Jakarta – Sejumlah pengamat, akademisi dan pengusaha menilai kebijakan Bank Indonesia yang belakangan ini cenderung terfokus pada upaya menaikkan suku bunga acuan BI Rate, bukan solusi efektif untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan (current account), bahkan nilai rupiah akan terus terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Imbasnya, perlambatan ekonomi nasional semakin tertekan pada jangka pendek.

NERACA

Patut diketahui bahwa, persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia pada akhirnya berdampak pada defisit transaksi berjalan yang merupakan masalah lama dan bersifat struktural sehingga jangan mimpi bisa beres dalam waktui singkat. Wajar, kalau BI selama ini mencari jalan instan untuk mengatasi defisit tersebut, walau ada biaya dan risiko yang harus ditanggung dalam perekonomian nasional ketimbang tidak bertindak sama sekali.

Fakta memperlihatkan BI sepertinya bertindak lebih dulu ke depan untuk menahan laju pertumbuhan ekonomi, dengan menaikkan suku bunga acuannya hingga 175 basis poin dari 5,75% (Mei) menjadi 7,5% (November). Selain itu, dari kebijakan makroprudensial, BI juga memberikan sinyal pengetatan moneter, seperti kenaikan uang muka kredit kendaraan bermotor serta penurunan pembiayaan maksimal (rasio loan to value-LTV) tipe tertentu kredit kepemilikan rumah(KPR) dan apartemen untuk memperkuat pengelolaan kredit dan manajemen risiko perbankan.

Namun, mampukah kebijakan ini efektif menurunkan rasio defisit transaksi berjalan/produk domestik bruto (PDB) ke level  aman sehingga mampu menstabilkan nilai tukar rupiah? Atau sebaliknya justru akan membawa perekonomian ke jurang resesi seperti 1998?

Menurut pengamat ekonomi yang juga Direktur Indef Enny Sri Hartati, kebijakan menaikkan BI Rate bukan lah formula yang tepat untuk mengatasi lesunya perekonomian nasional, dan tidak menjamin membuat nilai rupiah menjadi lebih baik. BI Rate diibaratkan hanya sebagai pemadam saja diantara ekonomi yang sudah kian memburuk.

“Memang bank sentral menaikkan BI Rate dengan dalih perbaikan ekonomi itu salah obat dan memang formula yang tidak tepat dalam memperbaiki ekonomi nasional,” ujarnya kepada Neraca, Senin (25/11).

Yang harus dilakukan, menurut dia,  BI bersama pemerintah itu seharusnya bagaimana memperbaiki akar masalah dari keterpurukan ini. Dan sampai dengan saat ini akar permasalahannya adalah negara kita terlalu bergantung terhadap impor yang menjadi biang keladi dari defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran kita. “Sejauh ini kan permasalahnnya pada impor migas, bahan baku, dan pangan, sehingga neraca perdagangan kita terus defisit, disinilah pangkal masalah ekonomi kita, ” imbuhnya.

Untuk menanggulangi itu semua, seharusnya kebijakan pemerintah bagaimana dapat memenuhi  kebutuhan energi, pangan dan bahan baku kuat, bukan malah solusi menaikkan BI Rate. “Menaikan BI Rate bukanlah solusi, tapi yang harus dilakukan pemerintah agar mampu memperkuat kebutuhan migas, pangan dan bahan baku nasional yang memang biang keladi dari keterpurukan ekonomi secara umum,” tegasnya.

Menjelang Pemilu

Harusnya pemerintah bisa berkaca dan mau belajar dari 1998 dan 2008 lalu, dimana BI Rate naik hingga 9%, tapi tidak berimbas baik terhadap ekonomi nasional, dan sekarang terjadi lagi demikian. “Pemerintah tidak mau belajar dari pengalaman,” terangnya.

Selain itu juga, bisa dikatakan kenaikan BI Rate itu terjadi setelah menjelang pemilu, dari sini nampak sekali kemungkinan setingan dari pemerintah terhadap kenaikan bunga BI Rate. “Kenaikan ini secara tidak langsung berjalan setiap 5 tahun sekali, dan menjelang pemilu, bisa jadi disini memang kenaikan BI Rate memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga menguntungkan disalah satu pihak, ataupun perorangan,” ungkapnya.

Guru Besar Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika mengungkapkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 7,25% (Oktober) menjadi 7,5 %. dinilai sebagai langkah yang keliru, dan akhirnya menjadi obat yang salah untuk mengatasi defisit transaksi berjalan yang hingga saat ini makin membesar.

"BI keliru dalam mengindentifikasi persoalan, ini terbukti meski telah menaikkan BI Rate pada bulan lalu, defisit transaksi berjalan makin membesar. BI lebih hati-hati dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter. Kalau diagnosisnya keliru, maka kebijakan yang dibuat justru akan melahirkan persoalan baru," tegas dia.

Karena itu, lanjut Erani kebijakan menaikkan suku bunga ini tidak akan mengurangi defisit transaksi berjalan tetapi justru akan memukul perekonomian nasional secara luas. Meski kenaikan BI Rate dinilai akan berdampak positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah karena berkesempatan menguat, namun hal ini justru akan memukul daya saing produk Indonesia.

