Korupsi Hambat Laju Investasi

Di tengah kondisi perlambatan ekonomi yang mendera saat ini, Indonesia kini disebut-sebut negara yang kurang menarik minat investor untuk berinvestasi. Pasalnya, faktor utama tinggi rendahnya pertumbuhan investasi sangat ditentukan oleh faktor kepastian hukum di samping faktor stabilitas keamanan.

Indikator utama kepastian hukum itu sendiri sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat korupsi. Semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara maka semakin rendah pula tingkat investasi ke negara yang bersangkutan. Karena korupsi membuat para pengusaha asing menjadi ketakutan menanamkan investasinya di Indonesia.

Patut disadari bahwa, kalangan pengusaha asing telah terikat dengan kode etik Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce-ICC) yang sejak Maret 1996 tidak bisa berbuat seenaknya. Lembaga internasional itu telah merekomendasikan kode etik kepada anggotanya untuk tidak melakukan korupsi dalam bisnis internasionalnya.

Jika ada pengusaha yang terlibat korupsi, ICC akan menyerahkan kasusnya kepada Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang mempunyai 29 anggota negara maju yang menaungi perusahaan multinasional. Ini sesuai kesepakatan Paris (26 Mei 1997), dimana negara yang bergabung dalam OECD mensahkan UU Anti Penyuapan (Bribery) yang berlaku bagi anggotanya.

Berdasarkan UU tersebut, perusahaan multinasional anggota OECD, yang terbukti melakukan penyuapan atau berkolusi dengan birokrasi, untuk mendapatkan proyek atau menanamkan investasi, maka perusahaan tersebut dapat diajukan ke pengadilan di negara perusahaan tersebut berasal. Misalnya, perusahaan Amerika Serikat (AS), sebagai anggota OECD, yang melakukan korupsi di luar negeri dikenai Foreign Corrupt Practices Act , yaitu semacam UU Praktik Korupsi di Luar Negeri yang sudah diundangkan sejak 1977 dan diamandemen pada 1988.

Tidak hanya itu. para pengusaha multinasional sendiri kini juga sangat menyadari bahwa investasi di negara yang korup sangat merugikan dirinya. Banyak kasus yang memperlihatkan bahwa investasi mereka di negara yang korup, dengan dalih nasionalisme, dijarah oleh pejabat yang korup untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politiknya. Karena itu, kini, para pengusaha asing sejak awal sudah terdorong untuk tidak menanamkan investasi di negara yang korup.

Paolo Mauro, dalam studinya berjudul “ Dampak Korupsi pada Pertumbuhan Investasi dan Belanja Pemerintah: Sebuah Analisis Lintas Negara”, berkesimpulan bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia, menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanamkannya.

Di Indonesia sendiri memang belum ada penelitian yang menghubungkan antara korupsi dengan pertumbuhan investasi. Namun, dapat dipastikan menurunnya pertumbuhan investasi belakangan ini penyebab utamanya adalah makin parahnya korupsi di Indonesia. Yang jelas terdapat korelasi antara peringkat korupsi Indonesia dengan menurunnya realisasi investasi asing ke Indonesia.

Selain itu, kita tidak boleh berpuas diri karena masih ada kelemahan lain yang menjadi penghambat dan berpotensi menurunkan daya saing Indonesia. Selain tingkat korupsi yang tinggi, infrastruktur yang minim dan kepastian hukum yang lemah juga membuat calon investor kurang berminat untuk berinvestasi di negeri ini.

Related posts