NERACA

Jakarta - Pemerintah hanya menyerap dana sebesar US$190 juta dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi valas di pasar perdana domestik, dari keseluruhan penawaran yang masuk sebesar US$293,5 juta. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, mengatakan jumlah tersebut jauh di bawah target indikatif yang ditetapkan pemerintah sebesar US$450 juta, akibat keengganan investor untuk melepas dolar AS menjelang akhir tahun.

"Ini menjelang akhir tahun, kecenderungannya butuh valas. Selain itu, ini juga barang baru dan investor cenderung berhati-hati melihat pasar sekunder," jelas Robert di Jakarta, Senin (25/11). Dia mengatakan penyerapan dana sebesar US$190 juta dari penerbitan seri USDFR0001 ini, merupakan hasil yang relatif baik dan bukan merupakan kinerja yang buruk.

"Ini banyak juga US$190 juta. Saya senang sistem kita berjalan baik," tambahnya. Robert memastikan hasil penerbitan obligasi valas perdana ini akan menjadi evaluasi pemerintah untuk penerbitan seri obligasi dalam mata uang dolar AS selanjutnya. Seri USDFR0001 (penerbitan baru) memiliki tanggal jatuh tempo 15 Mei 2017, dengan tingkat kupon berupa bunga tetap yang akan ditentukan kemudian. Periode pembayaran kupon setiap enam bulan yaitu setiap 15 Mei dan 15 November.

Penjualan SUN dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai agen lelang. Lelang bersifat terbuka, menggunakan metode harga beragam. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif membayar sesuai imbal hasil yang diajukan.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian nonkompetitif membayar sesuai imbal hasil rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Total alokasi pembelian nonkompetitif maksimal sebesar 30% dari yang dimenangkan. Dengan penerbitan SUN valas ini, maka realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada 2013 menjadi Rp318,19 triliun atau 97% dari target, yang terdiri atas penerbitan SUN sebesar Rp265,51 triliun atau 97,14% dan Surat Berharga Syariah Negara Rp52,67 triliun atau 98,28% dari target. [ardi]