbuhan ekonomi terus meningkat sama-sama bukan pilihan yang baik. Tapi, karena pemerintah harus menentukan pilihan, maka kebijakan yang diambil adalah stabilisasi. "Jika pertumbuhan yang dipilih, rupiah akan bergerak liar dan itu akan mengingatkan orang pada krisis ekonomi 1998," ujar Menkeu.

Pada krisis 1998, laju pertumbuhan ekonomi malah terhenti dan ekonomi bertumbuh minus 13%. Dalam jangka pendek, pemerintah akan mengurangi permintaan masyarakat terhadap produk konsumtif yang diimpor dengan menaikkan pajak penghasilan (PPh)  impor pasal 22 untuk barang konsumsi. Kenaikan harga impor akan mengurangi konsumsi kelas menengah.  Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah kelas menengah naik tajam dengan daya beli yang terus meningkat. Tapi, PPh untuk barang modal dan bahan baku tidak dinaikkan agar industri dalam negeri terus bertumbuh.

Dalam paket kebijakan ekonomi yang akan diluncurkan, pemerintah juga akan memberikan tax allowance atau penangguhan pajak kepada  industri yang memproduksi barang modal dan bahan baku atau intermediate industries.  Upaya untuk memperkecil defisit transaksi berjalan, kata Menkeu,  akan dilakukan dengan optimal, namun hasilnya tidak bisa diperoleh dalam waktu pendek.  Laju pertumbuhan ekonomi dan penguatan rupiah terhadap dolar AS terjadi bersamaan dengan kebijakan quantitative easing  (QE) yang dilakukan AS. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi AS, The Fed memompakan dana US$ 85 miliar per bulan. Dengan likuiditas yang besar, dolar AS melemah terhadap mata uang dunia, termasuk rupiah.  Bersamaan dengan itu, harga komoditas juga ikut terdongkrak. Pengurangan dan penghentian atau tapering off QE akan membuat ekonomi dunia kembali normal."Dunia yang normal adalah dunia tanpa QE," kata Menkeu.

Dorong Industrialisasi

Pada kesempatan berbeda, Menkeu menyatakan, pemerintah  tengah menyiapkan sejumlah insentif fiskal untuk mendorong industrialisasi. Dengan insentif ini, sektor industri  diharapkan bisa berkembang dan tidak tergantung oleh bahan baku impor.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, insentif   berupa tax allowance akan diberikan pemerintah jika sebuah industri membangun atau memiliki industri penopang (supporting industries). Hal ini karena industri penopang akan mengurangi impor.

Dia memberikan contoh industri otomotif yang kini tumbuh pesat karena permintaan yang tinggi. Padahal industri tersebut banyak mengimpor bahan baku, sehingga turut menyumbang defisit pada neraca transaksi berjalan.

Selain itu, pemerintah akan memberikan insentif terhadap perusahaan yang membangun pusat penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, dalam 5-10 tahun ke depan, Indonesia  diharapkan bisa memiliki banyak kualitas SDM yang andal. Insentif juga diberikan dalam inovasi teknologi supaya industri RI bisa bersaing dengan negara-negara tetangga.

Sedangkan kebijakan untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dalam jangka pendek, lanjut Menkeu, antara lain dengan mengetatkan fiskal atau mengurangi defisit yang sudah dilakukan pada APBN 2014 dari 2,4% menjadi 1,69 %. Juga menurunkan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini menjadi 5,6-5,8% dan tahun depan 5,8-6,1%, penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi impor minyak.