Publik Belum Percayai Konsep MP3EI

Publik Belum Percayai Konsep MP3EI

Jakarta----Pelaku pasar di dalam negeri masih belum mempercapai keberhasilan konsep konektivitas dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Bahkan malah membangun infrastruktur sendiri ketimbang mesti bekerjasama. "Yang terjadi sekarang, pelaku pasar justru tidak percaya market, dan lebih baik membuat infrastruktur sendiri,” kata Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia (UI) Firmanzah kepada wartawan di Jakarta, (18/7)

Firmanzah memberi contoh, bagaimana sebuah perusahaan membuat sendiri pelabuhan

Misalnya sebuah perusahaan lebih baik membangun pelabuhan sendiri dibandingkan harus bekerja sama dengan suatu pelabuhan dalam proses distribusi," tambahnya.

Lebih jauh kata Firmanzah, hal ini menunjukkan internalisasi masih dominan dibandingkan dengan eksternalisasi. Padahal konektivitas antar wilayah dapat efektif dan efisien jika trust society tercipta melalui berbagai perjanjian kerja sama antar institusi. "Misalnya institutional arrangement antar pemerintah daerah. Tanpa ini, konsep konektivitas MP3EI hanya di atas kertas," jelasnya.

Selain itu, lanjut Firmanzah, ada faktor lain yang menghambat keberhasilan konektivitas antar wilayah adalah tingkat rivalitas yang cukup tinggi. "Sekali lagi, jika rivalitas antarwilayah tinggi, yang tercipta adalah internalisasi. Keadaan ini tidak akan mendorong konektivitas," cetusnya.

Penulis buku Marketing Politik ini mengungkakan di Eropa, yang menjadi penggerak konektivitas adalah kesepakatan antarpemerintah. "Untuk Indonesia, perlu juga dimulai dengan mengaitkan aktor-aktor yang berkepentingan dengan konektivitas ini, misalnya menteri yang satu dengan yang lainnya," tukasnya.

Namun diakui, Dekan termuda FEUI ini, MP3EI ini bisa memperkuat konektivitas ASEAN. Bahkan sedikitnya, ada tiga pola konektivitas yang perlu dikembangkan setiap negara ASEAN untuk membangun konektivitas. "People connectivity dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan pendapatan antarnegara, meraih keseimbangan Human Development Index (HDI), meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta mengurangi identitas nasional," tandasnya.

Dikatakan Firmanzah, faktor tersulit dalam mewujudkan people connectivity adalah mengurangi identitas nasional. "Padahal, untuk mewujudkan people connectivity ASEAN, kita perlu membangun jati diri sebagai kelompok. Yang terjadi, isu identitas ASEAN dipatahkan dengan kuatnya identitas nasional masing-masing negara," imbuhnya.

Pola kedua adalah physical connectivity. Pola ini meliputi permodalan ASEAN, aspek teknologi, dukungan politik dari internal setiap negara, serta pengklasteran produksi komoditas.

"Aspek teknologi tidak hanya berupa hardware, tetapi juga termasuk infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan. Yang sulit dalam mewujudkan physical connectivity adalah mendapatkan dukungan politik dari masing-masing negara," ujar Firmanzah.

Pola ketiga adalah institutional connectivity. Pola ini terwujud dengan menjembatani kepentingan nasional setiap negara, menghadapi musuh bersama, berbagi bahasa yang sama, serta mendapat dukungan politik yang kuat.

"Kesulitan mewujudkan institutional connectivity ada pada proses menjembatani kepentingan nasional. Sebab, seringkali kepentingan nasional antarnegara justru bersaing head to head. Ini akan menimbulkan kesulitan juga pada upaya untuk menghadapi musuh bersama ASEAN seperti China dan Amerika Serikat," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Sky Energy Bidik Pendapatan Rp 539 Miliar - Lepas 203 Juta Saham Ke Publik

NERACA Jakarta – Tahun ini, PT Sky Energy Indonesia Tbk menargetkan pendapatan sebesar Rp539 miliar dan Rp627 miliar pada tahun…

Kebijakan Impor Belum Signifikan Turunkan Harga Beras

Oleh: Budi Santoso Pasokan beras impor secara bertahap mulai memasuki gudang Perum Bulog dan sampai saat ini tercatat 57.000 ton…

SK BPSK Kota Sukabumi Belum Juga Turun

SK BPSK Kota Sukabumi Belum Juga Turun NERACA Sukabumi - Sampai saat ini SK Anggota Badan Perlindungan Sengketa konsumen (BPSK)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…