Bukan Hal Mudah Bentuk BPJS

Jakarta---Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak mau gegabah soal rencana pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Alasanya tidak mudah menggabung 4 BUMN Asuransi tersebut. ‘Kita berhati-hati untuk melakukan transformasi. Dari segi aset, kepesertaan apalagi dari segi fungsi. Ini tidak mudah sehingga kita sepakat untuk mendalami ini secara lebih hati-hati," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar kepada wartawan di Jakarta, (18/7)

Yang jelas, kata mantan Dirut Perum Bulog ini, pihaknya takkan buru-buru mengambil keputusan tersebut. Apalagi disadari banyak undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi koridor yang harus dipatuhi. “Banyak UU dan PP yang mesti ditaati,” tambahnya

Menurut Mustafa, BPJS ini nantinya akan menjadi badan baru dimana bentunya akan berbeda dengan empat BUMN jaminan sosial yang lain. "Berbeda dengan BUMN yang ada sekarang. Kalau BUMN itu ada direksi dan lainnya, BPJS ini badan hukum publik. Adanya wali amanah, Dewan amanah," terangnya.

Mustafa pun kembali memastikan jika dibentuknya badan baru ini tidak akan melebur empat BUMN jaminan sosial yang sudah ada saat ini. "Tidak harus melebur empat BUMN, bukan itu maksudnya. Pemerintah akan berhati-hati melihat empat BUMN akan tetap stand alone," terangnya.

Ditempat terpisah, MenPAN dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan mengatakan pemerintah berusaha meminta waktu pembahasan RUU BPJS ini diperpanjang. Alasanya agar rencana pendirian BPJS bisa dilakukan dengan matang. "Agar BPJS bisa diwujudkan tanpa ada masalah kemudian hari," papar Mangindaan di DPR,18/7

Masa pembahasan RUU BPJS akan berakhir pada 22 Juli mendatang seiring dengan berakhirnya masa sidang DPR. Para menteri yang hadir lainnya yakni Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Mensos Salim Segaf Al-Jufri dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Patrialis mengemukakan sejumlah alasan mengapa perlu waktu bagi transformasi PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen dan PT Asabri ke dalam satu BPJS. Salah satunya adalah, duit 4 BUMN itu sedang diinvestasikan lewat sejumlah beberapa porto folio. "RP 190 triliun diinvestasikan lewat deposito, saham dan obligasi," kata Patrialis.

Patrialis mengatakan, pemerintah menginginkan 4 BUMN tetap ada. Pemerintah justru ingin mendirikan badan baru untuk segmen masyarakat belum terlindungi. "Jika diperlukan bisa dibentuk BPJS lain untuk melindungi masyarakat di bidang informal," kata Patrialis.

Sementara itu, anggota Wantimpres dan Mantan Mentri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengakui dirinya mendapatkan teror dari kelompok-kelompok tertentu yang mengancamnya akan melaporkan dirinya ke KPK jika tetap ngotot menolak RUU BPJS.  "Ya saya di teror, saya sendiri heran, kenapa saya kena teror. Di tolak atau tidak, saya tak dapat apa-apa," ujarnya

Dirinya melihat sangat mungkin sekali dbalik RUU ini ada kepentingan suatu kelompok tertentu untuk menguasai uang puluhan bahkan ratusan trilyun rupiah. "Jadi setidaknya agar tidak ada suara lain kecuali mendukung mereka," tambahnya.

Mengenai hitung-hitungan politik, Siti menjawab bahwa mengenai hubungan politik, dirinya tidak terlalu paham. “Kali ini pemerintah lebih rasional dan bijak menyikapi permasalahan, saya salut," imbuhnya. **cahyo