Kenakan Pajak Tinggi untuk Barang Mewah - Tekan Defisit Neraca Perdagangan

NERACA

Jakarta - Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengusulkan produk-produk barang mewah impor dikenakan tarif bea masuk (pajak) lebih tinggi untuk menekan tingginya impor produk barang mewah yang masuk di Indonesia. Karena tingginya impor barang konsumsi maupun minyak dan gas (migas) membuat neraca perdagangan Indonesia terus defisit, kalau dipaksakan lagi dengan impor barang mewah, akan menambah defisit lebih besar lagi.

"Impor kita untuk barang konsumsi dan migas sudah sangat besar, dan untuk mengurangi beban impor salah satunya adalah barang-barang mewah tarifnya ditinggikan, jadi dengan begitu adanya pengurangan daripada impor," katanya di Jakarta, Selasa (3/12).

Menurut Chairul, tarif impor yang lebih tinggi membuat biaya mengimpor barang jadi lebih mahal. Ia sangat optimistis kebijakan penerapan tarif yang tinggi terhadap barang mewah impor pasti akan menekan arus barang impor.

"Jadi jangan sampai impornya berkurang current account defisit-nya berkurang karena permintaannya yang lemah. Itu salah, itu nggak sustainable. Permintaannya biar lebih tinggi tapi kita lakukan sebaiknya permintaannya dialihkan lebih banyak kepada barang-barang produksi sendiri," ujarnya

Lebih sederhanya menurutnya, secara mendasar fakta kebutuhan impor di Indonesia masih sangat tinggi sampai menyebabkan defisit neraca perdagangan karena memang tidak diimbangi ekspor Indonesia yang masih kurang kurang banyak. "Ini karena struktur industri kita masih salah. Semua peningkatan demand itu berakibat dari peningkatan supply itu nggak cukup produksinya, sehingga kita harus impor," ucapnya

oleh karenanya dia mengusulkan agar ada perbaikan fundamental seperti di industri hulu antara lain sektor petrokimia, baja dan industri dasar lainnya harus ada di dalam negeri. Hal ini agar adanya peningkatan permintaan di dalam negeri terhadap sebuah produk, tidak lagi dipasok dari impor. “Sejauh ini impor industri nasional masih terkait dengan bahan baku, jika itu sudah kuat, strukturnya kuat dan ekspor barang jadinya harus bisa lebih kuat dari sekarang," harapnya.

Tekan defisit

Dari data yang dihimpun oleh Komite Ekonomi Nasional (KEN) Sejak tahun 1990 mencatat Indonesia sudah tidak mengalami defisit perdagangan atau defisit primer. Dalam artian dalam kurun waktu 50 tahun, pengeluaran untuk belanja modal masih terkendali. “Namun, kondisi berbalik pada 2012 lalu, sistem keuangan negara terganggu karena belanja modal pemerintah menyebabkan defisit,” ungkapnya.

Lebih jauh lagi die menyebutkan, jika tidak mengalami perubahan dalam kebijakan untuk belanja modal negara, kondisi itu akan terus terjadi hingga tahun anggaran 2014. "Tetapi kalau kita tidak mengambil langkah cepat, tepat anggaran, defisit akan terus terjadi dalam sampai 2014.".

Defisit ini terjadi karena beberapa hal, antara lain dari sektor belanja pegawai pemerintahan, sektor belanja barang dan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dan untuk BBM, pemerintah harus bisa melakukan pengawasan lebih atau mengeluarkan kebijakan baru. “Subsidi saat ini sudah salah arah, karena lebih banyak dinikmati orang kaya, sekitar 70 persen dinikmati orang mampu," jelasnya.

Oleh karenanya pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terkait penerimaan APBN dan pengeluaran sehingga defisit bisa dikendalikan dengan baik."Sehingga bisa mendapat fleksibilitas terutama terkait adanya shock, supaya pemerintah punya ruang gerak cukup untuk meneruskan perekonomian kita,” ucapnya.

Untuk itu tahun depan, pemerintah harus bisa lebih waspada dan mampu membuat kebijakan yang tepat menghadapi perekonomian global khususnya. "Kebijakannya harus tepat dosis. Kalau salah dosis akan berdampak buruk pada perekonomian kita," tutupnya. [agus]

Related posts