Angkutan Perintis Masih Merana

Pemerintah pusat diminta memberikan prioritas untk memajukan sarana transportasi di daerah sebagai bagian dari usaha memeratakan pembangunan.  Selama ini, perhatian pemerintah masih di perkotaan.  

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sarana infrastruktur dan jaringan transportasi yang luas dan panjang untuk menghubungkan 399 kabupaten dan 98 kota yang membentang dari Sabang – Merauke dan Miangas – Rote dengan luas wilayah 1.904.569 km2.

Wilayah itu terpisah dalam 13.466 pulau besar kecil. Karenanya dibutuhkan berbagai moda transportasi melalui darat, laut, dan udara hingga ke wilayah terluar. Selama ini pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan angkutan perintis untuk udara, laut, dan darat yang direpresentasikan oleh Merpati (udara), Pelni (laut), dan Damri (darat).  Ketiga perusahaan jasa transportasi itu tidak hanya mengemban tugas sebagai pengelola dan pengemban sarana transportasi perintis, tapi juga mengupayakan jasa trasportasi komersial.

Menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan jaringan infrastruktur dan sarana transportasi tersebut. Dan, swasta juga memberikan andil di sektor itu. “Agar akselerasi pembangunan di segala bidang, baik ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, juga pertahanan, dan keamanan, tentu dibutuhkan moda angkutan yang handal,” kata Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Damaningtyas.

Menurut Tyas, butuh dukungan politik yang kuat untuk mewujudkan jaringan infrastruktur dan sarana transportasi yang handal. Apalagi sebentar lagi Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, tentu membutuhkan mobilitas masyarakat yang tinggi agar bisa bersaing dengan negara tetangga.

Kesemuanya itu dapat terwujud jika dan hanya jika ada intervensi dari pemerintah selaku penentu kebijakan. “Kebijakan pemerintah itu dapat berupa dorongan agar pengelolaan angkutan perintis menjadi lebih profesional  yaitu semakin selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu, serta dan sehat secara managemen, tapi juga tidak memberatkan masyarakat,” kata Tyas saat membuka diskusi terbatas ‘Mewujudkan Angkutan Perintis yang Handal’, pekan ini di Jakarta.

Mengapa angkutan perintis harus juga diprioritaskan, menurut Tyas yang juga ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI),  karena selama ini pembangunan terfokus di perkotaan. Padahal, salah satucara mengurangi beban kota adalah mendorong kemajuan kawasan pedesaan. Salah satu caranya dengan mengupayakan sarana angkutan baik darat, laut dan udara yang profesional tai tidak membebani masyarakat dari sisi biaya.

"Saya sedih dan merana melihat Damri yang beroperasi, anggarannya terbatas dan jalanannya sehingga bisa mempercepat kerusakan bus. Membuat biaya Damri bertambah,"  tutur anggota Komisi V DPR Saleh Husin. Padahal, kata sekretaris Fraksi Hanura ini, bagaimanapun juga angkutan perintis mempercepat pembangunan di daerah, khususnya di daerah tertinggal. Namun, kenyataannya, hingga saat ini sarana transportasi di daerah masih sangat sulit. Karenanya, dia berjanji akan mendesak Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) untuk ikut memberikan dukungan bagi terwujudnya jaringan dan sarana angkutan perintis, termasuk dukungan anggaran melalui pola subsidi (public service obligation/PSO).

Tanpa  dukungan penuh dari pemerintah, dikhawatirkan pembangunan di kawasan pedesaan kian tertinggal dan tetap tertinggal. Di sisi lain, pera penyedia jasa angkutan perintis itu menghadapi dilema teknis di lapangan, terutama faktor jalan yang masih jelek. “Pengusaha transportasi perintis banyak menghadapi risiko tinggi karena tak didukung infrastruktur yang memadai,” kata Saleh lagi.

Hal senada juga dilontarkan Dirut Perum Damri Agus Suherman Subrata dan Dirut PT Darma Lautan Utama Bambang Haryo. Damri sebagai operator angkutan perintis, kata Agus, menghadapi risiko jalanan yang tak ringan, jalanan yang jelek menyebabkan umur armadanya menjadi lebih pendek. Problem berikutnya sulitnya mendapatkan suku cadang. (saksono)