NERACA

Bitung - Penyuluh berperan penting untuk mendampingi pembudidaya dan nelayan di daerah. Maka dari itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan bisa merekrut sebanyak 15.300 di 2015. Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Pusat Penyuluhan Perikanan dan Kelautan Rina saat ditemui usai menghadiri Gerakan Nasional Peduli Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (Gempita) di Pelaburan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (26/11).

Menurut Rina, sampai saat ini tenaga penyuluh seluruh Indonesia mencapai 11.391 orang yang terdiri dari tenaga penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyuluh swadaya dan penyuluh tenaga kontrak. Dari target 15.300 tenaga penyuluh, maka diperkirakan 1 Kecamatan terdiri dari 3 orang penyuluh, 5 orang di Provinsi dan di Kabupaten Kota. "Akan tetapi, hanya 35% atau sekitar 3.400 orang saja yang menjabat sebagai PNS," ungkapnya.

Terkait dengan tenaga penyuluh kontrak, Rina mengatakan KKP agak sulit untuk menjadikan tenaga kontrak tersebut sebagai PNS lantaran adanya moratorium. Akan tetapi, pihaknya akan menjadikan tenaga-tenaga kontrak tersebut untuk berwirausaha. "Jika ada sangkut pautnya dengan lokasi program kita, maka akan tetap kita pertahankan (sebagai tenaga kontrak). Kita juga berharap tenaga kontrak di Kabupaten/Kota tetap bertahan di program perikanan," ucapnya.

Guna meningkatkan kesejahteraan tenaga penyuluh, pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran untuk membantu sarana dan prasarana tenaga penyuluh. Namun begitu, menurut dia, ada potensi lainnya seperti memanfaatkan dana perikanan Dana Alokasi Daerah (DAK) sebesar 10% untuk kesejahteraan penyuluh. "Tetapi itu adalah kewenangan Kabupaten Kota untuk menyiapkan itu dan itu sudah ada aturan keuangannya," tambahnya.

Ditemui di tempat yang sama, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Mulyoto mengatakan salah satu cara untuk meningkatkan jumlah penyuluh adalah dengan membentuk kelompok-kelompok. "Dengan tumbuhnya kelompok-kelompok maka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Bayangkan, ada dalam satu kelompok yang bisa mencapai omset Rp48 miliar per tahun," katanya.

Mulyoto menambahkan dengan tenaga-tenaga penyuluh yang ada, maka perlu ditingkatkan kompetensi dan jumlahnya. Karena sumber perikanan banyak yang belum dimanfaatkan. Daerah yang saat ini masih sangat kekurangan penyuluh terdapat di Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi. Padahal daerah ini memiliki potensi perikanan tangkap dan sumber daya laut yang luar biasa. Kendala dari penambahan jumlah penyuluh adalah keterbatasan anggaran untuk rekrutmen.

Sebagai informasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) merupakan salah satu unit Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM-KP melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Visi BPSDM KP adalah mencetak SDM unggul bagi pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Misinya adalah mencetak SDM KP yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; mencetak SDM KP yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan Perikanan; serta mencetak SDM KP yang mampu memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Sulut Kekurangan Penyuluh

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara JP Senduk mengatakan pihaknya hanya mempunyai 27 tenaga penyuluh berstatus pegawai negeri. Namun hanya terdiri dari 7 tenaga penyuluh saja yang fokus di sektor perikanan.

Padahal, kata Senduk, minimalnya dalam 1 Kecamatan terdiri dari 1 penyuluh perikanan. "Di Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 15 Kabupaten Kota dan 164 Kecamatan. Namun kondisi tenaga penyuluh hanya 7 orang. Idealnya 1 Kecamatan harus ada 1 tenaga penyuluh," ucapnya.

Koordinator Penyuluh Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Umar Buchari menilai bahwa tenaga penyuluh dibiarkan tanpa ada perhatian dari pemerintah. Pria yang 32 tahun mengabdikan dirinya sebagai tenaga penyuluh ini mengatakan pada tahun 1990, tenaga penyuluh di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 400 orang, namun kondisi sekarang tinggal 40 orang.

Dilanjutkan Umar, jumlah penyuluh perikanan masih kalah dibandingkan dengan penyuluh pertanian. Bahkan, ada sebutan penyuluh perikanan cabai, perikanan padi. "Padahal tercapai atau tidaknya swasembada pangan itu tidak terlepas dari program prnyuluhan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, persoalan utama perikanan saat ini bukan sekadar minimnya kompetensi dan kurangnya jumlah penyuluh. Namun, masih banyak daerah yang belum membentuk kelembagaan penyuluh dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Ego pemerintah daerah ini sangat luar biasa. Seharusnya persoalan penyuluh bisa diatasi jika ada koordinasi," kata Firman.

Sementara dalam rangka menyambut pasar bebas, BPSDM KP tengah mempersiapkan kompetensi tenaga kerja khususnya di sektor perikanan dan kelautan. Pasalnya untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup. Dengan begitu masalah persaingan tenaga kerja dengan sesama negara kawasan dapat diantisipasi.