Alih Fungsi Hutan Hambat Rencana Tata Ruang - Bappenas Temukan Masalah

Bappenas Temukan Masalah

Alih Fungsi Hutan Hambat Rencana Tata Ruang

Jakarta---- Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan masalah alih fungsi lahan menjadi permasalahan dalam rencana tata ruang di seluruh provinsi. Padahal tata ruang menjadi prioritas tertinggi pembangunan nasional. Hal ini disebabkan belum sinergisnya peraturan pada otonomi daerah. “Permasalahannya ada di lapangan, dari aturan desentralisasi otonomi daerah,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana usai Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (18/7).

Dari konsep tata ruang seluruh propinsi, menurut Armida, baru sembilan propinsi yang selesai konsep tata ruangnya. Karena itu Bappenas tetap mengerjakan masalah tersebut dengan berkoordinasi masing-masing pemda. “Rencana tata ruang wilayah propinsi sedang kita kejar penyelesaiannya. Yang sudah ada sembilan,” tambahnya.

Diakui Guru Besar FE Unpad ini, selain masalah alih fungsi hutan, ditemui juga masalah alih fungsi lahan. “Memang masalahnya tidak sederhana, karena banyak terjadi alih fungsi lahan. Padahal secara ketentuan UU, itu adalah daerah hutan,” terang Menteri.

Armida menegaskan, kelambanan eksekusi rencana tata ruang lebih disebabkan karena ketidakjelasan daerah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai hutan dan alih fungsi lahan. “Hal itulah yang harus diluruskan lagi, dibenahi lagi. Makanya agak lama,” imbuhnya.

Menurut Armida, rencana tata ruang wilayah bukannya tidak ada, tapi di daerah yang belum jelas dan masih bermasalah dengan alih fungsi lahan, pelaksanaannya masih terkendala. “Prinsipnya pembangunan tetap jalan. Di daerah yang belum clear rencana tata ruang, jangan dibangun dulu,” ungkapnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR tersebut, Menteri PPN menyampaikan laporan keuangan negara kementerian PPN/Bappenas tahun 2010. Terkait dengan dengan upaya efisiensi anggaran yang banyak dipertanyakan anggota dewan, Armida menjelaskan bahwa di internal PPN/Bappenas kini sedang mereview dan juga mengkaji ulang anggaran pembangunan. “Internal kami sedang mengkaji ulang, pasti ada pos yang dikurangi atau ditambahi,” jelasnya.

Disinggung tentang problem kemacetan, Menteri Armida mengungkapkan jajarannya telah membuat perencanaan jangka panjang. Yang paling penting adalah keterhubungan infrastruktur kota besar. “Sudah ada korektivitas infrastruktur untuk kota-kota besar. Contoh untuk Jabodetabek sudah ada.

Namun sekarang ini, kata Armida lagi, menunggu realiasasi di lapangan untuk ke depan. “Tinggal implementasinya masa depan,” pungkasnya. **munib

BERITA TERKAIT

Menperin: Tidak Ada Rencana Jual BUMN - EMPAT ANAK USAHA BUMN JUAL SAHAM VIA BURSA

Jakarta- Meski pemerintah membutuhkan dana triliunan rupiah untuk membiayai infrastruktur, Kementerian BUMN menegaskan tidak ada rencana penjualan perusahaan milik negara…

Keterbatasan Waktu Jadi Masalah Utama Menerapkan Gaya Hidup Sehat - Herbalife Nutrition Survey

Keterbatasan Waktu Jadi Masalah Utama Menerapkan Gaya Hidup Sehat Herbalife Nutrition Survey 51% orang Indonesia menyatakan tidak memiliki waktu cukup…

1001 Masalah di Sektor Perikanan

Berdasarkan data Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), sejak Januari sampai dengan pertengahan September 2017, telah ditangkap sebanyak 107 kapal perikanan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

Pariwisata Digadang-gadang Bakal jadi Penyumbang Terbesar Devisa

    NERACA   Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada…

LTC Glodok Sediakan Layanan SIM dan STNK Keliling

  NERACA   Jakarta – Pusat perbelanjaan Lindeteves Trade Center Glodok (LTC Glodok) bekerjasama dengan Polda Metro Jaya mengadakan pelayanan…