NERACA

Jakarta – Menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, menjadi tantangan dan peluang bagi industri dalam negeri merebut pasar dan meningkatkan daya saing dengan negara lain. Pasalnya, dengan keikutsertaan Indonesia dalam MEA, maka saat itu pasar dalam negeri akan terbuka lebar bagi negara lain dan sebaliknya  karena sudah menganut prinsip perdagangan bebas. Oleh sebab itu, kondisi ini juga menjadi tantangan bagi produsen pupuk nasional untuk merebut pasar dan bukan sebaliknya terancam gulung tikar kalah bersaing.

Merespon hal tersebut, kini perusahaan pupuk nasional dan tidak terkecuali PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) sebagai perusahaan negara dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan efisiensi sebagai kunci memenangkan persaingan ketatnya industri pupuk dalam dan luar negeri. Efisiensi adalah sebuah keniscayaan agar bisa menang dalam sebuah kompetisi yang cukup ketat saat ini, apalagi PT Pusri memiliki pabrik tertua didunia yang tentunya menuntut sebuah modernisasi pabrik agar bisa efisiensi dan menggenjot kapasitas produksi.

Asal tahu saja, tingkat efisiensi konsumsi energi di pabrik tua tergolong rendah. Sebagai perbandingan, saat ini untuk menghasilkan 1 ton urea dibutuhkan gas sebanyak 38 juta metrik british termal unit (MMBTU). Oleh sebab itu, PT Pusri tengah disibukkan dengan revitalisasi pabrik Pusri II yang usianya 38 tahun menjadi pabrik baru, yakni Pusri II-B di Palembang Sumatera Selatan. Pemerintah menaruh harapan besar dengan revitalisasi pabrik baru tersebut, terciptanya efisiensi energi, biaya produksi dan mampu meningkatan kapasitas produksi.

Bahkan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyambut baik, rencana PT Pusr melakukan revitalisasi pabrik tua dengan nilai sekitar Rp7,4 triliun. Revitalisasi dilakukan karena tuntutan pasar agar PT Pusri bisa meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya produksi guna mampu meningkatkan daya saing. Nantinya, di pabrik baru tersebut hanya dibutuhkan gas sekitar 25 MMBTU untuk menghasilkan 1 ton urea

Kata Direktur Utama PT Pusri, Musthofa, dimulainya pembangunan pabrik Pusri II-B, maka PT Pusri Palembang dapat meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 2,8 juta ton per tahun dari 2,226 juta ton dan menggunakan gas lebih efisien. Pabrik Pusri II-B juga mengedepankan ramah lingkungan karena menggunakan teknologi baru,” "Teknologi awal sangat boros dan tidak ramah lingkungan," imbuhnya.

Menurutnya, pembangunan pabrik Pusri II-B ini sesuai dengan Inpres 2 2010 tentang Revitalisasi Pabrik Pupuk, yang mengedepankan ramah lingkungan, meminimalkan penggunaan gas dan energi, serta meningkatkan produksi. Pusri II-B menggunakan teknologi Ases 21 yang dikembangkan oleh Pusri dan Toyo Int, dengan pelaksana proyek PT Rekayasa Industri Persero dan Toyo Engg Corp Int.

Sinergi Antar BUMN

Revitalisasi yang tengah dilakukan PT Pusri, tentunya tidak bisa berjalan dengan sendirinya dan perlu kerjasama antar BUMN. Menyadari pentingnya sinergis antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pusri menyambut baik kerjasama sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) untuk memenuhi pasokan batubara sebagai konversi energi dari gas ke batubara. Disebutkan, PT Pusri Palembang menggandeng PT Bukit Asam Tbk dalam proyek gasifikasi batu bara, guna mengurangi pemakaian gas untuk kebutuhan sehari-hari di luar bahan baku pupuk."Kami sudah melakukan 'HoA' (head of agreement) dengan PT Bukit Asam Tbk untuk melakukan studi kelayakan proyek tersebut," kata Musthofa.

Dalam kerjasama tersebut, PT Bukit Asam Tbk sanggup mengalokasikan area tambang batubara khusus yang didedikasikan untuk proyek gasifikasi ini. Lokasi khusus tersebut, lanjut dia, sangat penting agar studi kelayakan bisa dilakukan. Apalagi, dalam proyek gasifikasi tersebut membutuhkan konsistensi pasokan batubara minimal 20 tahun."Kalau pasokan batubara tidak 20 tahun, maka proyek gasifikasi tidak 'bankable.' Tidak bisa cari dana untuk proyek tersebut," ucapnya.

Musthofa memperkirakan bila semuanya berjalan lancar, maka dalam empat tahun ke depan proyek gasifikasi tersebut akan selesai. Selain itu, diperkirakan pula  efisiensi gas yang bisa dilakukan minimum 25% dari kebutuhan utilitas perusahaan."Bila itu terjadi beban subsidi pemerintah juga akan menurun,”kata Musthofa.

Target Kapasitas

Saat ini kapasitas produksi pupuk urea PT Pusri Palembang mencapai sekitar 2,1 juta ton dengan kebutuhan gas mencapai 225 mmscfd. Namun dengan kondisi pasokan gas belum optimal, maka pemanfaatan kapasitas produksi pupuk Pusri hanya sekitar 90%,”Kami terima pasokan gas dari Pertamina EP dengan kontrak pasokan gas sebanyak 166 mmscfd (juta kaki kubik per hari), kemudian Medco 45 mmscfd, dan Pertagas 14 mmscfd, sehingga totalnya mencapai 225 mmscfd. Namun yang dipasok totalnya antara 200 - 205 mmscfd, sehingga pabrik kami hanya beroperasi 90%," ujarnya.

Sementara Sekretaris Perusahaan PT Pusri Zain Ismed menambahkan, efisiensi perusahaan akan sangat terasa jika pabrik Pusri II B mulai produksi pada 2015 mendatang. Nantinya, dengan pabrik tersebut akan menghemat pemakaian energi gas dari 21,47 MMBTU per ton  menjadi 14,8 MMBTU per ton.“Kami akan mengkonversi bahan bakar gas ke batu bara di mana saat ini sedang proses pembangunan pembangkit yang dilakukan oleh PT Rekayasa Industri (Rekin),”ujarnya.

Adapun estimasi kebutuhan batu bara untuk perseroan tersebut sebesar 400.000 ton per tahun. Bahan bakar itu akan disuplai oleh PT Bukit Asam Tbk. Dia mengatakan pabrik ini, nantinya dapat memproduksi amonia sebanyak 2.000 ton per hari atau 660.000 ton per tahun, serta urea sebanyak 2.750 ton per hari atau 907.500 per tahun. Perusahaan sendiri berharap pemerintah dapat segera mengatasi pelemahan rupiah sehingga tidak berimbas terlalu lama untuk industri pupuk nasional.

Harapan yang sama juga disampaikan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Arifin Tasrif, dengan dilakukannya revitalisasi pabrik tua dan dibangun pabrik baru yang lebih modern, diharapkan peningkatan permintaan pupuk dalam negeri dapat diimbangi dan jumlah pupuk yang bisa diekspor lebih banyak lagi. Sebagai informasi, hingga Agustus 2013, Pusri telah mengalokasi 788 ribu ton urea bersubsidi atau 98% dari rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). (bani)