Komitmen Politik Ekonomi Kerakyatan Masih Kurang

Komitmen Politik Ekonomi Kerakyatan Masih Kurang

Jakarta---Pembangunan ekonomi kerakyatan harus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang dampaknya bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang yang berada pada cluster berpendapatan tinggi.

“Dalam setiap jaman pemerintahan, pembangunan ekonomi itu selalu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi kerakyatan diterapkan maka akan terwujud pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Karena prinsipnya, pembangunan ekonomi itu harus equal dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar anggota Komisi XI DPR RI, Abdilla Fauzi Achmad di Jakarta, Senin (18/7).

Kendati demikian, Fauzi mengaku, isu ekonomi kerakyatan bukan isu yang baru baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang berbeda saat ini cuma soal formatnya saja. “Dimana pendekatan pembangunan ekonomi rakyat mestinya lebih memihak secara utuh pada sekelompok besar masyarakat yang marginal,” tambahnya.

Menurut mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, pembangunan ekonomi memang semestinya harus mendapat sokongan intervensi keberpihakan dari otoritas. Keberpihakan ini lanjut dia sepantasnya dialamatkan pada sekelompok besar rakyat dengan kondisi perekonomian yang terpuruk.

Persoalannya ujar Fauzi, dalam banyak kasus, malahan intervensi yang diharapkan untuk mengkonstruksi keseimbangan antar pelaku ekonomi mengalami distorsi dan hasilnya bisa lebih buruk dari membiarkan pasar bekerja menurut maunya sendiri tanpa ada campur tangan.

Salah satu distorsi yang terjadi adalah telah adanya kemauan politik (political will) untuk membangun sektor ekonomi rakyat, tetapi tanpa didukung komitmen politik (political commitment). “Kurang political commitment karena seharusnya sudah ada komitmen anggaran untuk membangun sektor ekonomi rakyat tetapi kenyataan hanya janji-janji politik. Atau sudah ada anggaran pembangunan sektor ekonomi rakyat tetapi salah sasaran pembangunan itu diarahkan,” ujar anggota BAKN DPR ini..

Karena itu katanya perlu dipertajam tentang sektor mana yang seharusnya digarap, siapa seharusnya yang dilibatkan, berapa besar pelibatan subyek ekonomi rakyat, dan sampai kapan harus dilibatkan. “Semuanya itu adalah pertanyaan mendasar yang sampai saat ini belum kita temukan formatnya secara jelas,” kata Fauzi yang juga mantan auditor BPK ini.

Apalagi setiap wilayah memiliki karakteristik perekonomian rakyat yang berbeda-beda, sehingga format pendekatan pembangunan ekonomi rakyat juga akan berbeda. “Belum lagi kita menggugat berbagai masalah yang bersangkut paut dengan penyimpangan dan penyelewengan anggaran pemberdayaan ekonomi rakyat untuk tujuan politik, untuk kepentingan pribadi. Semuanya itu menyebabkan rendahnya kinerja pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini,” imbuh Ketua F-Hanura MPR. **cahyo

BERITA TERKAIT

Peran Pers dalam Mewujudkan Stabilitas di Tahun Politik

  Oleh : Stevanus Sulu, Mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Kupang Pers sebagai media komunikasi massa berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat…

BI Nilai Pelonggaran Bunga Masih Bisa Berlanjut

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia mengklaim pelonggaran suku bunga kredit perbankan masih dapat berlanjut di 2018, meskipun penurunan suku…

Kondisi Bank Muamalat Masih Baik

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi Bank Muamalat saat ini masih dalam kondisi yang baik dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…