NERACA

Jakarta - Majunya industri otomotif di Indonesia, akan berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor. Setiap hari kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat bertambah jumlahnya. Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan tidak diikuti dengan adanya pertumbuhan infrastruktur atau jalan, sehingga akan mengakibatkan kemacetan yang luar biasa.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena sebelumnya bahkan memprediksikan kurang dari 1 tahun Jakarta akan mengalami macet total jika tidak segera membenahi transportasi umumnya.

"Nggak sampai 1 tahun kita akan berhenti total karena jalan itu isinya mobil dan motor semua. Bayangkan tiap tahun pertambahan motor saja mencapai 1.200-1.500 unit. Saya rasa ini bukan lagi lampu kuning, tetapi sudah lampu merah bagi transportasi kita," ujar Eka saat dihubungi Neraca, akhir pekan lalu.

Menurut dia, cara untuk menghindari dampak kemacetan yang lebih parah lagi yaitu dengan menyediakan angkutan umum yang nyaman dengan harga yang murah sehingga masyarakat diharapkan akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. "Masyarakat harus bisa pergi dengan biaya transportasi yang murah," lanjutnya.

Eka juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang malah mengeluarkan kebijakan mobil murah dibandingkan melakukan perbaikan pada transportasi umum. Selain itu, penyataan mobil murah tersebut akan ramah terhadap lingkungan dinilai tidak benar karena masih menyedot bahan bakar dalam jumlah yang banyak.

Di tempat berbeda, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementrian PU Danis H Sumadilaga  menilai kemacetan di Jakarta ini sepertinya tidak akan mudah teratasi jika penjualan kendaraan pribadi masih terus berlangsung. Jakarta pun terancam macet total selamanya. "Selama di Jakarta jumlah mobil pribadi dan angkutan umum berbeda, mobil pribadi tidak dibatasi, masalah kemacetan tidak akan bisa kita atasi," ujarnya.

Meski di sekitaran Jakarta juga terdapat sarana jalan berbayar yang bebas hambatan (jalan tol) hal itu nampaknya juga belum memberikan solusi yang berarti bagi warga Jakarta. "Kemacetan bukan hanya dalam tol saja," jelasnya.

Namun untuk mengatasi kemacetan Ibukota, Pemda DKI tidak bisa menyelesaikannya dengan sendirian, melainkan harus dibantu dan didukung oleh pemerintah pusat.

Pengamat kota, Yayat Supriatna mengatakan, Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Pemprov DKI harus diback up oleh pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan macet di Ibukota, termasuk juga warga Jakarta.

"Kebijakan Jokowi harus ada dukungan dari pemerintah pusat, sistem pergerakan bagaimana pemerintah pusat bisa membantu pelayanan DKI, lintas wilayah, bentuk otoritas seperti transportasi Jabodetabek yang bisa nantinya APTB dan sebagainya," kata Yayat.

Di samping itu, Yayat melanjutkan, Jokowi juga harus segera memberlakukan electronic road pricing (ERP). Hal ini mengingat adanya program pemerintah terkait mobil murah, tapi Jokowi harus membatasi kendaraan pribadi dengan parkir mahal atau ERP. "Itu harus diterapkan biaya parkir semahal-mahalnya," ucap dia.

Ia menjelaskan, sterilisasi jalur bus TransJakarta saja menurutnya pengendara sudah merasa takut untuk ditilang. Nah sekarang, kata Yayat, tinggal Pemprov DKI memberlakukan tarif parkir mahal. "Jika itu tegas sangat luar biasa untuk percepat layanan umum. Tapi kalau sudah steril namun armada bus belum ada itu sama saja mubazir, jadi harus segera tambah armadanya agar masyarakat tidak berpikir untuk beralih ke angutan umum," ujarnya.