KKP Terus Dorong Pengembangan Perikanan Budidaya - Pilar Ketahanan Pangan

NERACA

Surabaya - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, menyebutkan bahwa pengembangan perikanan budidaya, baik nasional maupun global, semakin dapat diandalkan untuk dijadikan sebagai salah satu pilar ketahanan pangan.

Berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia atau FAO bahwa sejak 2011, untuk pertama kalinya, produksi perikanan budidaya dunia melampaui produksi daging sapi. Bahkan pada tahun lalu, produksi perikanan budidaya dunia mencapai sebesar 66 juta ton, sementara produksi daging sapi hanya mencapai sebesar 63 juta ton.

“Data FAO, juga menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun ini, produksi perikanan budidaya secara global sudah meningkat 12 kali lipat, sementara untuk produksi perikanan tangkap cenderung stagnan dalam kurun 5 tahun terakhir,” jelas Sharif di Surabaya, Jawa Timur, Senin (25/11).

Dia melanjutkan, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara produsen perikanan budidaya terbesar dunia, setelah China. Pada 2011, Indonesia mampu memproduksi ikan sebesar 7,94 juta ton, kemudian meningkat menjadi 9,76 juta ton pada tahun lalu. Hal ini sekaligus mengungguli produksi ikan Thailand, Vietnam, dan India.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dukungan potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah dan jumlah SDM yang memadai serta penguasaan teknologi budidaya yang semakin intensif. “Potensi ini dapat menjadikan Indonesia mampu berperan sebagai salah satu produsen perikanan budidayayang berpengaruh di dunia, “ tegasnya.

Begitu pula dengan udang, yang jugas termasuk komoditas utama dalam industrialisasi perikanan budidaya. Menurut Sharif, komoditas udang memiliki nilai ekonomis tinggi (high economic value) dan permintaan pasar yang juga tinggi (high demand product). Terlebih lagi belakangan ini disaat negara produsen udang umumnya sedang bermasalah dengan serangan wabah penyakit Early Mortality Syndrome (EMS), sehingga banyak sekali permintaan udang dari negara buyer ke Indonesia.

Tantangan ke depan sektor perikanan, kata Sharif, adalah pasar besar kawasan bersama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, di mana akan beredar barang dan jasa, investasi dan tenaga terampil dengan mudah tanpa ada sekat antarnegara.

Sumbang Rp 170 M

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saefullah Yusuf memaparkan, khusus wilayah Jawa Timur, 80% budidaya ikan laut dan payau terdapat di sembilan wilayahnya, yaitu Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban.

Dengan adanya program revitalisasi tambak, serta terpilihnya Jawa Timur sebagai salah satu wilayah percontohan budidaya perikanan laut dan payau, memberikan efek positif bagi petani tambak di sana. Maka dari itu, imbuh Gus Ipul sapaan akrabnya, andaikata budidaya ikan semakin berkembang otomatis akan menciptakan lapangan kerja serta menumbuhkan ekonomi, baik Jawa Timur maupun nasional.

“Di Jawa Timur ada tiga sektor utama yang menjadi andalan kita. Tahun 2012 saja sektor perdagangan hotel dan restoran menyumbang 30% ke Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Lalu, sektor makanan olahan 28% dan industri pertanian, termasuk kelautan dan perikanan 17%,” ungkap Gus Ipul.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur atas dasar harga berlaku tahun 2012 mencapai Rp1.001,72 triliun. Artinya, dengan sumbangan sebesar 17%, maka sektor kelautan dan perikanan Jawa Timur memberikan kontribusi sebanyak Rp170 miliar ke PDRB.

Budidaya Laut

Masih terkait dengan perikanan budidaya, pada kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengungkapkan, budidaya laut menjadi usaha yang mempunyai prospek cerah. Apalagi, pengembangan budidaya laut dinilai masih mempunyai peluang yang sangat besar. Dengan luas indikatif potensi lahan pengembangan budidaya laut nasional luas 3,8 juta ha baru dimanfaatkan untuk usaha budidaya sekitar 1.9%.

“Padahal banyak jenis ikan konsumsi yang mempunyai nilai jual tinggi. Diantaranya, ikan Kerapu, Bawal bintang dan Kakap putih merupakan komoditi ekspor yang banyak diminati pasar luar negeri. Untuk itu diperlukan banyak investasi guna mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya dari sector laut dan memanfaatkan potensi alam kita secara optimal,” sebut Dirjen Slamet.

Pihaknya akan terus berupaya menggenjot produksi perikanan budidaya melalui optimalisasi pemanfaatan potensi budidaya, salah satunya adalah dengan mendorong percepatan pengembangan kawasan budidaya laut. “Prospek pengembangan budidaya laut khususnya pada area off shore mempunyai peluang besar sebagai alternative usaha yanga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Usaha ini memerlukan investasi dalam jumlah yang besar dan sangat menarik investor untuk mengembangkannya, dan salah satunya adalah Kadin,” cetusnya.

Dijelaskan Slamet, pengembangan usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya merupakan tanggung jawab seluruh stake holder perikanan budidaya, baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, perbankan dan juga pelaku usaha.

“Peningkatan dukungan pemerintah dilakukan secara terus menerus dalam hal penyediaan infrastruktur seperti saluran irigasi dan fasilitas listrik. Selain itu, kepastian hukum yang diikuti dengan kemudahan perizinan dan jaminan keamanan, juga terus diterapkan. Kemudahan akses terhadap sarana produksi dan juga permodalan dari perbankan, akan terus didorong. Pada prinsipnya komunikasi yang efektif, kerjasama dan sinergi dengan semua stake holder harus tetap dijaga dan ditingkatkan agar pemanfaat potensi perikanan budidaya dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan,” kata dia.

Minimnya pemanfaatan perairan laut untuk budidaya perikanan laut membuat pemerintah, baik pusat maupun daerah, ingin mengembangkan program yang disebut mariculture. Program pengembangan budidaya laut ini menjadi bagian penting dari program besar di bawah minapolitan. Menurut Slamet Soebjakto, di luar rumput laut, porsi pemanfaatan perairan laut masih sangat minim, yakni hanya 0,9%. Berbeda dengan perairan darat yang telah mencapai 20%.

“Masih 0,9% saja pemanfaatannya. Masih sangat kecil. Kalau darat 20%. Itu pun perairan umum masih sangat luas. 0,9% karena orang biasanya lebih memilih yang mudah. Kalau di darat teknologinya sudah relatif lebih maju. Sekarang teknologi air laut sudah kita kembangkan,” jelas Slamet.

Mariculture, sebut Slamet, pada 2015 mendatang, akan masuk di RPJM pemerintah. “Kita akan manfaatkan bertahap, 10% (pemanfaatan perairan laut-red) sudah luar biasa. Selain di Kepulauan Riau, kita akan kembangkan mariculture di Kepulauan Seribu, Lampung, Sumbar, NTT, Ambon, Maluku, Papua,” beber Slamet.

Related posts