Stabilisasi dan Perlambatan Pertumbuhan

Oleh : Prof.Firmanzah.,PhD

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III-2013 melambat di level 5,6% dan hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berada pada kisaran 5,5%-5,9%. Perlambatan pertumbuhan 2013 merupakan pilihan terbaik untuk merespon dinamika ekonomi global di tengah proses pembangunan nasional yang sedang berjalan. Prospek ekonomi Amerika Serikat yang relatif membaik dalam beberapa waktu terakhir member sinyal kepastian penghentian pelonggaran kuantitatif secara bertahap.

Tidak hanya itu, kebijakan suku bunga murah diyakini beberapa kalangan akan berakhir walaupun The Fed telah menyampaikan akan tetap mempertahankan suku bunga murah jika angka pengangguran masih di atas 6,5%. Artinya seiring dengan rencana penghentian pelonggaran kuantitatif, maka potensi berikutnya adalah berakhirnya era suku bunga murah di AS.

Pemerintah terus meningkatkan koordinasi di sector keuangan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, protocol krisis terus disempurnakan melalui simulasi penanganan krisis untuk memperkuat aspek koodinasi dan kapasitas teknis ketika terjadi shock.

Sementara itu proses pembangunan yang sedang berjalan saat ini diperhadapkan adanya jeda waktu pada proses pembangunan di saat terjadi tekanan ekonomi global dan proses industrialisasi yang sedang dipersiapkan. Tekanan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan yang diakibatkan laju impor lebih cepat dari laju ekspor menjadi tantangan bagi perekonomian nasional saat ini.

Pertumbuhan ekonomi tinggi yang selama ini dinikmati telah mendorong penguatan daya beli masyarakat dan tumbuhnya kelas menengah yang kemudian menstimuli tingginya permintaan barang dan jasa. Di sisi lain produksi dalam negeri relatif terbatas mengingat pembangunan infrastruktur dan proses indutrialisasi sedang dalam tahap proses yang hasilnya akan dirasakan dalam beberapa waktu ke depan.

Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menekan permintaan dan menyeimbangkan posisi supply-demand agar tidak menggerus fundamental ekonomi nasional. Pemerintah telah menempuh kebijakan pengetatan fiskal dan moneter untuk memberikan ruang gerak yang cukup untuk menopang stabilisasi perekonomian nasional. Pengetatan fiscal ditempuh diantaranya menaikkan pajak atas barang konsumsi impor dan memberikan tax allowance bagi sector intermediate goods.

Kebijakan ini diharapkan dapat menahan laju impor mendorong subtitusi impor sehingga neraca perdagangan dapat kembali membaik. Sementara pengetatan moneter dilakukan dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 7,5% yang diharapkan dapat menekan laju ekspansi usaha yang membutuhkan bahan baku impor dapat diredam.

Pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi berpotensi memperlebar defi

BERITA TERKAIT

BTPN Syariah Catatkan Pertumbuhan Pembiayaan 20%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) mencatatkan kinerja dan pertumbuhan yang positif…

LIPI: Konservasi Lingkungan Perlu Komitmen dan Penegakan Hukum

LIPI: Konservasi Lingkungan Perlu Komitmen dan Penegakan Hukum NERACA Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menuturkan konservasi lingkungan memerlukan…

Launching New Brand Image, Finnet dan Finpay, Spirit of Millennials

Launching New Brand Image, Finnet dan Finpay, Spirit of Millennials NERACA Yogyakarta - Tiga belas tahun Finnet telah berkecimpung dalam…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Hasil Ekspor untuk Biayai Investasi

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Pikiran besar yang sudah lama disampaikan oleh Stiglitz mengenai perlunya melakukan reformasi…

Siap Menang, Tidak Siap Kalah

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo    Proses panjang hajatan pesta demokrasi telah usai…

Bangun Karakter di Keuangan Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi SyariahMeski sudah berjalan selama dua dekade lebih keberadaan dari praktik lembaga keuangan syariah (LKS),…