Jusuf Kalla Minta Pemerintah Pertahankan Benefit - Setelah Jamsostek Menjadi BPJS Ketenagakerjaan

NERACA

Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Pemerintah untuk mempertahankan benefit atau manfaat tambahan yang selama ini telah diberikan PT Jamsostek (Persero) kepada pesertanya. Walaupun pada 1 Januari 2014 Jamsostek resmi berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, manfaat tambahan bagi peserta Jamsostek tidak boleh dihilangkan.

“Manfaat tambahan seperti pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) tetap harus dipertahankan. Karena itu bukan saja pemberian cuma-cuma tetapi merupakan investasi. Pekerja butuh tempat tinggal. Sudah jadi kewajiban Jamsostek untuk memberikan kemudahan dan ini merupakan investasi yang bisa kembali,” ujar Kalla, usai memberikan orasi ilmiah “Menuju Negara Sejahtera” dalam rangka HUT PT Jamsostek (Persero) ke-36 di Jakarta, Selasa (3/12).

Lebih jauh dia mengatakan, setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan maka akan banyak pekerja yang menuntut haknya, untuk itu perlu disikapi dengan bijaksana. “Meski mereka belum memenuhi kewajibannya tetapi mereka melihat berdirinya BPJS akan memenuhi hak mereka, baik kesehatan,

kecelakaan maupun kematian dan pensiun,” tegas Kalla.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan Jamsostek, Junaidi mengungkapkan, saat ini pembahasan Rancangan Peraturan Pelaksana (RPP) Undang-Undang BPJS masih terkendala mengenai Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diusulkan untuk dihapuskan.

Padahal, kata Junaidi, DPKP berupa bantuan Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maupun beasiswa merupakan pemanis untuk menarik pekerja maupun perusahaan menjadi peserta Jamsostek. “Kami berharap DPKP ini tetap dipertahankan setelah Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan,” katanya, seraya berharap.

Lebih lanjut Junaidi mengatakan, saat ini antara pekerja yang menjadi peserta dengan yang belum menjadi peserta Jamsostek kesenjangannya sangat jauh. Dari total potensi pekerja sebanyak 40 juta jiwa, yang baru menjadi peserta hanya 11,8 juta jiwa saja. “Jadi pekerjaan rumah untuk menarik mereka menjadi peserta masih besar sekali. Makanya perlu sweetener agar mereka mau menjadi peserta BPJS,” terang dia.

Optimistis di atas target

Selain itu, Direktur Investasi Jamsostek, Jeffry Haryadi, mengungkapkan bahwa perseroan optimistis akan memperoleh laba bersih tahun ini sebesar Rp15 triliun. Jumlah tersebut melebih target laba dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun 2013 yang diperkirakan sebesar Rp14 triliun.

“Hingga Oktober 2013 laba kami sudah mencapai hampir Rp13 triliun. Jadi masih tersisa dua bulan lagi. Kami yakin bulan November ini bisa menghasilkan Rp1 triliun dan bulan Desember juga Rp1 triliun. Rasa-rasanya bisa tembus hingga Rp15 triliun sampai akhir tahun ini,” ujar Jeffry, saat dihubungi.

Dia mengatakan, hasil investasi tersebut mayoritas masih disumbang oleh pendapatan dari portofolio obligasi, kemudian saham, deposito serta investasi lainnya. Menurut Jeffry meski saat ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sedang mengalami penurunan, namun hal tersebut bisa diimbangi dari naiknya suku bunga perbankan akibat kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate.

“Saat ini banyak bank yang menawarkan bunga deposito lebih tinggi dari sebelumnya. Ini juga kami bisa manfaatkan untuk menambah hasil investasi,” tegas dia. Jeffry mengungkapkan, hasil investasi Jamsostek yang terus meningkat karena didukung oleh aturan dalam PP No 22/2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Jamsostek yang bisa membuat perseroan terus mengembangkan dana peserta.

Hasilnya karena dana peserta terus berkembang maka perseroan bisa menyalurkan Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) lebih besar lagi. “Kami berharap aturan pelaksana BPJS Ketenagakerjaan juga sama dengan PP No 22 Tahun 2004,” tandas Jeffry. [ardi]

Related posts