DPRD Kota Depok Dinilai Lemah Akuntabilitas - Analisa Penetapan APBD 2014

Depok – Badan Anggaran DPRD Kota terkesan lemah dan tidak menguasai akuntabilitan keuangan daerah. Dalam beberapa penetapan APBD terlihat apa yang menjadi usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya ditelan mentah-mentah, tanpa melakukan kajian dan analisa akuntan yang sistem aliran kas keluar masuk keuangan yang terjadi dan belum terjadi. Demikian rangkuman keterangan yang diperoleh NERACA dari berbagai sumber, saat disetujuinya penatapan APBD Kota untuk Tahun Anggaran 2014.

Salah satu kesan lemahnya penguasaan akuntan pemerintah, terlihat saat semua fraksi memberikan Pandangan Umum atas usulan APBD yang diajukan Walikota Depok. Ada beberapa Fraksi yang membahas bahwa pengajuan APBD total sekitar Rp1,7 triliun. Tetapi ada juga Fraksi yang membahas Total APBD nya dengan angka Rp1,8 triliun. Bahkan, ada juga yang membahas dengan angka yang kurang dari Rp1,7 triliun.

Selain itu, tidak semua fraksi yang membahas secara detail tentang pendapatan yang harus diterima menjadi target dari potensi sumber-sumber pendatan yakni baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber lainnya dari APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya yang sah.

Hanya dari Fraksi Golkar yang terlihat membuka sedikit tabir pendapatan, tapi hanya untuk PAD. “Padahal kunci masalah yang selama ini belum terlihat maksimal dan optimal adalah tentang penerimaan dan masuknya PAD ke kas daerah”, ujar Ketua Fraksi Golkar Babay Suhaemi SE menjawab pertanyaan NERACA.

Namun, mengenai pendapatan dari sumber lain khususnya dari APBD Provinsi, APBN memiliki potensi yang juga lebih besar dari perolehan PAD. Begitupula sumber-sumber lainnya dari berbagai Kementerian, laba BUMD, cukai tembakau, migas dan lainnya dari berbagai instansi. Hal ini tidak ada terlihat kekuatan para anggota DPRD untuk menelisiknya secara mendalam.

Malahan, yang dibahas tentang masalah klasik tentang SILP, proyek mangkrak dan berbagai bantuan sosial dan hibah serta masalah proyek pembahasan lahan untuk pembangunan gedung milik pemerintah.

Menurut Eddy Sitorus dari Fraksi Partai Demokrat, Walikota Depok harus bertanggungjawab terhadap kasus yang terjadi dalam hal masalah rencana rehabilitasi Terminal Terpadu Depok yang akan dijadikan terminal kota yang modern terpadu dengan kawasan bisnis yang ada di Margoda Raya. Walikota jangan menggusur lahan yang ada dalam terminal, karena masih bermasalah secara hukum.

Dikemukakannya, proyek tersebut secara hukum belum bisa dilaksanakan, apalagi yang akan mengelolanya selama 30 tahun adalah pihak swasta dengan modal yang direkomendasikan Walikota. “Hal ini tidak bisa direalisir sebelum tuntas masalah sengketa tanahnya,” ujar salah seorang anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat yang juga adalah angota Badan Anggaran,” tandas Eddy Sitorus menegaskan.

Sementara itu, pandangan Fraksi PKS menyoroti penetapan APBD 2014, terlihat sangat normatif tanpa ada nuansa fungsi budgeting dan pengawasan yang diperlihatkannya. Dan, dalam keterangan resmi padangan umum, dikemukakan bahwa dengan adanya prediksi kenaikan pendapatan daerah; yakni tahun 2014 rencana pendapatan anggaran daerah (RAPBD) Kota Depok menjadi Rp 1.777.503.719.845,52

Kemudian dalam hal Belanja Daerah, sesuai dengan yang tercantum dalam Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2014, nilainya akan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.955.153.719.845,52. Sedangkan pada tahun 2013 anggaran belanja derah sebesar Rp 1.817.100.741.344,50 ada kenaikan sebesar 7,60% dari APBD murni.

“Kami menyoroti pula proporsi penggunaan belanja langsung dibandingkan dengan belanja tidak langsung.besarnya belanja langsung yaitu Rp 1.269.828.295.489,00 dibandingkan dengan belanja tidak langsung Rp 685.325.424.356,52 atau sebesar 64,95%,” tulis Fraksi PKS yang ditandatangani Ketuanya Muttaqin S dan Sekretarisnya Sri Rahayu.

Menurut Fraksi PKS, hal itu menunjukan bahwa pemerintah kota telah mempunyai tekad dalam memajukan pembangunan daerah mengingat keterbatasan fiskal yang dimiliki. Sementara kebutuhan belanja daerah untuk berbagai kegiatan pembangunan begitu besar.

Related posts