Alih Fungsi Hutan Hambat Rencana Tata Ruang - Bappenas Temukan Masalah

Bappenas Temukan Masalah

Alih Fungsi Hutan Hambat Rencana Tata Ruang

Jakarta---- Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan masalah alih fungsi lahan menjadi permasalahan dalam rencana tata ruang di seluruh provinsi. Padahal tata ruang menjadi prioritas tertinggi pembangunan nasional. Hal ini disebabkan belum sinergisnya peraturan pada otonomi daerah. “Permasalahannya ada di lapangan, dari aturan desentralisasi otonomi daerah,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana usai Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (18/7).

Dari konsep tata ruang seluruh propinsi, menurut Armida, baru sembilan propinsi yang selesai konsep tata ruangnya. Karena itu Bappenas tetap mengerjakan masalah tersebut dengan berkoordinasi masing-masing pemda. “Rencana tata ruang wilayah propinsi sedang kita kejar penyelesaiannya. Yang sudah ada sembilan,” tambahnya.

Diakui Guru Besar FE Unpad ini, selain masalah alih fungsi hutan, ditemui juga masalah alih fungsi lahan. “Memang masalahnya tidak sederhana, karena banyak terjadi alih fungsi lahan. Padahal secara ketentuan UU, itu adalah daerah hutan,” terang Menteri.

Armida menegaskan, kelambanan eksekusi rencana tata ruang lebih disebabkan karena ketidakjelasan daerah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai hutan dan alih fungsi lahan. “Hal itulah yang harus diluruskan lagi, dibenahi lagi. Makanya agak lama,” imbuhnya.

Menurut Armida, rencana tata ruang wilayah bukannya tidak ada, tapi di daerah yang belum jelas dan masih bermasalah dengan alih fungsi lahan, pelaksanaannya masih terkendala. “Prinsipnya pembangunan tetap jalan. Di daerah yang belum clear rencana tata ruang, jangan dibangun dulu,” ungkapnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR tersebut, Menteri PPN menyampaikan laporan keuangan negara kementerian PPN/Bappenas tahun 2010. Terkait dengan dengan upaya efisiensi anggaran yang banyak dipertanyakan anggota dewan, Armida menjelaskan bahwa di internal PPN/Bappenas kini sedang mereview dan juga mengkaji ulang anggaran pembangunan. “Internal kami sedang mengkaji ulang, pasti ada pos yang dikurangi atau ditambahi,” jelasnya.

Disinggung tentang problem kemacetan, Menteri Armida mengungkapkan jajarannya telah membuat perencanaan jangka panjang. Yang paling penting adalah keterhubungan infrastruktur kota besar. “Sudah ada korektivitas infrastruktur untuk kota-kota besar. Contoh untuk Jabodetabek sudah ada.

Namun sekarang ini, kata Armida lagi, menunggu realiasasi di lapangan untuk ke depan. “Tinggal implementasinya masa depan,” pungkasnya. **munib

BERITA TERKAIT

SP JICT Pertanyakan Rencana Peralihan Operator RTGC

SP JICT Pertanyakan Rencana Peralihan Operator RTGC NERACA Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT)…

Bappenas Tekankan Pentingnya Perencanaan dan Penganggaran Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran berkualitas…

Apindo, Kadin, dan YLKI Sepakat Perkuat Fungsi dan Kewenangan KPPU

      NERACA   Jakarta - DPP Pemuda Tani Indonesia mengadakan Seminar Nasional dengan Tema “Revisi UU Anti Monopoli:…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…