Tantangan Pengendalian Inflasi Cukup Berat

NERACA

Temanggung- Tantangan pengendalian inflasi masih cukup berat, karena sangat berfluktuasi banyak faktor kejutan yang mempengaruhi."Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dan kenaikan tarif dasar listrik mendongkrak inflasi," kataDeputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Wilayah V (Jateng dan DIY), Marlison Hakim,usai pengukuhan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Temanggung di Temanggung, Jawa Tengah, Senin (25/11).

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, katanya, inflasi tahunan Jateng pada Oktober 2013 sebesar 7,82%, sedangkan inflasi selama tahun 2013 hingga Oktober mencapai 7,39%."Inflasi tersebut relatif tinggi dan meningkat dibanding tahun lalu," katanya.

Dia mengatakan, karakteristik inflasi di daerah banyak diwarnai oleh gangguan sisi penawaran seperti gangguan produksi dan terhambatnya jalur distribusi. Komoditas cabai merah, bawang merah, telur, dan daging sapi sering menjadi penyumbang inflasi.

"Berdasarkan pantauan kami, inflasi pada komoditas tersebut lebih disebabkan permasalahan produksi maupun pasokan barang. Gagal panen, harga bibit mahal, tingginya biaya transportasi, dan panjangnya tata niaga perdagangan merupakan segelintir penyebab naiknya harga komoditas tersebut," katanya.

Marlison menjelaskan, mengacu kepada undang-undang, Bank Indonesia ditugaskan untuk menjaga kestabilan inflasi, tetapi perlu dipahami bahwa BI tidak dapat bekerja sendiri dalam memerangi inflasi.Menurut dia, diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah dan semua pelaku ekonomi karena inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak semuanya berada di bawah kendali BI.

Bank sentral, imbuh dia, hanya dapat mengelola permintaan, sedangkan dari sisi penawaran perludukungan dari pemerintah pusat dan daerah.Berdasarkan survei biaya hidup yang dilakukan BPS, katanya, bobot daerah (di luar Jakarta) dalam penghitungan inflasi nasional mencapai 77,5%.

Namun, upaya mewujudkan stabilitas harga di daerah masih dibayangi oleh permasalahan struktural seperti ketergantungan pasokan hasil produksi , terbatasnya infrastruktur penghubung antardaerah serta tata niaga perdagangan yang belum baik."Permasalahan struktural ini hanya dapat diatasi oleh adanya dukungan pemerintah daerah, terlebih dengan adanya kebijakan otonomi daerah," katanya. [ant]

Related posts