Nasib Dokter Indonesia Menyedihkan

NERACA

Jakarta - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah di depan mata. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Indonesia jika ingin bersaing dengan negara-negara kawasan. Salah satunya bidang kesehatan. Dhanasari Vidiawati Trisna, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan, kondisi dokter Indonesia menyedihkan lantaran terbentur berbagai macam masalah.

“Jangan dibilang dokter kita tidak mengabdi. Itu salah. Bagaimana mau mengabdi jika sistemnya tidak berjalan dengan benar,” keluh Dhanasari kepada Neraca, Jumat (22/11) pekan lalu. Yang dimaksud sistem tak berjalan di sini yaitu pertama, para dokter yang akan ditugaskan ke daerah/pelosok justru tidak terjamin kesejahteraannya.

Menurut Dhanasari, gaji dokter saat ini sebesar Rp1,8 juta per bulan. Hal ini tentu tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mengingat medan di tempat mereka bertugas di daerah sangat beragam. “ Makanya, kita perjuangkan ke Kementerian Keuangan (gajinya) naik hingga Rp2,2 juta. Tapi hasilnya ditolak dengan alasan tidak ada dana,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya mendorong kontribusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memenuhi standard gaji para dokter. Dhanasari lalu memberi contoh Pemerintah Daerah (Pemda) Riau, di mana para dokter yang bertugas di Puskesmas di sana mendapatkan gaji sebesar Rp7 juta per bulan.

“Tapi itu termasuk ongkos dan akomodasi selama sebulan. Padahal, mereka bertugas di pulau dan pasiennya tentu tersebar di desa-desa. Jadi, take home pay yang diterima dokter sekitar Rp4 juta. Langkah ini kita harapkan diikuti seluruh Pemda di Indonesia karena keterbatasan anggaran (Pemerintah) pusat,” tambah dia.

Kedua, untuk di daerah perbatasan atau terpencil, Dhanasari mengatakan Puskesmas dan fasilitasnya harus canggih dan dokter yang bertugas pun harus terlatih dan memiliki jam terbang tinggi. Hal ini untuk memudahkan akses masyarakat lantaran jauhnya letak rumah sakit yang notabene berada di tengah kota.

Tak hanya itu. Dhanasari lalu menyoroti beberapa daerah yang menjadi provinsi baru, seperti Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sulawesi Barat (Sulbar). Dia mengatakan, sebagai provinsi baru seharusnya kedua Pemda ini memperhatikan sarana, prasarana serta akses kesehatan untuk masyarakatnya.

“Mereka harus berfikir antara jumlah masyarakatnya dan jumlah dokter harus berimbang. Supaya itu tadi, masyarakat bisa mudah mengakses fasilitas kesehatan. Selain itu, Begitu juga dengan jumlah Puskesmas dan rumah sakit. Karena ada rasio-nya. Itu bila Pemda ingin masyarakatnya sehat,” terang Dhanasari, yang juga Anggota Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kedokteran Keluarga dan Dokter Layanan Primer Kementerian Kesehatan.

Dia juga mengingatkan jangan lupa fasilitas yang diterima sang dokter. Hal ini harus menjadi perhatian karena bagi beberapa dokter yang tengah bertugas di daerah, pasti membawa keluarga. Dengan demikian, lanjut Dhanasari, Pemda harus menginformasikan dan menyediakan layanan sekolah dan rumah.

“Pemda jangan hanya memikirkan dokter saja, tapi juga keluarganya. Agar mereka nyaman dan merasa diterima. Kalau sekolah saja tidak ada, atau jauh, bagaimana keluarganya mau nyaman? Padahal, mereka (dokter) akan bertugas lama di sana. Kalau mereka cocok dengan masyarakat di sana, bisa jadi Pemda mempertahankan sang dokter. Artinya mereka bagus kerjanya. Tapi kalau fasilitas yang diterima minim, bagaimana mau bertahan?” jelasnya.

Dengan beragam masalah tersebut, Dhanasari tidak menampik jika tren orang Indonesia berobat ke luar negeri semakin meningkat tiap tahunnya. Fenomena ini jelas merugikan Indonesia lantaran devisa negara jebol. Diperkirakan, negara kehilangan “duitnya” sekitar Rp100 triliun tiap tahun. Khusus kawasan Asia Tenggara, mayoritas orang Indonesia berobat ke Malaysia dan Singapura.

“Menyedihkan memang. Tapi the show must go on. Belum terlambat untuk bertindak. Saya melihat di sini, tidak hanya Kementerian Kesehatan saja yang bertanggungjawab, tapi seluruh stakeholders,” tandasnya. [ardi]

Related posts