NERACA

Jakarta - Selain menyimpan banyak energi minyak dan gas, Indonesia juga menyimpan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Berdasarkan catatan, Indonesia menyimpan 40% kandungan panas bumi dunia. Jika sumber tersebut dapat dikelola dengan baik maka akan menghasilkan listrik dengan kapasitas 28 ribu megawatt. Namun sayang, pemanfaatan panas bumi untuk listrik saat ini masih kecil, baru mecapai 1.341 MW atau 4,6% dari potensi yang ada.

Guna meningkatkan pemanfaatan kandungan energi tersebut, pemerintah menggandeng Amerika Serikat (AS). Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan target sebesar 5.000 megawat terciptanya sumber listrik baru yang mana 400 megawat berasal dari energi baru terbarukan yaitu geothermal. "Tantangan pemerintah Indonesia bagaimana bisa membangun 5000 Mw pertahun, untuk geothermal 400 Mw pertahun ini terus dilaksanakan," ucapnya di Jakarta, Senin (25/11).

Susilo menambahkan, guna mengejar target tersebut, pihaknya akan menggandeng Kementerian Energi Amerika Serikat untuk membahas permasalahan investasi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. "Kerjasama dengan Kementerian Amerika Serikat Energy Development, bahas masalah investasi terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia," tuturnya.

Menurut Susilo, jika hal tersebut tidak dikejar, dikhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis energi. Kerjasama ini juga memberikan kesempatan pengusaha Amerika Serikat untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Selain itu, dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan juga dapat menggantikan peran pembangkit listrik bersumber energi minyak, sehingga akan mengurangin impor minyak Indonesia. "Kalau tidak krisis energi, ini kesempatan AS berkiprah pengembangan pembangkit sizenya macam-macam dari kecil sampe gede bisa. Kita mau ganti pembangkit listrik tenaga diesel," tukasnya.

Terkendala Izin

Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Keuangan  Djadjang Sukarna mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus menggali secara maksimal potensi energi terbarukan. Khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal).

Namun potensi-potensi sumber daya pembangkit itu pada umumnya berada di kawasan hutan, yang dilindungi dengan undang-undang khusus. Sehingga kurang sinkron dengan rencana strategis pemerintah.

“Banyak potensi energi baru terbarukan sepeti tenaga air berada di kawasan hutan. Tapi undang-undang kehutanannya kurang singkron dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi sulit mendapatkan izin. Ini yang membuat pergerakan eksploitasi energi tersebut menjadi lambat," terangnya.

Untuk meretas persolan tersebut, Djadjang mengaku Kementerian ESDM telah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kehutanan. Namun kemudahan yang diharapkan lewat MoU tersebut belum dapat dimanfaatkan, karena adanya persoalan teknis administrasi perijinan, serta sejumlah kendala lapangan lainnya.

“MoU antara Kementerian ESDM dan Kehutanan sudah ada. Awalnya kita pikir semua akan mudah. Tapi ternyata sejak dua tahun lalu, potensi-potensi energi terbarukan yang ada di kawasan hutan itu belum mampu kita mamsimalkan. Semua masih tahap perencanaan. Kalau pun ada yang sudah jalan, baru sampai pada persiapan awal. Jadi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil juga masih menjadi keniscayaan,” tukasnya.

Djadjang mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada beberapa aliran sungai di sejumlah wilayah yang sudah dimanfaatkan oleh kepala daerah dan pemerintah pusat. Seperti halnya pelaksanaan PLTA sebesar 6.300 megawatt (mw) dan panas bumi 5.800 mw di seluruh Indonesia, termasuk di Sumut.

"Di Sumut ada dua PLTA-nya akan dibangun cukup besar, yakni PLTA Asahan III dengan kapasitas produksi mencapai 1.600 mw, serta Asahan IV yang dengan kappasitas 500 mw. Masih ada lagi Pembangkit Geothermar di Sarulla dengan kapasita produksi mencapai 3x110 mw, yang sudah ditandatangani kontrak dan pelaksanaannya dimulai tahun 2016 nanti," tutupnya.