Libatkan Publik,  Pengenaan Tuslag Pesawat

Kementerian Perhubungan diingatkan agar mendengarkan dan melibatkan pendapat publik terkait dengan rencana pengenaan tuslag  (surcharge) pada penerbangan berjadwal.  Penghitungan biaya tambahan itu mestinya dilakukan secara transparan karena menyangkut daya beli masyarakat.

Anggota Komisi V DPR Saleh Husin menegaskan hal itu. Menurut dia, Kementerian Perhubungan juga harus bersikap adil dan tidak sekadar menerima usulan yang digulirkan oleh asosiasi maskapai penerbangan nasional atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) itu.

“Kemenhub harus mendengarkan masukan dan mengokomodasi kepentingan publik, jangan sepihak dan jangan sampai hanya memfasilitasi pihak maskapai. Jika publik keberatan, pihak asosiasi dan pemerintah harus mengevaluasi lagi,” kata Saleh di Jakarta, Rabu (27/11).

Saleh juga mempersoalkan transparansi kalkulasi biaya operasional pesawat sebagai dasar wacana pengenaan tuslag.  Sebelumnya, pihak asosiasi mengklaim, komponen tuslag terdiri atas biaya bahan bakar avtur, perawatan, lamanya waktu tunggu di taxiway, hingga pengaruh kenaikan upah minimum provinsi (UMP). “Komunikasinya hanya antara asosiasi dengan pemerintah. Rincian dan penghitungannya harus dibuka ke publik dan kita telaah bersama-sama,” tutur anggota Komisi V DPR yang membidang masalah perhubungan.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah merestui pengenaan tuslag. Alasannya, sebagai regulator, pemerintah mesti melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan tidak sepotong-potong.

“Bisa jadi komponen biaya operasional naik, tapi apa iya lantas dibebankan ke penumpang. Perbaiki juga infrastruktur dan manajemen bandara serta maskapai sehingga bisa efisien tanpa membebani penumpang,” tegasnya.

Karena itu, Saleh pun minta agar Kemenhub membicarakan masalah itu dengan mita kejanya di DPR, yaitu Komisi V. (saksono)