NERACA

Jakarta – Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan pejabat tinggi dari 159 negara anggota World Trade Organization (WTO) yaitu Konferensi Tingkat Menteri WTO yang akan digelar di Bali pada 3-6 Desember 2013 mendatang. Tentunya, pemerintah tidak ingin pertemuan yang menelan dana tidak sedikit ini tidak menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan Paket Bali (Bali Package).

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sempat mengatakan Paket Bali tersebut berisikan tentang tiga hal. Pertama, Pertanian, yang mencakup penimbunan stok untuk ketahanan pangan, persaingan ekspor produk pertanian, dan administrasi Tariff Rate Quota (TRQ); paket supply-chain ini akan memberikan efisiensi dan efektivitas para anggota WTO untuk mendistribusikan barang dagangan mereka yang selama ini masih terkendala waktu dan regulasi.

Kedua, fasilitas perdagangan; Kesepakatan fasilitas perdagangan ini akan sangat membantu Indonesia karena upaya penetrasi pasar di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin akan dapat dilakukan secara lebih pasti dan mudah serta terbebas dari hambatan di pelabuhan, seperti yang berlangsung saat ini. Dan ketiga, masalah pembangunan yang merupakan kepentingan khusus negara kurang berkembang, seperti duty free quota free (DFQF) untuk negara kurang berkembang, ketentuan surat keterangan asal, dan kemudahan akses pasar jasa ke negara-negara maju.

Alih-alih mendapatkan sambutan positif dari anggota negara WTO, dalam pertemuan General Council of WTO di Jenewa yang berakhir pada 26 November 2013 Paket Bali yang diusung Indonesia gagal menghasilkan kesepakatan. Namun Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menilai, pertemuan General Council of WTO belum bisa menjadi tolak ukur untuk penyelenggaraan WTO di Bali pada Desember mendatang. “Saya tegaskan, pertemuan di Bali belum bisa dinyatakan gagal, perundingan masih akan berlangsung,” tegasnya.

Bayu berdalih, pertemuan General Council of WTO di Jenewa sebetulnya telah menyepakati beberapa hal yang rencananya akan menjadi bagian dari Paket Bali. Di antara tiga tema besar itu, draf mengenai paket bagi negara-negara kurang berkembang sebenarnya telah mendapat persetujuan. Sementara dua isu besar lain yakni soal fasilitasi perdagangan dan masalah pertanian masih harus dirundingkan.

Dalam jumpa pers G33 di Nusa Dua, Senin (2/12), Gita Wirjawan mengatakan jika Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization ke-9 tidak mampu menghasilkan kesepakatan apapun, perdagangan multilateral akan terancam. “Risiko jika tidak ada kesepakatan apapun di Bali, semangat perdagangan multilateral akan riskan dan di manakah eksistensi kebijakan WTO itu,” kata Gita.

Terlebih, lanjut Gita, setelah 12 tahun tanpa hasil atau berhasil melanjutkan Putaran Doha, sudah seharusnya negara-negara anggota WTO mampu mencapai sebuah kesepakatan di Bali kali ini. “Putaran Doha sudah 12 tahun, jika keluar dari Bali tanpa hasil dan harus diperpanjang enam bulan lagi, saya rasa tidak akan berjalan,” ujar Gita.

Gita mengatakan, sejauh ini ada negara-negara yang menyatakan bahwa paket yang telah terselesaikan sebaiknya disetujui terlebih dahulu, namun ada juga yang menyatakan kesepakatan tersebut harus secara utuh. Gita menambahkan, Indonesia sebagai tuan rumah memiliki tugas untuk menjembatani kepentingan antara negara miskin, berkembang dan negara maju melalui Paket Bali yang berisikan tiga isu runding. “Terkait isu runding Least Developed Countries (LDCs) sudah disepakati oleh 159 negara anggota,” ujar Gita.

Meskipun demikian, perundingan yang lebih berat masih terjadi untuk menyelesaikan Paket Bali secara utuh. Poin yang masih belum terselesaikan adalah terkait dengan pertanian dan fasilitasi perdagangan. Dengan kondisi tersebut, perundingan untuk penyelesaian Proposal Paket Bali yang sesungguhnya harus diselesaikan di Jenewa itu, pada akhirnya harus dibawa ke Bali sehingga akan diambil keputusan oleh para menteri dari 159 negara itu.

