Agar Handal, Angkutan Perintis Masih Butuh Subsidi

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Laut, jumlah kapal yang melayani rute jalur perintis sebanyak 80 unit. Sebanyak 36 unit di antaranya dioperasikan oleh pemerintah melalui BUMN, baik Pelni maupun ASDP. Selebihnya oleh swasta. Ke-80 unit kapal perintis itu menyinggahi 32 pelabuhan pangkal dan 487 pelabuhan singgah.

Sementara itu, jumlah armada perintis jalur darat selama ini dilayani oleh Perum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) untuk menembus 188 trayek ada sebanyak 350 unit. Sedangkan untuk jalur udara, angkutan perintisnya dilakukan oleh Merpati.

Khusus transportasi udara perintis, Kementerian Perhubungan menetapkan sebanyak 138 rute perintis pada tahun ini atau bertambah delapan rute dari tahun lalu 130 rute. Dari 138 rute itu, terbanyak di Papua, yaitu sebanyak 52 rute. Seterusnya, Sulawesi, yaitu sebanyak 23 rute. Lalu,  rute di Sumatera 22 rute, Kalimantan 21 rute, Nusa Tenggara tujuh rute, Sulawesi 22 rute, Kepulauan Maluku 14 rute.

Tahun depan, pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan anggaran hingga Rp 9,81 triliun untuk mengembangkan transportasi laut. Menurut Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit, anggaran itu akan dipakai untuk mendanai program pengembangan dan pembenahan infrastruktur kelautan dan pelabuhan, kenavigasian, subsidi penumpang kelas ekonomi, maupun pengadaan kapal perintis.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengemukakan dana dari rencana APBN 2014 tersebut bakal digunakan untuk infrastruktur pelabuhan serta pembiayaan penyediaan kapal-kapal perintis. Khusus pengadaan kapal perintis baru, diusahakan oleh industri  dalam negeri. Sayang, pengajuan anggaran tahun depan ternyata lebih kecil dari anggaran tahun ini yang besarnya Rp 12,6 triliun.

“Yang dibutuhkan para pengusaha transportasi perintis adalah dalam bentuk pemberian bunga pinjaman yang rendah serta pembebasan fiskal. Pemerintah, kata Bambang Haryo, dirut PT Darma Laut Utama. Menurut dia,  pemerintah harus mempunyai target pertumbuhan keperintisan untuk mengalihkan kapal-kapal APBN perintis ke daerah perintis lainnya yang membutuhkan. Jadi, kapal-kapal keperintisan APBN betul-betul digunakan untuk lintasan keperintisan secara maksimal bukan dipindahkan komersial.

Bagi Agus Suherman Subrata, dirut DAMRI, tujuan diberikannya subsidi untuk angkutanperintis adlah untuk mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar,  nyaman, dan efisien.

“Tujuan diberikannya subsidi adalah untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi sebagai penggerak dan penunjang pembangunan nasional, khususnya di daerah yang terisolir,” kata Agus. Lebih ideal lagi, kata Agus, jika subsidi itu diberikan menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, khususnya di darah terisolir dan belum berkembang (saksono)