Lari dari Australia, Impor Daging Sapi Bakal Beralih ke India?

NERACA

Jakarta - Kasus penyadapan telepon pejabat tinggi oleh pemerintah Australia yang marak dan membuat hubungan Indonesia dan Australia memanas berbuntut pada langkah Indonesia mengkaji ulang kerja sama dengan Negeri Kanguru tersebut, salah satu yang menjadi permasalahan termasuk urusan impor sapi. India digadang menjadi salah satu negara yang akan menjadi pengimpor daging sapi jika Indonesia menghentikan impor daging dari Australia.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, India merupakan negara potensial untuk memasok sapi potong maupun daging sapi ke Indonesia. Karena seperti Negara Malaysia saja impor sapi dari India," katanya di Jakarta, Selasa (26/11/).

Namun demikian walaupun memiliki basis produksi sapi yang memadai, dia mengaku, Indonesia tak boleh sembarangan untuk melakukan importasi sapi dari negara lain, selain Australia. Pasalnya sapi India dikabarkan terkena penyakit. "Kalau ada negara bagian yang mengalami penyakit tidak berarti seluruh negara terkena gangguan penyakit. Kalau kita menganut country based, seluruh negara harus bebas dari penyakit," tambahnya

Dalam hal ini, sambung dia, pemerintah harus segera mengkaji ulang Undang-undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan. Disamping itu juga pemerintah Indonesia memerlukan payung hukum yang memperbolehkan negara ini untuk mengimpor sapi dari negeri Bollywood tersebut. "Karena kita review Mahkamah Konstitusi (MK), kita tidak bisa impor dari India. Padahal India negara yang luas sekali. Kita harus me-review UU itu, karena kalau tidak kita akan tersandera terus," terangnya

Namun dia membantah bila rencana review UU merupakan buntut dari penyadapan pemerintah Australia terhadap pejabat tinggi Indonesia. "Tidak ada kaitannya penyadapan, ada atau tidak ada penyadapan kita tidak boleh menggantungkan impor pada satu negara. Harus dicari peluang lain. Dan revisi itu adalah kepentingan kita," tukas Hatta.

Tidak Menguntungkan

Di tempat terpisah Menteri Pertanian menjelaskan perihal masalah system country based terkait aturan untuk impor daging sapi. Selama ini, Indonesia memeluk system country based dalam importasi sapi. Menurut pemerintah, sistem ini tidak menguntungkan Indonesia.

"Pada dasarnya, itu kan tidak menguntungkan Indonesia. Jadi, negara kepulauan itu tentu lebih tepat zone based," kata Menteri Pertanian, Suswono, seusai mengikuti rapat koordinasi tentang Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Suswono menjelaskan, sistemcountry based lebih tepat diterapkan kepada negara daratan, bukan negara kepulauan. Sebab, hal itu bisa menyulitkan suatu negara yang akan mengimpor atau mengekspor sapi. "Kita akan tidak diuntungkan. Misalnya, kita hendak mengekspor produk ternak. Pulau yang satu bebas penyakit, yang satu kena penyakit. Yang bebas penyakit tidak bisa keluar, karena menganutcountry based," kata dia.

Suswono mengakui, banyak pilihan negara pemasok sapi apabila sistem zonasi diberlakukan, seperti India dan Brasil. Sayangnya, Indonesia terhambat regulasi. Oleh sebab itu, dilakukan revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009. "Ini yang baru akan dibahas di sidang sekarang. Ya, tentu saja salah satunya memang akan dikaji ulang adalah tentangcountry based. Jangan sampai dijudicial review kita kalah di Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.

Menteri berasal dari PKS ini membantah, kajian itu merupakan momentum dari kasus penyadapan yang dilakukan Australia kepada Indonesia. "Saya tidak tahu itu, ya. Australia memang sangat diuntungkan dengan importasi kita seperti ternak dan daging," tukasnya.

Harga Daging

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, jika saja hubungan ekonomi Indonesia-Australia diputus, maka impor sapi dari negara kangguru tersebut akan terhenti. Hal ini, menurut Gita bisa menyebabkan harga daging bisa semakin mahal dan Indonesia akan dirugikan. Harga daging sapi akan terus naik karena kurangnya pasokan. "Kalau impor sapi induk dari Australia kalau diputuskan hubungannya maka akan sulit memasok tiap tahunnya dan itu dampaknya harga untuk menerima kenyataan kalau akan naik signifikan," ujar Gita di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Kerja sama perdagangan Indonesia dengan Australia tidak hanya pada sapi, namun juga buah-buahan. Kendati demikian Gita tidak merasa khawatir karena nilai impor buah Australia tidak terlalu besar. "Kalau buah tidak terlalu besar seperti sapi, kita masih bisa impor dari Thailand, Tiongkok, kalau gandum kita bisa datangkan dari tempat lain, nah kalau garam memang masih terbesar dari Australia," jelas dia.

Menurut Gita, perlu batas waktu yang cukup lama agar Indonesia bisa melepas ketergantungan dagang dengan Australia. Dalam waktu yang berjalan ini, sudah terlalu banyak kebutuhan masyarakat yang di suplai dari Australia. "Bauksit juga, sejauh mana pembangunan smelter ini kan sudah digagas tinggal timing bisa diatur kalau smelter ini sudah siap mungkin kita harus mengambil sikap untuk mengambil nilai dalam negeri dari pada ekspor bahan baku ke luar negeri terus dijual lagi di sini," tuturnya.

Sejauh ini, harga daging masih bertengger di angka Rp100 ribu per kilogram. Menurut Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, jika harga daging sapi masih tinggi, kemungkinan besar persoalannya terletak pada kekurangan pasokan untuk kebutuhan masyarakat. "Intinya kalau harga masih tinggi artinya pasokannya kurang, jangan-jangan yang harus dilihat ulang itu pasokan dalam negeri," ujarnya.

Meski begitu, pihaknya berjanji berusaha menurunkan harga daging sapi sesuai yang ditetapkan. "Komitmen sesuai janji akan menurunkan harga itu," jelas dia.

Related posts