Komitmen Politik Ekonomi Kerakyatan Masih Kurang

Komitmen Politik Ekonomi Kerakyatan Masih Kurang

Jakarta---Pembangunan ekonomi kerakyatan harus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang dampaknya bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang yang berada pada cluster berpendapatan tinggi.

“Dalam setiap jaman pemerintahan, pembangunan ekonomi itu selalu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi kerakyatan diterapkan maka akan terwujud pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Karena prinsipnya, pembangunan ekonomi itu harus equal dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar anggota Komisi XI DPR RI, Abdilla Fauzi Achmad di Jakarta, Senin (18/7).

Kendati demikian, Fauzi mengaku, isu ekonomi kerakyatan bukan isu yang baru baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang berbeda saat ini cuma soal formatnya saja. “Dimana pendekatan pembangunan ekonomi rakyat mestinya lebih memihak secara utuh pada sekelompok besar masyarakat yang marginal,” tambahnya.

Menurut mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, pembangunan ekonomi memang semestinya harus mendapat sokongan intervensi keberpihakan dari otoritas. Keberpihakan ini lanjut dia sepantasnya dialamatkan pada sekelompok besar rakyat dengan kondisi perekonomian yang terpuruk.

Persoalannya ujar Fauzi, dalam banyak kasus, malahan intervensi yang diharapkan untuk mengkonstruksi keseimbangan antar pelaku ekonomi mengalami distorsi dan hasilnya bisa lebih buruk dari membiarkan pasar bekerja menurut maunya sendiri tanpa ada campur tangan.

Salah satu distorsi yang terjadi adalah telah adanya kemauan politik (political will) untuk membangun sektor ekonomi rakyat, tetapi tanpa didukung komitmen politik (political commitment). “Kurang political commitment karena seharusnya sudah ada komitmen anggaran untuk membangun sektor ekonomi rakyat tetapi kenyataan hanya janji-janji politik. Atau sudah ada anggaran pembangunan sektor ekonomi rakyat tetapi salah sasaran pembangunan itu diarahkan,” ujar anggota BAKN DPR ini..

Karena itu katanya perlu dipertajam tentang sektor mana yang seharusnya digarap, siapa seharusnya yang dilibatkan, berapa besar pelibatan subyek ekonomi rakyat, dan sampai kapan harus dilibatkan. “Semuanya itu adalah pertanyaan mendasar yang sampai saat ini belum kita temukan formatnya secara jelas,” kata Fauzi yang juga mantan auditor BPK ini.

Apalagi setiap wilayah memiliki karakteristik perekonomian rakyat yang berbeda-beda, sehingga format pendekatan pembangunan ekonomi rakyat juga akan berbeda. “Belum lagi kita menggugat berbagai masalah yang bersangkut paut dengan penyimpangan dan penyelewengan anggaran pemberdayaan ekonomi rakyat untuk tujuan politik, untuk kepentingan pribadi. Semuanya itu menyebabkan rendahnya kinerja pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini,” imbuh Ketua F-Hanura MPR. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pasar Apartemen Tetap Tumbuh di Tahun Politik

NERACA Jakarta –Meskipun tahun depan dihantui sentimen politik, para pelaku properti menyakini industri properti masih tetap positif. Apalagi, properti masih…

Investasi Sulsel Masih Terpusat di Makassar

NERACA Makassar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) mengungkapkan, investasi saham untuk wilayah Sulawesi…

Investor Asing Masih Percaya Indonesia - Laris Manis Komodo Bond

NERACA Jakarta- Ludesnya penawaran PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Komodo Bond di Londo Stock Exchange, menunjukkan kepercayaan pelaku pasar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…