Pemerintah Diminta Pertimbangkan Ratifikasi FCTC

NERACA

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta agar pemerintah tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Dia menyarankan pemerintah terlebih dulu melihat negara lain dalam menangani masalah rokok. FCTC juga belum tentu cocok dengan Indonesia.

"Ratifikasi FCTC nanti dulu. Jangan cepat-cepat. Kita tengok kanan kiri dulu. Lihat bagaimana China, Amerika, Zimbabwe, dan negara lain. Intinya pemerintah harus pertimbangkan dulu untuk masalah ratifikasi," kata Ganjar dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (29/11).

Dia menegaskan, bahwa komoditas cengkeh di dunia industri rokok sangat krusial. Tanpa cengkeh, maka produksi tembakau pun akan sia-sia. Ujungnya, petani merugi dan menambah pengangguran. "Kalau cengkeh kita mandeg, maka buruh linting di Indonesia akan habis. Kecuali pemerintah bisa adakan lapangan kerja mendadak," tandas dia.

Selain itu juga, dia merasa kebingungan jika pihak Kementerian Kesehatan ngotot meratifikasi FCTC. Pihaknya yakin jika Kementerian lain mendukung rokok, maka industri rokok di Indonesia akan maju. "Bolanya bukan pada Menkes, tapi pada Presiden. Lihat bagaimana Mendag, Mentan, Menperin. Kalau semuanya sudah oke, ya berarti Presiden juga pasti sudah oke," imbuh politisi PDIP itu.

Oleh karenanya menurut dia perlu ada kebijakan atau regulasi yang mendukung tembakau. "Kita sekarang berjuang agar bisa mempermudah tembakau, kita tumbuhkan produksinya. Ekspor kita genjot, baru terus kita jaya," terangnya.

Aturan itu, nantinya juga jangan hanya berpihak pada pengusaha saja. Tapi petani dan perajin juga harus ikut merasakan dampak positifnya. "Kita sekarang sedang membuat relasi antara petani dengan rokok, sehingga cita-cita untuk masyarakat sejahtera segera tercapai. Masalahnya jangan cuma pengusaha yang makmur karena tembakau tapi perajin dan petani juga," jelanya.

Sedangkan menurut Ismanu Sumiran, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), menilai, regulasi tembakau dan rokok ternyata justru semakin memojokan industri lokal dan menguntungkan pabrikan asing. "Ini memangkas kekuatan ekonomi," tegas dia.

Lebih lanjut lagi dia menegaskan, kekuataan industri rokok sudah teruji. Selain memberikan sumbangan pajak, baik cukai maupun pajak badan, industri ini juga menyerap banyak tenaga kerja. "Sejarah sudah membuktikan, ketika krisis ekonomi, justru pabrik rokok kretek yang bisa bertahan,malah bertambah dari dahulu 600 pabrik sekarang bisa 5000 pabrik," tambahnya.

Apalagi, menurutnya industri rokok nasional berangkat dari tiga pilar yakni, konstisusional, kemandirian ekonomi, dan kearifan lokal. Para pengusaha cukup bangga memenuhi tiga pilar tersebut, karena industri ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 6 juta orang. "Yang jelas, kami tidak rela kalau industri ini termarjinasi," ungkapnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Anggota KNPK, Zulvan Kurniawan meminta semua pihak agar serius memperhatikan isi FCTC yang diklaim banyak pihak bertujuan semata demi kesehatan masyarakat. Oleh karenanya sebaiknya pemerintah membatalkan ratifikasi FCTC. "Sementara kami sebagai petani, berkeberatan pada beberapa pasal, yaitu pada Pasal 9, 10 dan 17 dari FCTC," kata Zulvan.

Zulvan menjelaskan, dalam pasal-pasal tersebut mengatur soal kandungan produk-produk tembakau, soal pemberian informasi tentang produk tembakau, dan dukungan terhadap alternatif kegiatan yang secara ekonomis viable atau layak. Tentu saja, bagi para petani tembakau, kata Zulvan, pasal-pasal itu akan mengandung efek luar biasa.

Sebab, kata dia, produk kretek selain mengandung cengkeh, juga mengandung ramuan tradisonal berupa rempah sebagai penambah rasa dan aroma. Apalagi, cengkeh dan bahan tambahan itu sudah sejak lama ada dan merupakan kekhasan serta keunikan produk kretek.

Related posts