NERACA

Jakarta – Pengamat menilai perekonomian dalam negeri sulit keluar dari posisi middle income trap. Sebab tidak ada upaya dari pemerintah untuk bebas dari jebakan itu. Hal ini dapat terlihat dilihat tidak adanya indikator-indikator positif yang tercapai.

“Sejak masuk dalam level lower middle income di tahun 2005 ternyata belum kelihatan perkembangan perekonomian kita. Padahal sebelumnya ada prediksi tahun 2015 kita sudah keluar. Tapi sekarang prediksi itu diundur lagi jadi ke tahun 2025,” kata Peneliti Indef Eko LIstianto kepada Neraca, Senin (25/11).

Eko mengatakan secara faktual memang sedikit sekali negara berkembang yang berhasil keluar dari middle income trap. Pasalnya untuk keluar dari jebakan tersebut harus memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Dengan membuat industri yang memiliki nilai tambah dan terintegrasi dari hilir hingga hulu.

“Hampir sebagian besar negara yang masuk middle income trap tidak mampu keluar dari zona itu. Baru-baru ini yang mampu hanya Korea Selatan. Mereka bisa keluar karena punya perencanaan pembangunan yang matang dan sudah mempersiapkan strateginya sejak jauh-jauh hari,” tutur Eko.

Sedangkan pemerintah Indonesia terlihat tidak pernah melakukan persiapan itu. Selama ini untuk meningkatkan Growth Domestic Product (GDP) hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA). Masalahanya tidak ada satu pun negara yang keluar dari middle income trap dengan hanya mengandalkan bahan-bahan mentah tersebut.

“Korea mampu membangun industri yang mempunyai produk dengan niali tambah. Sedangkan pemerintah kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sangat beorientasi pada bonus demografi yaitu tersedianya SDA (Sumber Daya Alam) yang berlimpah namun hanya sampai pada bahan mentah. Sedangkan untuk keluar dari middle income trap tidak mungkin hanya mengandalkan strategi yang seperti itu. Jadi saya lihat sulit sekali kita bisa keluar dari zona tersebut,” tutur Eko.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM) Eko melihat pemerintah belum juga membuat perencanaan yang strategis untuk mencetak insan yang berkualitas dan inovastif. Padahal anggaran untuk Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah sangat besar sampai 20% dari Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) 2013. Namun selama ini hanya diserap untuk membangun gedung dan meningkatkan gaji para pegawainya saja. Sedangkan dalam pengembangan materi untuk memantapkan pembangunan belum dilakukan.

“Harusnya kurikulum pendidikan kita bisa mencetak manusia yang inovatif sehingga mampu menghadapi tantangan tekhnologi. Sebab masyarakat kita tergolong minim penguasaan teknologinya. Hal itu terbukti dengan adanya sadap pada jalur telekomunikasi di pemerintah,” tukasnya Eko.

Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Bambang Brodjonegoro mengaku pesimis Indonesia dapat keluar dari posisi middle income trap. Pasalnya industri dalam negeri belum siap bersaing dengan negara yang lebih maju sedangkan untuk bersaing dengan negara yang lebih  rendah pendaptannya dianggap kurang menguntungkan. Akhirnya pertumbuhan ekonomi berpotensi stagnan.

“Terus terang saya pesimis kita bisa keluar dari middle income trap. Sebab ekspor manufkatur kita tidak mampu bersaing dengan negara berupah rendah karena tidak menguntungkan. Sedangkan untuk bersaing dengan yang level tinggi belum mampu,” kata Bambang, pekan lalu.

Perlu diketahui sejak tahun 1990 hingga 2013 ini pendapatan kelas menengah tingkat bawah Indonesia terus stagnan di kisaran US$2.000 hingga US$7.250 dollar per bulan. Untuk kelas menengah tingkat atas juga belum berubah dari US$7,250 hingga US$11.750 per bulan. Namun rata-rata pendapatab kelas menengah di Indonesia stagnan di kisaran US$3.500 per bulan. Sedangkan untuk keluar dari middle income trap minimal pendapatan kelas menengah bisa mencapai US$11.750 per bulan. [lulus]