Antisipasi Pelemahan Rupiah

 

Menjelang akhir  2013 dan menyambut 2014, nilai tukar (kurs)  rupiah mengalami pelemahan cukup dalam. Nilai tukar rupiah kemarin (2/12) di perbankan menembus Rp 12.000 lebih per US$, angka ini sama seperti terjadi pada 1 Desember 2008. Pelemahan diprediksi masih akan terjadi, seiring dengan derasnya impor  BBM ketimbang perolehan devisa  ekspor.  Data BPS menunjukan impor hasil minyak pada Oktober 2013 tercatat 2,24 juta ton atau senilai US$ 2,14 miliar. Ini didominasi oleh impor BBM premium yang sebesar 1,04 juta ton atau US$ 1,06 miliar setara Rp 10,6 triliun dalam sebulan!

Tren itu lebih disebabkan oleh faktor internal dalam negeri, selain defisit transaksi berjalan (current account) masih cukup tinggi yaitu 3,8% dari produk domestik bruto (PDB) krisis global, utang luar negeri yang jatuh tempo membutuhkan dolar AS yang banyak, disamping melemahnya permintaan produk ekspor Indonesia di pasar dunia.

Namun demikian, Gubernur BI Agus Martowardojo menilai penguatan dolar AS terhadap rupiah tidak perlu dikhawatirkan. Kondisi ini terjadi akibat membaiknya perekonomian global.

"Tanya nilai tukar (dolar) yang sudah mendekati Rp 12.000 atau sudah Rp 12.000 saya ingin menyampaikan kita mohon semua tetap tenang. Tetap bisa tidak kemudian menjadi panik dan tetap menjalankan kegiatan dengan baik," ujarnya di Gedung BI, akhir pekan lalu.  

Agus berdalih kondisi AS saat ini dipengaruhi oleh adanya komitmen tapering off atau penarikan stimulus, selain faktor membaiknya kondisi perekonomian di negara maju seperti AS dan Jepang, yang berpengaruh pada penguatan US$.

Gejolak di pasar keuangan dan pelemahan nilai tukar rupiah pada saat ini masih bisa diredam, sehingga tidak terlalu memengaruhi fiskal. Cadangan devisa dinilai cukup jika sewaktu-waktu diperlukan untuk mengatasi pelemahan agar tak berlanjut. Di sisi lain, ancaman penurunan kinerja ekspor karena krisis di Eropa membuat pemerintah fokus pada investasi dan konsumsi domestik. Diharapkan kedua hal itu menjadi motor penggerak pertumbuhan.

Meski demikian, ada risiko atas dampak krisis di sektor keuangan. Perlu waspada karena banyak lembaga keuangan yang mempunyai portofolio di Amerika Serikat akan melakukan penyehatan dan mengurangi perannya di Asia. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah menyatakan telah mempersiapkan diri menghadapi berbagai dampak yang mungkin terjadi di sektor keuangan. Caranya, antara lain meyakinkan kalangan internasional bahwa Indonesia memiliki dukungan perbankan, khususnya pembiayaan perdagangan.

Kalau krisis global berkelanjutan, dukungan dari lembaga keuangan akan hilang. Keadaan itulah yang perlu diwaspadai secara ekstra. Pemerintah juga menyebutkan telah mengantisipasi kemungkinan terjadi gejolak penarikan dana dari Tanah Air ke negara yang dianggap aman yang akan berdampak pada pasar keuangan dan pasar modal nasional. Secara umum Indonesia telah siap dengan crisis management protocol, ditambah fiskal yang kuat, rasio utang rendah, dan ekonomi domestik sehat.

Otoritas moneter memang wajib menjaga kestabilan nilai rupiah. Memang sepintas pelemahan rupiah menguntungkan ekspor, tetapi sebenarnya tidak apabila ditelisik lebih jauh. Sebagian besar bahan baku industri kita masih bergantung pada impor. Pelemahan rupiah menyebabkan harga impor lebih mahal sehingga biaya produksi naik. Kestabilan rupiah menjadi prasyarat penting bagi perdagangan yang berkelanjutan. Karena itu, pelemahannya belakangan ini kian dalam  tak boleh diabaikan dan perlu diantisipasi secara tepat.

 

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…