"Kinerja ekspor akan kembali tertekan. Dengan pelemahan ekspor ditengah impor migas yang tinggi, defisit perdagangan akan membengkak. Akibatnya defisit transaksi berjalan justru akan cenderung stagnan atau malah membesar, bukan membaik seperti yang diklaim oleh BI," ujarnya.

Menurut data BI, defisit transaksi berjalan selama Januari hingga September 2013 mencapai US$24,276 miliar, hampir mendekati posisi selama 2012 yaitu US$24,418 miliar.

Menurut Erani, kenaikan suku bunga acuan ini akan menghambat ekspansi perbankan dalam menyalurkan kreditnya. Perlambatan kredit di sektor industri keuangan ini akan berdampak tidak langsung terhadap upaya penurunan defisit transaksi berjalan.

"Perlambatan kredit juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Perlambatan ekonomi ini justru akan menyulitkan upaya penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.Jadi kalau mau mengurangi defisit neraca transaksi berjalan, mestinya BI Rate ditahan tetap atau malah diturunkan. Kebalikan dari yang sekarang dilakukan BI," ujarnya.

Pendapat senada juga dilontarkan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani.  “Bisa saja BI rate menyembuhkan defisit transaksi perdagangan kita. Tapi bukan secara langsung. Kalau untuk sekarang sih malah bahaya,” ujarnya, kemarin.

Lanjut, Aviliani menilai dengan kondisi suku bunga kredit dalam negeri yang mencapai 20% ke atas akan membuat peningkatan NPL (kredit macet) industri. Khawatirnya hal tersebut dapat merusak kinerja sektor riil yang sebetulnya bisa didorong untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan.

“Masalah defisit transaksi berjalan kita yang paling utama karena ekspor rendah sedangkan impor tinggi. Untuk itu seharusnya pemerintah meningkatkan transaksi barang dan jasa kita. Saya rasa itu langkah yang efektif,” tutur Aviliani.

Kemudian Aviliani mengatakan pemerintah seharusnya juga melakukan kontrol terhadap devisa Indonesia. Caranya dengan mendorong hasil ekspor yang tertahan di luar negeri jadi masuk ke dalam negeri. “Devisa kita yang tertahan banyak loh. Bisa mencapai 20% sampai 30% terhadap PDB ada di luar negeri,” ujarnya.

Untuk itu Aviliani mengimbau agar pemerintah segera menerapkan langkah-langkah fiskal tersebut. Sebab permasalahan defisit transaksi berjalan kali ini tidak ada pengaruhnya pada moneter. “Mau ditambah seberapapun tidak akan ada pengaruhnya. Karena barang-barang impor yang diminta itu kan kebutuhan. Jadi biar harganya mahal para pelaku usaha tetap mencarinya untuk kebutuhan produksi, ” ujarnya.

Guru Besar Ekonomi UGM  Tony A. Prasetiantono mengatakan, kebijakan ini tidak terlalu mendesak untuk dilakukan lantaran tingkat inflasi sudah mulai kembali normal.

"Saya cukup kaget dengan kenaikan BI Rate kali ini, yang mestinya tidak terlalu mendesak dilakukan karena inflasi mulai jinak. Mestinya sudah cukup, kecuali inflasinya meningkat dengan hebat misalnya di atas 9%,” ujarnya, pekan lalu.

Sesuai data BI,  inflasi hingga akhir Oktober 2013 mencapai 8,32%. Tingkat inflasi ini diproyeksikan akan dibawah 9% hingga akhir tahun ini. Jadi menurut Tony, kebijakan yang efektif dilakukan BI adalah membiarkan nilai tukar rupiah melemah, sehingga akan mendorong ekspor, menurunkan impor, dan menekan defisit jasa.

Dampaknya, kinerja ekspor akan kembali tertekan. Dengan pelemahan ekspor ditengah impor migas yang tinggi, defisit perdagangan akan membengkak. "Akibatnya defisit transaksi berjalan justru akan cenderung stagnan atau malah membesar, bukan membaik seperti yang diklaim oleh BI," jelas Tony.

Kalangan pengusaha pun bernada yang sama.  Asosiasi Pengusaha Indoneisa (Apindo) menyatakan langkah BI menaikkan BI Rate tidak akan menyelesaikan masalah.

"Ini enggak pernah bisa selesaikan masalah daripada trade balance kita melalui monetary watch, menaik-naikkan bunga tidak akan menyelesaikan persoalan," ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi di  Jakarta, Kamis (21/11).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan dengan naiknya BI Rate akan mempengaruhi daya saing Indonesia dan diharapkan dalam dunia usaha tidak sampai dirugikan terlalu banyak atas kebijakan naiknya suku bunga acuan ini. Seharusnya BI Rate menjadi solusi atau obat yang bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia dan tidak berdampak buruk terhadap pelaku usaha.

“Kenaikan BI Rate ini akan berujung kepada daya saing dan inilah yang kita prihatin. Namun, mudah-mudahan dunia usaha tidak sampai dirugikan atas kebijakan ini,” kata dia.

Kenaikan suku bunga acuan ini, menurut dia, juga berimbas kepada sektor industri dimana kinerja sektor ini juga akan menyesuaikan kebijakan BI yang menaikkan suku bunga acuan. Bahkan diyakini sektor industri ini akan mengerem kinerja ekspansinya. agus/iwan/nurul/mohar