NERACA

Jakarta – Sungguh ironis, mobil murah ramah lingkungan yang digalakkan pemerintah diyakini akan terus menggunakan premium selama pemerintah tidak mengenakan sanksi. Mobil murah terlihat ikut mengantre pemasangan alat pemonitor konsumsi BBM subsidi, Radio Frequency Identification (RFID).

"Mana mau orang beli mobil Rp 100 juta pakai pertamax, pemerintah tidak tegas, tidak ada aturan, seharusnya pemerintah yang membatasi," ucap Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena saat dihubungi Neraca, Senin (2/12).

Menurut Eka, selama ini masyarakat hanya dibodohi pemerintah soal mobil murah ramah lingkungan. Mobil murah hanya merugikan negara dan masyarakat."Katanya green car tapi konsumsi premium. Tambah rugi negara ini. Masa bisa beli mobil masih pakai BBM subsidi," tegasnya.

Dia menambahkan, konsumsi BBM subsidi akan sulit ditekan selama pemerintah memberikan sanksi kepada pemilik mobil pribadi yang notabene menghabiskan 93% volume BBM subsidi. Kemudian, mengalihkan insentif yang biasa dinikmati mobil pribadi kepada angkutan umum. "Diseluruh dunia enggak ada itu mobil murah, yang ada transportasi umum murah yang menjangkau masyarakat luas. Kasihan rakyat tambah menderita macet,” ujarnya.

Di tempat berbeda, Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mengungkapkan proses pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) di daerah Jabotabek saat ini sedang gencar dilakukan, namun beragam kendala masih terjadi di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari mulai antrean yang panjang, jam operasi pemasangan yang tidak optimal hingga kericuhan.

Rofi meminta PT INTI untuk menyiapkan personil yang lebih banyak serta terlatih, disisi lain Pertamina senantiasa aktif memberikan informasi yang jelas baik melalui media massa maupun sebaran SPBU yang lebih merata terkait proses pemasangan RFID tersebut, “Kendala dan masalah di awal-awal program pemasangan RFID di kendaraan pribadi ini semoga dapat segera ditangani oleh Pertamina, jika dilihat kebanyakan masalah terjadi akibat manajemen dan sosialisasi yang belum maksimal,” kata dia.

PT Pertamina merilis bahwa hingga saat ini masih minim pemasangan RFID di kendaraan masyarakat, hanya sekitar 55 ribu kendaraan, padahal untuk Jakarta saja ditargetkan terpasang 4,5 juta kendaraan dan di seluruh Indonesia target keseluruhan mencapai 100 juta unit RFID yang harus dipasang di kendaraan umum maupun pribadi.

Rofi menambahkan, proses pemasangan RFID ini merupakan awal dari program pembatasan konsumsi BBM dengan sistem elektronik ini. Karenanya, pemerintah beserta pertamina harus melakukan sosialisasi yang efektif terkait alur proses tersebut. Hal itu berguna agar masyarakat turut berperan serta aktif dan tidak adanya isu-isu yang berdampak buruk.

Selain itu Pertamina ada baiknya melakukan pemasangan RFID tidak hanya di SPBU saja, mungkin bisa di tempat strategis atau lokasi yang memungkinkan agar tidak terjadi konsentrasi kendaraan maupun kericuhan karena proses antrean.