Pemerintah Tegaskan Kuota BBM Belum Jebol - Sektor Energi

NERACA

Jakarta – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 dan solar dari Rp4.500 menjadi Rp5.500 diklaim telah memberikan efek positif terhadap konsumsi. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di Jakarta, Selasa (3/12).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, kuota BBM ditargetkan mencapai 48 juta kiloliter. Dengan kenaikan harga BBM, Rida mengatakan telah terjadi peralihan ke BBM non subsidi. “Saat ini kuota BBM masih 5% di bawah kuota, kecuali untuk solar,” katanya.

Namun begitu, ia masih menyayangkan sebagian besar pengguna BBM bersubsidi masih didominasi oleh orang-orang kalangan menengah keatas. Bahkan, masyarakat Indonesia masih tergolong boros dalam menggunakan energi jenis fosil ini. “Padahal energi jenis fosil ini makin lama semakin berkurang. Harganya juga semakin mahal,” ujar dia.

Menurut dia, ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil amatlah besar. Di satu sisi, pengembangan konservasi energi masih berjalan karena koordinasi antarlembanga, seperti antar kementerian masih kurang efektif. “Padahal untuk mendukung penghematan energi sudah diterbitkan Undang-Undang No 30 Tahun 2007. Ada dua rencana dalam beleid energi tersebut, yakni diversifikasi dan konservasi energi,” kata dia.

Data Kementerian ESDM menyebutkan, kebutuhan BBM secara nasional mencapai 1,5 juta barel per hari (bph). Sedangkan produksi di dalam negeri hanya 870.000 bph. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut pemerintah harus mengimpor minyak, baik mentah maupun dalam bentuk bahan bakar.

Dalam data pemerintah menyebutkan, penggunaan energi fosil cukup mendominasi 96% dari total kebutuhan energi nasional. Adapun, subsidi yang harus dikeluarkan sebesar Rp272 triliun pada 2013. Untuk menekan impor BBM, pemerintah telah melakukan konversi BBM ke gas. Selain itu, konversi dijalankan melalui pencampuran bahan bakar nabati. Saat ini, 16,5 juta kl solar bersubsidi sudah dicampur dengan bahan bakar nabati sebanyak 10%. “Untuk mengurangi impor solar sekaligus memanfaatkan minyak sawit produksi dalam negeri,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Naryanto Wagiman mengatakan, program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas dan kebijakan pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel ke BBM sebesar 10% masih jadi andalan pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM.

Pemerintah diketahui mengeluarkan paket kebijakan peningkatan pencampuran 10% dari 7,5% biodiesel ke BBM per 1 September 2013 yang diharapkan dapat menurunkan defisit perdagangan. Pasalnya, peningkatan pencampuran biodiesel untuk campuran solar akan menghemat impor minyak hingga US$3 miliar. “Metode pengurangan BBM sebatas konversi gas dan biodiesel walaupun menurut Menteri Keuangan ini memang belum cukup,” kata dia.

Kuota Solar Jebol

Menggeliatnya sektor perekonomian di Tanah Air diyakini akan membuat kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di 2013 khususnya jenis minyak solar akan kembali jebol. Tahun ini kuota BBM subsidi mencapai 48 juta kilo liter (kl), dimana sebesar 16,01 juta kl diantaranya jenis solar.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5%-6% tentu berakibat pada peningkatan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk bensin premium diperkiran mencukupi. Namun untuk minyak solar diperkirakan over sekitar 2-3 juta kl bergantung hasil pengendalian yang dilakukan,” ujar anggota Komite Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ibrahim Hasyim.

Guna mengantisipasi over kuota tersebut, perlu ada upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan. Pertama adalah dengan cara memasifkan konversi BBM ke gas. "Kedua yang tersedia adalah minyak nabati. Dengan peningkatan produksi biodiesel diharapkan dapat mengurangi energi fosil," ucapnya.

Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan pengawasan. Ia menilai BBM bersubsidi jenis solar sangat rawan untuk diselundupkan ke ndustri yang seharusnya memakai BBM non subsidi. “Karena disparitas masih cukup tinggi tentu masih ada saja penyelundupan walau sudah dilakukan berbagai macam pengawasan dan apalagi modus operandinya makin lama makin canggih,” tutur Ibrahim.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, mengacu pada realisasi pembayaran subsidi BBM yang periode Januari - Juli 2013 sudah menembus Rp 111,3 triliun atau sekitar 55,7% dari pagu anggaran subsidi Rp 199,8 triliun. “Sampai akhir tahun nanti, bisa lewat sedikit,” ujarnya.

Menurut Askolani, realisasi tersebut bukan berarti pembayaran untuk BBM subsidi yang disalurkan hingga akhir Juli. Sebab, biasanya Pertamina baru memasukkan tagihan subsidi BBM setelah satu bulan berjalan. Karena itu, realisasi subsidi untuk subsidi BBM yang disalurkan Pertamina hingga akhir Juli dipastikan lebih dari Rp 111 triliun. "Subsidi ini kan termasuk kekurangan pembayaran (carry over subsidi) tahun lalu," jelasnya.

Faktor apa yang membuat subsidi BBM berpotensi jebol, Askolani mengatakan, tahun ini agak berbeda. Sebelumnya, jebolnya subsidi BBM lebih banyak dipengaruhi oleh jebolnya realisasi konsumsi yang melampaui kuota. Namun, tahun ini, setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, tingkat konsumsi BBM bersubsidi diproyeksi bisa dikendalikan di kisaran pagu 48 juta kiloliter. "Jadi, realisasi subsidi BBM lebih banyak dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar (Rupiah)," ucapnya.

Related posts