Paradox of Plenty Nusantara

Oleh : Tumpal Sihombing

CEO and Founder BondRI

Paradox of plenty sering disebut juga sebagai kutukan sumber daya (Kusud), mengacu pada suatu kondisi di mana suatu negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah, terutama untuk jenis yang tak terbaharukan seperti mineral, minyak, dimana secara bersamaan negara juga sedang mengalami pertumbuhan ekonomi melambat dan tingkat produksi menurun dan lebih kecil daripada negara lain dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Berlimpahnya SDA justru sering kali menjadi biang kerok timbulnya conflict of interest antar pihak dalam 1(satu) tubuh pemerintahan suatu negara. Antar ragam pihak saling tuntut share terhadap SDA. Biasanya konflik ini terjadi dalam suatu modus yang pengennya tersembunyi, walaupun sudah jelas menjadi rahasia umum. Dalam struktur kabinet kini, konflik sering terjadi pada ragam otoritas di berbagai level yang memiliki akses terhadap alokasi anggaran (APBN/APBD).

Conflict interest antarpihak dalam tubuh pemerintah seperti inilah yang menyebabkan kurangnya efektivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya selaku resources allocator. Dampak Kusud sangat efektif dalam menurunkan kinerja pemerintah. Ini merupakan lingkaran setan, karena sudah pasti membuka celah bagi pihak oposisi untuk melontarkan kritik keras serta menuntut pertanggungjawaban nyata, yang membuat negara menjadi sangat rentan terhadap konflik.

Dalam ranah terapan struktur dan proses organisasi, konflik itu sendiri bukanlah sesuatu yang negatif. Efektivitas suatu entitas (negara) akan rendah jika intensitas konfliknya rendah, sehingga stimulus konflik menjadi solusi terefektif. Sebaliknya, efektivitas suatu entitas akan rendah juga jika intensitas konfliknya over, sehingga resolusi konflik adalah solusi terefektif. Terkait konteks perekonomian kita yang diatur oleh pemerintah namun sarat dengan intensitas konflik yang tinggi, nusantara pastinya membutuhkan resolusi konflik daripada stimulus. Dalam suatu kondisi dimana entropi sedang meningkat (terutama menjelang pilkada/pemilu), hanya kebijakan resolusi konflik-lah jalan damai satu-satunya yang dapat menyelesaikan kondisi Kusud.

Lalu apa kaitan Kusud dengan kinerja perekonomian? Jawabannya jika paradox of plenty ini tak segera diresolusi, maka konflik di tubuh pemerintah akan berubah fasa dari “intensitas tinggi” menjadi fasa “konflik berkepanjangan”. Jika sudah sampai pada fasa ini, BondRI menilai bakal besar peluang terjadinya perubahan signifikan pada formasi kurvatur yield curve obligasi pemerintah. Bentuk terburuk dari yield curve obligasi pemerintah adalah inverted formation.

BondRI menilai bahwa jika suatu perekonomian mengalami fasa “konflik berkepanjangan” yang membuat formasi yield curve berbentuk inverted lebih daripada 5(lima) kuartal berturut-turut, maka pada kuartal ke-6 negara akan menghadapi resesi parah. Para investor jangka menengah/panjang akan memutuskan untuk rush kepemilikan surat berharga. Sebab, tak ada seorang investor rasionalpun yang sudi-rela menerima yield lebih rendah untuk tingkat risiko (future uncertainty) yang lebih tinggi.

Ada baiknya pemerintah menghindari kebijakan excessive borrowing. Namun jika pemerintah masih berasumsi bahwa total utang kini masih berada pada batas aman dari sudut fiskal, serta menilai sumber daya yang ada masih cukup berlimpah sebagai kolateral, maka tak heran jika tahun 2014 nanti akan lebih gencar lagi aksi debt-raising/bond-emission. Kondisi ini nantinya akan terasa bagai “calm before calamity”. Awalnya terasa normal, sampai pada kondisi harga-harga komoditi mulai berjatuhan, kurs terdepresiasi dalam dan pemerintah tak memiliki cadangan devisa dan penerimaan yang cukup untuk membayar akumulasi utang plus bunga yang relatif menjadi lebih besar dan lebih mahal. Amit-amit.

BondRI menilai bahwa jika figur total ekspor tahunan Indonesia dapat melebihi 5% dari total PDB (dengan syarat ketergantungan terhadap import content juga dapat dikurangi bertahap), maka urusan Kusud ini berpeluang besar dapat diresolusi hingga 6%. Lalu, adakah figur ekspor kita melebihi 5% dari total PDB? Kita semestinya tak merasa kusut apabila figur 5% itu adalah suatu realitas.

Related posts