“Bom Waktu” Surat Utang Negara

Jakarta - Bicara utang memang tiada matinya bagi Indonesia. Tengok saja, Pemerintah telah menyiapkan beleid atau kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengetatan stimulus fiskal atau tapering off dari Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) pada tahun depan, yaitu kembali berutang. Ya, Pemerintah secara terang-terangan akan memperbanyak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) pada semester I-2014 yang nilainya mencapai Rp205,06 triliun. Ditambah target indikatif dana untuk memenuhi SUN yang jatuh tempo, cash management serta buyback senilai Rp157,77 triliun. Dengan demikian, kebutuhan penerbitan SUN pada tahun depan totalnya sebesar Rp 359,84 trilliun.

NERACA

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai hal itu sebagai tindakan yang sangat berani yang dilakukan Pemerintah, mengingat kondisi likuiditas dalam negeri saat ini yang terbatas. Karena penerbitan SUN ini sangat berisiko pada keseimbangan nasional melihat neraca perdagangan Indonesia yang makin defisit.

“Melihat nilai yang diterbitkan pada enam bulan pertama tahun 2014 sebesar Rp359,84 trilliun, itu sangat fantastis dan sangat berani,” katanya kepada Neraca, Rabu (27/11). Lebih jauh Enny menjelaskan, dengan angka sebesar itu diperkirakan bakal terjadi jor-joran penggunaan dana pada awal hingga pertengahan tahun depan.

Oleh karena itu, imbuh Enny, hal ini perlu diwaspadai, karena selama utangnya disalurkan ke sektor produktif serta menambah devisa negara, tidak menjadi masalah. Akan tetapi yang justru dikhawatirkan bila utang dipakai bukan untuk yang produktif, maka utang pun semakin menumpuk. “Selama utang itu untuk menggenjot dan mendukung ekspor dalam negeri, tidak bermasalah. Karena dari ekspor itulah kita bisa mengembalikan utang itu sendiri,” terang Enny.

Sayangnya lagi, imbuh kita, ketergantungan Indonesia terhadap valuta asing juga masih sangat besar, sehingga harus dijadikan peringatan untuk negara. “Bagaimana negara mampu membayar jika impor kita saja masih terlalu besar. Kita bisa berkaca tahun 2008-2009, di mana kejadiannya hampir sama, namun yang terjadi saat ini berbeda,” katanya, seraya mengingatkan.

Menurut Enny, secara fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan tahun 2008-2009. Karena utang Indonesia sangat terpaku dengan dolar AS. Sementara tahun 2008-2009, secara fundamental, ekonomi masih lebih bagus sehingga dolar AS masih bisa turun di level Rp 10 ribu.

“Terlebih jika kita akan mengalami pergantian kepemimpinan. Andaikata masih tetap menerbitkan SUN yang terlalu besar di awal tahun 2014, otomatis menjadi beban besar bagi Presiden dan Wakil Presiden yang baru, dalam hal penggunaan anggaran negara,” ucapnya.

Oleh karena itu, Enny mengingatkan bahwa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin kenegaraan yang berjiwa nasionalis besar dan yang berfikir jangka panjang. Apabila pemimpin ke depan hanya memikirkan siklus pergantian lima tahunan saja, maka hal itu tidak akan jauh berbeda. Intinya, Indonesia bakal selalu ketergantungan dengan utang asing. “Selama pemimpinnya berpola fikirnya sama, ya, utang negara akan bertambah di tahun-tahun mendatang,” papar Enny.

Besar Pasak Ketimbang Tiang

Ketika dihubungi, Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, utang muncul sebagai akibat belanja yang lebih besar dari penerimaan. Atas alasan inilah yang membuat Kementerian Keuangan kembali menerbitkan SUN pada tahun depan. Meskipun dia mengakui rasio utang baru memang dapat memberi beban tambahan pada roda perekonomian pemerintah selanjutnya.

“Kalau mau mengurangi komitmen, ya, harus mengurangi belanja yang tidak perlu. Atau, kepada semua pihak untuk membayar pajak dengan benar. Jadi pemerintah tidak lagi menambah utang baru apalagi sampai moratorium utang,” jelas Bambang, kemarin.

Schneider Siahaan, Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, memaparkan penerbitan SUN sebagai kebijakan antisipasif lebih awal jika kebijakan tapering off benar-benar dilaksanakan. Dia pun mengklaim aksi tapering off akan berdampak pada kenaikan yield atau imbal hasil.

Namun begitu, dia optimistis permintaan dari pasar domestik masih akan tinggi. "Permintaan investor untuk obligasi valas mungkin akan terpengaruh oleh tapering off. Maka kami akan menerbitkan obligasi valas lebih cepat di awal tahun depan. “Pertumbuhan obligasi Indonesia masih terhitung tipis dibanding negara lain. Meski begitu pasar obligasi kita masih paling tinggi,” tandasnya.

Berdasarkan laporan Asian Develoment Bank, pada kuartal III 2013, obligasi Indonesia mencapai US$108 miliar. Angka ini meningkat 3,9% dibanding kuartal II 2013. Dari total penerbitan tersebut, sebesar US$89 miliar atau 82,5% merupakan obligasi pemerintah ,sementara US$ 19 miliar atau 17,5% merupakan obligasi korporasi. [agus/lulus/ardi]

Related posts