Komitmen Politik Ekonomi Kerakyatan Masih Kurang

Komitmen Politik Ekonomi Kerakyatan Masih Kurang

Jakarta---Pembangunan ekonomi kerakyatan harus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang dampaknya bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang yang berada pada cluster berpendapatan tinggi.

“Dalam setiap jaman pemerintahan, pembangunan ekonomi itu selalu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi kerakyatan diterapkan maka akan terwujud pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Karena prinsipnya, pembangunan ekonomi itu harus equal dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar anggota Komisi XI DPR RI, Abdilla Fauzi Achmad di Jakarta, Senin (18/7).

Kendati demikian, Fauzi mengaku, isu ekonomi kerakyatan bukan isu yang baru baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang berbeda saat ini cuma soal formatnya saja. “Dimana pendekatan pembangunan ekonomi rakyat mestinya lebih memihak secara utuh pada sekelompok besar masyarakat yang marginal,” tambahnya.

Menurut mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, pembangunan ekonomi memang semestinya harus mendapat sokongan intervensi keberpihakan dari otoritas. Keberpihakan ini lanjut dia sepantasnya dialamatkan pada sekelompok besar rakyat dengan kondisi perekonomian yang terpuruk.

Persoalannya ujar Fauzi, dalam banyak kasus, malahan intervensi yang diharapkan untuk mengkonstruksi keseimbangan antar pelaku ekonomi mengalami distorsi dan hasilnya bisa lebih buruk dari membiarkan pasar bekerja menurut maunya sendiri tanpa ada campur tangan.

Salah satu distorsi yang terjadi adalah telah adanya kemauan politik (political will) untuk membangun sektor ekonomi rakyat, tetapi tanpa didukung komitmen politik (political commitment). “Kurang political commitment karena seharusnya sudah ada komitmen anggaran untuk membangun sektor ekonomi rakyat tetapi kenyataan hanya janji-janji politik. Atau sudah ada anggaran pembangunan sektor ekonomi rakyat tetapi salah sasaran pembangunan itu diarahkan,” ujar anggota BAKN DPR ini..

Karena itu katanya perlu dipertajam tentang sektor mana yang seharusnya digarap, siapa seharusnya yang dilibatkan, berapa besar pelibatan subyek ekonomi rakyat, dan sampai kapan harus dilibatkan. “Semuanya itu adalah pertanyaan mendasar yang sampai saat ini belum kita temukan formatnya secara jelas,” kata Fauzi yang juga mantan auditor BPK ini.

Apalagi setiap wilayah memiliki karakteristik perekonomian rakyat yang berbeda-beda, sehingga format pendekatan pembangunan ekonomi rakyat juga akan berbeda. “Belum lagi kita menggugat berbagai masalah yang bersangkut paut dengan penyimpangan dan penyelewengan anggaran pemberdayaan ekonomi rakyat untuk tujuan politik, untuk kepentingan pribadi. Semuanya itu menyebabkan rendahnya kinerja pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini,” imbuh Ketua F-Hanura MPR. **cahyo

BERITA TERKAIT

BI : Kredit Baru Masih Melambat

NERACA Jakarta - Bank Indonesia melalui survei perbankan melihat pertumbuhan kredit baru perbankan pada triwulan III 2017 masih melambat, terutama…

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

Commonwealth Siapkan Akses Permodalan Praktis - Berdayakan Ekonomi Perempuan

Masih dalam rangka meningkatkan literasi serta memberikan kemudahan akses jasa keuangan kepada 40 ribu perempuan pengusaha Indonesia, PT Bank Commonwealth…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Prediksi Inflasi Dibawah 4%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan laju inflasi Indonesia bergerak ke arah…

Menkeu : Proyeksi IMF Berikan Kewaspadaan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional…

Sumbangan Devisa Pariwisata Masih Terbatas

      NERACA   Padang - Bank Indonesia (BI) menilai sumbangan sektor pariwisata terhadap cadangan devisa Indonesia, masih relatif…