NERACA

Jakarta - Koalisi Anti Utang (KAU) menilai Kementerian Keuangan merupakan perpanjangan tangan asing yang ingin menjajah ekonomi Indonesia. Pasalnya, kebijakan utang yang diambil selama ini menjadikan negara selalu tergantung dengan asing. Akan tetapi, pemerintah justru merasa tidak ada masalah.

“Perlu diketahui 70% utang kita didominasi oleh mata uang asing. Juga 30% struktur SBN (Surat Berharga Negara) kita berasal dari asing. Artinya negara kita sedang mengalami penjajahan ekonomi oleh asing karena menjadi sangat rentan oleh kebijakan-kebijakan asing,” tutur Direktur KAU, Dani Setiawan kepada Neraca, Senin (25/11).

Untuk itu Dani menilai pandangan Wakil Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, yang mengatakan struktur utang dalam negeri masih tergolong kecil, hal itu mengindikasikan lembaga keuangan negara merupakan antek-antek penjajahan. Sebab, pemerintah mengatakan dengan jujur bahwa struktur utang dalam negeri telah membuat perekonomian sangat mudah disetir oleh asing.

Sedangkan pemerintah masih mengaku dalam zona yang aman. "Pandangannya mengindikasikan negara ini dibiarkan tetap tergantung dengan struktur penjajahan," tambahnya. Kemudian Dani mengatakan struktur utang dalam negeri sudah dalam batas rawan. Pasalnya setiap tahun pemerintah terus menambah utang baru sekitar Rp300 triliun. Sedangkan beban pembayarannya tidak berjalan searah dengan penambahan utang tersebut.

“Perlu diketahui utang luar negeri kita selalu berjalan negatif. Sebab utang baru yang ditambah setiap tahun selalu lebih besar dari nilai pembayaran beban utang sebelumnya. Jadi dari tahun-ke tahun APBN kita akan selalu diberatkan dengan utang-utang tersebut. Ironisnya kebijakan seperti ini terus berlangsung sejak zaman Orba (Orde Baru),” ungkap Dani.

Dani juga menilai pemerintah tidak bersikap jujur kepada masyarakat. Masalahnya selama ini cara melihat utang yang disampaikan selalu melalui rasio utang pemerintah terhadap PDB. “Padahal perlu dilihat juga bagaimana rasio utang swasta kita terhadap asing. Kemudian dikaitkan dengan kemampuan bayarnya. Jadi selama ini cara penyampaian pemerintah yang hanya bahas porsentase itu cuma bagian dari cara pemerintah untuk tutup-tutupi kegagalan pembangunan kita," paparnya.

Dani juga menilai salah besar jika pemerintah membandingkan rasio utang Indonesia dengan rasio utang Jepang. Sebab sangat tidak patut menilai Jepang sebagai negara maju dengan rasio utang mencapai 200% terhadap PDB nya. Padahal Kemenkeu Jepang saat ini tengah dipersalahkan oleh masyarakatnya mengenai beban utang yang tengah ditanggung.

“Bahkan Obama kemarin harus bertarung sengit dengan senat-senatnya mengenai rencana penambahan utang baru. Masalahnya mereka sadar beban utang AS (Amerika Serikat) saat ini yang membuat mereka krisis. Eh pemerintah kita kok malah bilang struktur utang mereka bagus” tegas Dani.

Perlu diketahui sebelumnya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Bambang Brodjonegoro mengatakan rasio utang pemerintah yang baru mencapai 23,4% terhadap PDB masih terbilang kecil. Padahal Jepang yang negaranya maju memiliki rasio utang hingga 200% terhadap PDB. Untuk itu tidak perlu khawatir dengan rasio utang yang ada saat ini.

“Tapi memang harus ada pengelolaan yang baik terhadap rasio utang itu sendiri. Kalau tidak punya perencanaan yang baik dalam penggunaannya utang hanya akan jadi beban. Kalau begitu malah bahaya untuk kestabilan ekonomi dalam negeri,” kata Bambang. [lulus]