Terus Ekspor Tambang Mentah, RI Bisa Jadi Negara Gagal - Program Hilirisasi Minerba Pantang Mundur

NERACA

Jakarta - Meski mendapat tentangan dari sejumlah pihak, pemerintah Indonesia akan terus melaju dengan kebijakan pelarangan ekspor bahan mineral mentah dan kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral mulai tahun depan. Sebab Indonesia harus menjadi negara industri yang memperoleh nilai tambah dari setiap kegiatan ekspor minerba.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengungkapkan walaupun kontroversial, hilirisasi merupakan ide masa depan. "Kalau cuma ekspor nikel atau bahan mentah, kita cuma jadi negara tambang. Padahal kita ingin jadi negara industri berbasis pertambangan, pertanian dan lainnya," ungkap Faisal saat dihubungi Neraca, Senin (25/11).

Dia menceritakan kebijakan ini sempat mendapat serangan argumen dari dunia internasional. Beberapa pihak, termasuk investor mempertanyakan langkah Indonesia masuk dalam ranah bisnis yang belum dipahami. "Ternyata dengan kebijakan ini, mereka khawatir ada pabrik-pabrik (pengolahan) yang tutup dan ini sangat berat bagi Jepang dan China. Bisa terjadi lay off atau pengangguran besar," tutur dia.

Hilirisasi, tambah Faisal, akan memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan inovasi tinggi supaya menciptakan produk bernilai tambah yang akan menguntungkan bangsa ini. "Kalau ekspor bahan mentah terus, kita hanya akan menjadi negara gagal. Sukses jalankan inovasi produk bernilai tambah akan berdampak luar biasa bagi Indonesia, makanya kita ingin ambil Inalum salah satunya karena kita tidak punya industri aluminium sama sekali," paparnya.

Ekspor bahan mentah, diakuinya, hanya bisa menyelamatkan neraca perdagangan dalam jangka pendek. Namun ketika harga komoditas anjlok seperti tahun lalu, Indonesia terkena dampak karena penerimaan pajak mengalami penurunan.

"Makanya dari pada kita kasih nikel ke China yang kemudian diolah lagi sama negara itu lebih baik kita olah sendiri menjadi feronikel dan mengekspornya karena nilainya bisa 10 kali lipat. China pasti mau beli juga (feronikel produksi Indonesia)," lanjut dia.

Indonesia, kata Faisal, harus mengejar produksi barang-barang turunan yang memberi nilai tambah. Contohnya, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang bisa diolah menjadi biofuel dan produk turunannya seperti minyak goreng atau barang konsumsi lainnya.

Bauksit yang dapat diproses kembali menjadi alumina, lalu aluminium dan akhirnya bisa menjadi metal untuk industri dasar. Atau jangan lagi ekspor kakao, dan mulai memproduksi produk coklat yang nilainya berkali-kali lipat dari bahan mentah.

Sementara itu, seiring gejolak yang saat ini sedang menghantui perekonomian dalam negeri dimana defisit neraca perdagangan luar negeri semakin lebar, nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dollar Amerika (USS), dan indikator makro ekonomi yang melemah, usulan sejumlah pengusaha tambang untuk menunda penghentian ekspor mineral mentah di 2014 tidak boleh diakomodasi.

Namun, Menteri Perindustrian, Mohammad S Hidayat mengatakan, kebijakan hilirisasi tambang mineral di 2014 pantang mundur. "Mau tidak mau kebijakan hilirisasi harus dijalankan. Ini sudah ada Undang-Undangnya dan harus kita patuhi secara bersama," tegas Hidayat.

Lebih jauh lagi mantan ketua Kadin ini mengutarakan pemerintah tidak akan mengistimewakan perusahaan tambang mana pun terkait pelarangan ekspor barang tambang mineral yang akan berlaku Januari 2014.

Pemerintah tetap pada keputusan untuk menjalankan amanat yang dituangkan dalam UU Minerba tersebut. Di sisi lain, Anggota Fraksi Golkar dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis bobroknya fundamental ekonomi Indonesia akhir-akhir ini tidak lepas dari lemahnya pengembangan industri olahan nasional. Contoh yang paling jelas adalah implementasi kebijakan hilirisasi industri yang jauh dari harapan.

Related posts