Diprotes Keras

Terlepas dari isi Paket Bali, penyelenggaraan WTO ternyata mendapatkan kritikan keras dari beberapa pengamat ataupun lembaga non profit. Seperti contoh yang diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih. Ia menilai tidak ada alasan yang kuat mengapa Indonesia ditunjuk menjadi pelaksana konferensi WTO. Padahal, menurut dia, kesekjenan WTO hanya mau mengeluarkan dana untuk memenuhi sebagian kecil pembiayaan yang dibutuhkan guna terselenggaranya konferensi tersebut. “Artinya, Indonesia harus mengeluarkan biaya jauh lebih besar. Dan kenapa pemerintah mau menjadi panitia pelaksana,” ungkap dia.

Selanjutnya, Henry menerangkan, pemerintah seharusnya dapat belajar dari Hongkong terkait penyelenggaraan WTO. Menurut dia, gelaran ini hanya akan membawa kerugian ekonomi bagi penyelenggara negara. “Hongkong itu rugi besar saat menyelenggarakan WTO tahun 2005 kemarin. Mereka mengeluarkan biaya sangat besar, tapi ternyata sektor ekonominya tidak jalan,” terang Henry.

Tidak hanya itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menganggap pertemuan tingkat menteri WTO tidak akan memberikan manfaat buat Indonesia. "Bagaimana kita melakukan capaian dari yang kita inginkan, apa kita bisa melihat WTO sebagai manfaat? Saya enggak," ungkap Sofjan.

Bahkan menurut Sofjan, acara-acara bertarif internasional seperti KTM WTO ke-9 akan membuat kemacetan terutama di kawasan Nusa Dua, karena tingginya arus kunjungan ke wilayah tersebut. "WTO itu cuma bikin macet. Enggak ada manfaatnya, kalau Bali itu enggak capai apa-apa kita ikut macetkan saja. Enggak ada gunanya,” imbuhnya.

Bikin Rugi

Adapun menurut Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengklaim paket Bali yang akan dibahas dalam konferensi tingkat menteri dalam pertemuan para menteri WTO di Bali tidak layak untuk diloloskan. Pasalnya, paket tersebut justru membawa kerugian bagi perekonomian Indonesia. Ia pun secara terang-terangan berharap agar perundingan di Bali mendatang, mengalami kebuntuan. “Paket Bali bukanlah paket yang layak untuk diloloskan. Justru itu adalah tahap konsolidasi sempurna dari proses liberalisasi perdagangan dan investasi,” kata Riza.

Riza mengatakan, sejak berkomitmen dengan WTO, perdagangan Indonesia sudah 75% liberal. Konsekuensi dari komitmen ini adalah negara-negara harus mengurangi hambatan-hambatan perdagangan. Salah satu contoh, kata Riza, beberapa waktu lalu pemerintah pernah berani mengambil langkah memproteksi perdagangan, dengan aturan importasi hortikultura. Namun, tak berselang, keberanian menguap menyusul kekhawatiran tuntutan dari negara anggota WTO. Aturan importasi hortikultura pun digugurkan. “Kalau proposal pangan sesuai permintaan negara maju, maka impor pangan kita semakin tak terbendung,” ungkapnya.

Dari sisi investasi, sebutnya, komitmen pendanaan negara maju di dalam trade facilitaion hanya akan menambah ketergantungan Indonesia akan modal asing, yang berpotensi menambah beban utang. Selain itu, menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada foreign direct investment (FDI), sangat rentan terharap gejolak global. “Saya katakan itu lazy economy system, dia (Indonesia) tidak ingin menggunakan tangannya sendiri tapi tangan orang lain. Persoalannya ini akan menyebabkan kerentanan ekonomi,” kata Riza.

Ia menambahkan, pemerintah bisa menilik kembali perekonomian sebelum 1998 yang bertumpu pada petani, nelayan, buruh, dan UMKM, dan bukannya berharap banyak dari FDI ataupun perusahaan transnasional. “Kalau yang terjadi seperti 1998, bergantung di tingkat petani nelayan buruh dan UMKM, ketika ekonomi global memberikan dampak, tapi bisa diantisipasi dengan daya lenting yang cukup kuat ini,” katanya.

Dalam pemaparannya, Riza juga menyertakan data pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang tiga tahun terakhir. Kesimpulannya, selama tiga tahun terakhir ekspor negara maju semakin tumbuh. Bahkan pada 2012, pertumbuhan impornya -0,1%. Sementara itu, negara berkembang semakin terbanjiri barang-barang produksi negara maju. Pada akhirnya, pertemuan WTO dikhawatirkan mendorong semakin tingginya arus barang yang masuk dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia.