NERACA

Jakarta – Tingkat pemahaman akan akses permodalan dan investasi para petambak dan nelayan khususnya di pulau-pulau kecil masih minim. Padahal pemerintah punya banyak program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang banyak membantu para petambak maupun para nelayan. Oleh karena itu Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku akan terus mensosialisasikan kepada para nelayan maupun petambak agar program KUR dapat terealisasi dengan cepat.

“Kami berkomitmen untuk terus membantu permodalan untuk para nelayan maupun petambak dengan mempermudah proses pinjaman sehingga program seperti KUR dapat lebih cepat terserap oleh masyarakat yang memang membutuhkan permodalan,” kata Sharif C. Sutardjo Menteri Kelautan dan Perikanan, sesaat setelah membuka Bazar Intermediasi Akses Permodalan Masyarakat Pesisir dan Fasilitasi Akses KUR Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa (3/12).

Selain itu juga, untuk meningkatkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan, (KKP) telah melakukan upaya terobosan. Diantaranya, melakukan relaksasi regulasi perbankan. Di mana lembaga perbankan harus mulai melenturkan aturannya agar bisa mengakomodir keterbatasan UMKM pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam memenuhi persyaratan kredit. “Nanti saya bicarakan dengan pihak perbankan agar administrasinya lebih dipermudah, dan kalau perlu tanpa agunan,” imbuhnya.

Sesuai data yang ada, sampai akhir September 2013,realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan, yang terdiri usaha mikro dan kecil, secara kumulatif mencapai Rp 764,9 milyar atau 0,6 % dari realisasi nasional yang mencapai Rp 126,41 Triliun. Sedangkan jumlah debitur sebanyak 7.327 debitur atau 0,1 % dari jumlah debitur nasional yang mencapai 9.419.201 debitur. KKP juga memaksimalkan peran lembaga perantara kredit seperti Bank Perkreditan Rakyat Pesisir (BPR Pesisir), Unit Simpan Pinjam, Swamitra Mina, dan Grameen Pesisir.

“Dari data Bank Indonesia jumlah penyerapan KUR untuk KP penyerapan masih dibawah 1% hanya saja dari data di BRI berkaca pada tahun 2012 lalu sudah menyalurkan kredit lebih dari 2 Trilliun itu baru bank BRI saja belum dari bank lain artinya ada mis informasi di sini,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, bisa jadi catatan BI terkait penyerapan pinjaman KP ini masih dibawah Kementrian Pertanian, dan dimungkinkan Kementan tidak punya data-data yang lengkap. Oleh karena itu nanti akan kita cek langsung data terbaru pinjaman yang sudah masuk diperbankan. Tapi begitu, melihat apa yang sudah dilakukan dalam kurun 2 tahun ini, sektor KP sudah meyakinkan perbankan untuk menyalurkan kredit mereka. “Maka dari itu nanti akan kita cek langsung dari data perbankan. “Pola atau metode KP kita sekarang memang satu usaha yang bisa digarap dengan modern, tekhnologi tinggi, informasi pasar yang luas, sehingga perbankan sudah melirik untuk menyalurkan pinjamannya,” jelasnya.

Selain itu juga, KKP berjanji akan memanfaatkan koperasi-koperasi didaerah ataupun pulau-pulau kecil sehingga memudahkan dijangkau oleh para nelayan atau petambak didaerah-daerah atau pulau terpencil. “Selain pinjaman dari bank, kami juga akan menyalurkan pinjaman melalui koperasi,” terangnya.

Menurut Sharif, untuk menggerakan perekonomian di wilayah pesisir, sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kalangan swasta, terutama pihak-pihak yang berkaitan dengan sumber-sumber permodalan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah meluncurkan 2 (dua) Kredit Program yaitu KKPE dan KUR. Tujuannya untuk meningkatkan investasi dan modal kerja bagi pelaku UMKM-K termasuk pelaku usaha Kelautan dan Perikanan. “Salah satu kredit program yang mendapat sambutan baik dari pihak perbankan adalah KUR. Hal ini ditandai dengan banyaknya Bank Pelaksana yaitu 7 Bank Nasional dan Semua Bank Daerah,” ungkapnya.

Lembaga Keuangan KKP

Sharif menjelaskan, KKP melalui Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (KP3K) telah membina sebanyak 276 Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Terdiri dari 6 Unit BPR Pesisir, 113 Swamitra Mina Baik Online maupun Offline, 25 Baitul Qirodl dan 112 USP serta 23 Unit Grameen Bank. Semua LKM tersebut merupakan LKM yang berada di bawah Koperasi dengan jumlah koperasi sebanyak 269 Unit Koperasi Pesisir/Perikanan. “Selain LKM, Koperasi Pesisir/Perikanan ini juga memiliki beberapa unit usaha lain. Diantaranya SPDN, Kedai Pesisir, Regenerasi Nelayan, dan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (P3MP),” jelasnya.

Koperasi-Koperasi tersebut merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang berdomisili ditengah-tengah komunitas masyarakat pesisir dengan berbagai bidang usaha. Terutama untuk nelayan, pembudidaya ikan pengolah dan pemasar ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Hal ini merupakan LKM Potensial yang dapat dimanfaatkan Lembaga Keuangan baik bank maupun Non Bank sebagai mitra kerja. Terutama sebagai lembaga lingkage dalam penyaluran kredit program dan kredit lainnya yang ada pada lembaga keuangan. “Sebagai contoh, tahun 2013 LKM pesisir telah mengakses dana dari LPDB sejumlah Rp 48,525 Milyar untuk 28 Koperasi,” ujarnya.

Sedangkan pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Sudirman Saad, mengakui bahwa realisasi KUR memang masih rendah, kelemahannya adalah karena memang kebanyakan para nelayan yang mempunyai peruhu untuk menangkap ikan masih milik perorangan, bukan perusahaan, dan memang kalau perorangan administrasinya masih belum rapi, sehingga transaski cashflownya belum dibikin secara apik. “Padahal dari sektor perbankan ini sangat dibutuhkan menjadi pertimbangan penting dalam penyaluran kredit,” katanya.

Tapi disisi yang lain ada juga kelemahan dari perbankan yang belum mempunyai infrastruktur diwilayah-wilayah pesisir. Kalaupun ada infrastruktur yang masuk sampai kewilayah pulau-pulau kecil tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) ahlinya terbatas. “Kalau pun ada di sektor perbankan juga kekurangan tenaga analis kredit di bidang perikanan dan kelautan,” tutupnya.