Alih Fungsi Hutan Hambat Rencana Tata Ruang - Bappenas Temukan Masalah

Bappenas Temukan Masalah

Alih Fungsi Hutan Hambat Rencana Tata Ruang

Jakarta---- Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan masalah alih fungsi lahan menjadi permasalahan dalam rencana tata ruang di seluruh provinsi. Padahal tata ruang menjadi prioritas tertinggi pembangunan nasional. Hal ini disebabkan belum sinergisnya peraturan pada otonomi daerah. “Permasalahannya ada di lapangan, dari aturan desentralisasi otonomi daerah,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana usai Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (18/7).

Dari konsep tata ruang seluruh propinsi, menurut Armida, baru sembilan propinsi yang selesai konsep tata ruangnya. Karena itu Bappenas tetap mengerjakan masalah tersebut dengan berkoordinasi masing-masing pemda. “Rencana tata ruang wilayah propinsi sedang kita kejar penyelesaiannya. Yang sudah ada sembilan,” tambahnya.

Diakui Guru Besar FE Unpad ini, selain masalah alih fungsi hutan, ditemui juga masalah alih fungsi lahan. “Memang masalahnya tidak sederhana, karena banyak terjadi alih fungsi lahan. Padahal secara ketentuan UU, itu adalah daerah hutan,” terang Menteri.

Armida menegaskan, kelambanan eksekusi rencana tata ruang lebih disebabkan karena ketidakjelasan daerah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai hutan dan alih fungsi lahan. “Hal itulah yang harus diluruskan lagi, dibenahi lagi. Makanya agak lama,” imbuhnya.

Menurut Armida, rencana tata ruang wilayah bukannya tidak ada, tapi di daerah yang belum jelas dan masih bermasalah dengan alih fungsi lahan, pelaksanaannya masih terkendala. “Prinsipnya pembangunan tetap jalan. Di daerah yang belum clear rencana tata ruang, jangan dibangun dulu,” ungkapnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR tersebut, Menteri PPN menyampaikan laporan keuangan negara kementerian PPN/Bappenas tahun 2010. Terkait dengan dengan upaya efisiensi anggaran yang banyak dipertanyakan anggota dewan, Armida menjelaskan bahwa di internal PPN/Bappenas kini sedang mereview dan juga mengkaji ulang anggaran pembangunan. “Internal kami sedang mengkaji ulang, pasti ada pos yang dikurangi atau ditambahi,” jelasnya.

Disinggung tentang problem kemacetan, Menteri Armida mengungkapkan jajarannya telah membuat perencanaan jangka panjang. Yang paling penting adalah keterhubungan infrastruktur kota besar. “Sudah ada korektivitas infrastruktur untuk kota-kota besar. Contoh untuk Jabodetabek sudah ada.

Namun sekarang ini, kata Armida lagi, menunggu realiasasi di lapangan untuk ke depan. “Tinggal implementasinya masa depan,” pungkasnya. **munib

BERITA TERKAIT

OJK Kaji Rencana Menaikkan MKBD Tahun Ini - Dukung Pertumbuhan Pasar Modal

NERACA Jakarta – Bergerak dinamisnya pertumbuhan industri pasar modal dan termasuk meningkatnya kapitalisasi di pasar modal, mendorong Otoritas Jasa Keuangan…

BPOM Temukan Produk Impor Ilegal Rp 146,8 Miliar

NERACA Jakarta - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI bekerja sama dengan aparat keamanan berhasil menemukan produk impor ilegal…

BEI Pastikan Tidak Ada Regulasi Hambat IPO - Tepis Tuduhan Go-Jek

NERACA Jakarta – Tuduhan Go-Jek yang menilai masih adanya aturan yang tidak fleksibel dan menghambat perusahaan untuk IPO atau menawarkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…