Ratifikasi FCTC Bikin Petani Tembakau Kehilangan Mata Pencaharian

NERACA

Jakarta - Penandatanganan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau aksesi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau oleh pemerintah akan berakibat pada hilangnya mata pencaharian petani tembakau. Sebab, dalam kerangka FCTC termakub tiga pasal yang secara jelas melarang petani untuk menanam tanaman tembakau.

Ketua Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK), Zulvan Kurniawan, mengatakan, pokok keberatan petani tembakau umumnya adalah pada Pasal 9, 10 dan 17 dari FCTC. “Pasal 9 dan 10 secara langsung akan mematikan kretek, karena di sana berisi aturan tentang standarisasi produk tembakau, untuk mengikuti standar internasional,” ujar Zulvan dalam keterangan pers secara tertulis, Selasa (26/11).

Padahal, lanjut Zulfan, produk kretek yang hanya dimiliki Indonesiaselain mengandung cengkeh, juga mengandung ramuan tradisonal berupa rempah sebagai penambah rasa dan aroma (taste). Cengkeh dan bahan tambahan ini sudah sejak lama ada dan merupakan kekhasan dan keunikan produk kretek. “Skema tata niaga FCTC berpotensi menyeragamkan produk tembakau secara global, dengan standar internasional (rokok putih, low tar, low nicotine). Bagaimana nasib kretek? Binasa!” tambah Zulvan.

Sementara, sambung Zulfan, Pasal 17 FCTC mengarah pada diversifikasi tanaman yang hingga kini menjadi momok atau barang yang tak jelas bagi petani tembakau. “Tidak pernah ada kejelasan dari pemerintah soal manfaat diversifikasi tanaman tembakau dan kesiapan alternatif ekonomi bagi petani ketika dipaksa tidak lagi menanam tembakau,” tutur Zulfan.

Ditambah lagi, imbuh Zulfan,pernyataan Menko Kesra Agung Laksono yang mengatakan Ratifikasi FCTC akan dilakukan lewat Peraturan Presiden atau Perpres. Hal ini, menurut Zulfan, jelas menabrak sistem perundangan di Indonesia, di mana sebuah Perjanjian Internasional seharusnya diaksesi melalui Undang-undang.

Dengan penjelasan di atas, Koalisi Nasional Penyelamat Kretek atau KNPK menuntut pemerintah untuk menolakratifikasi atau aksesi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau FCTC. “Pemerintah juga harus melindungi petani tembakau dan industri kretek dalam negeri,” tukas Zulfan.

Tidak Mudah

Proses ratifikasi kerangka acuan pengendalian tembakau mendapat penolakan dari sejumlah kementerian dan organisasi masyarakat masih terjadi. Namun, ratifikasi diperlukan untuk menjamin kesehatan masyarakat dari penyakit akibat paparan asap rokok. ”Indonesia sedang menuju ke ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) meski belum dalam waktu dekat,” kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.

Ia mengungkapkan, proses ratifikasi ini tidak mudah. Sebagian kementerian dan lembaga swadaya masyarakat menyatakan, proses ratifikasi akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Di antaranya, menurunkan pendapatan cukai, meningkatkan pengangguran terutama pekerja industri rokok, merugikan petani tembakau dan cengkeh, serta sejumlah dampak lainnya. ”Surat tersebut ada yang ditujukan kepada Presiden (dan juga diteruskan ke Menkes), juga ke saya langsung. Saya sudah menulis jawaban,” kata Nafsiah.

Beberapa surat keberatan dari kementerian itu berasal dari Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun surat keberatan dari organisasi antara lain dari Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, Forum Komunikasi Pekerja/Buruh Rokok Tembakau Indonesia, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia. Semua surat dikirim pada Juli 2013.

Ia mengatakan, argumen yang disampaikan di dalam surat tersebut tidak masuk akal dan tidak berdasar data yang valid. Misalnya, Kementerian Perindustrian mengkhawatirkan ratifikasi akan mengancam 6 juta pekerja. ”Yang menjadi pekerja langsung itu 900.000 orang. Sisanya petani tembakau dan cengkeh. Catatan penting, cengkeh yang digunakan untuk bahan tambahan rokok itu cuma sedikit. Lebih banyak untuk parfum dan sebagainya,” katanya.

Alasan pentingnya cukai rokok bagi anggaran negara, menurut dia, tidak masuk akal. ”Dulu waktu saya masih menjadi anggota DPR (1992-1997), benar cukai itu 30 persen dari APBN. Tetapi, kondisi sekarang sudah tak masuk akal. Kontribusi cukai rokok hanya Rp 100 triliun, sedangkan APBN kita mencapai Rp 1.500 triliun,” paparnya.

Sudah Mengkhawatirkan

Rob Moodie, profesor kesehatan masyarakat di Melbourne School of Population Health Australia, mengatakan, kondisi pengendalian tembakau di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Ia melihatnya dari sisi peningkatan prevalensi jumlah perokok anak dari 24,2% (2001) menjadi 37,3% saat ini. ”Masa depan mereka nanti tidak akan produktif karena berbagai penyakit yang mengancam serta kematian prematur,” katanya.

Kecenderungan tersebut juga diperkuat dengan data berbagai penyakit akibat paparan asap rokok, seperti stroke dan serangan jantung, yang telah menghinggapi penduduk usia 30 tahunan.

Peningkatan itu antara lain karena ”cuci otak” dari berbagai iklan di berbagai tempat/media serta sponsor di berbagai ajang olahraga, budaya, dan pendidikan. Iklan yang seolah mengatakan merokok adalah ”laki-laki”, gaul, dan ”berkelas” membuat masyarakat mengesampingkan bahaya rokok bagi perokok dan orang di sekitarnya.

Melalui FCTC, negara-negara di dunia merumuskan cara atau mekanisme yang tepat untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Salah satunya, pengaturan/pembatasan/penghentian iklan/sponsorship rokok.

Related posts