Komitmen Politik Ekonomi Kerakyatan Masih Kurang

Komitmen Politik Ekonomi Kerakyatan Masih Kurang

Jakarta---Pembangunan ekonomi kerakyatan harus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang dampaknya bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang yang berada pada cluster berpendapatan tinggi.

“Dalam setiap jaman pemerintahan, pembangunan ekonomi itu selalu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi kerakyatan diterapkan maka akan terwujud pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Karena prinsipnya, pembangunan ekonomi itu harus equal dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar anggota Komisi XI DPR RI, Abdilla Fauzi Achmad di Jakarta, Senin (18/7).

Kendati demikian, Fauzi mengaku, isu ekonomi kerakyatan bukan isu yang baru baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang berbeda saat ini cuma soal formatnya saja. “Dimana pendekatan pembangunan ekonomi rakyat mestinya lebih memihak secara utuh pada sekelompok besar masyarakat yang marginal,” tambahnya.

Menurut mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, pembangunan ekonomi memang semestinya harus mendapat sokongan intervensi keberpihakan dari otoritas. Keberpihakan ini lanjut dia sepantasnya dialamatkan pada sekelompok besar rakyat dengan kondisi perekonomian yang terpuruk.

Persoalannya ujar Fauzi, dalam banyak kasus, malahan intervensi yang diharapkan untuk mengkonstruksi keseimbangan antar pelaku ekonomi mengalami distorsi dan hasilnya bisa lebih buruk dari membiarkan pasar bekerja menurut maunya sendiri tanpa ada campur tangan.

Salah satu distorsi yang terjadi adalah telah adanya kemauan politik (political will) untuk membangun sektor ekonomi rakyat, tetapi tanpa didukung komitmen politik (political commitment). “Kurang political commitment karena seharusnya sudah ada komitmen anggaran untuk membangun sektor ekonomi rakyat tetapi kenyataan hanya janji-janji politik. Atau sudah ada anggaran pembangunan sektor ekonomi rakyat tetapi salah sasaran pembangunan itu diarahkan,” ujar anggota BAKN DPR ini..

Karena itu katanya perlu dipertajam tentang sektor mana yang seharusnya digarap, siapa seharusnya yang dilibatkan, berapa besar pelibatan subyek ekonomi rakyat, dan sampai kapan harus dilibatkan. “Semuanya itu adalah pertanyaan mendasar yang sampai saat ini belum kita temukan formatnya secara jelas,” kata Fauzi yang juga mantan auditor BPK ini.

Apalagi setiap wilayah memiliki karakteristik perekonomian rakyat yang berbeda-beda, sehingga format pendekatan pembangunan ekonomi rakyat juga akan berbeda. “Belum lagi kita menggugat berbagai masalah yang bersangkut paut dengan penyimpangan dan penyelewengan anggaran pemberdayaan ekonomi rakyat untuk tujuan politik, untuk kepentingan pribadi. Semuanya itu menyebabkan rendahnya kinerja pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini,” imbuh Ketua F-Hanura MPR. **cahyo

BERITA TERKAIT

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…

Proyek Tol Bandung-Tasikmalaya Masih Tunggu Pemerintah Pusat

      NERACA   Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggu aksi pemerintah pusat serta mendorong Kementerian Pekerjaan Umum…

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

Raup Laba, Karyawan PT Pos Indonesia Tuntut Bonus

      NERACA   Jakarta – Ratusan pekerja PT Pos Indonesia melakukan aksi demontrasi di kantor Pos Indonesia, Jakarta…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…