Wamenkeu: Dirjen Pajak Frustasi - Pajak Tak Capai Target

NERACA

Subang – Wakil Menteri Keuangan II, Bambang PS Brodjonegoro menilai, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah frustasi. Pasalnya, pendapatan pajak tidak pernah mencapai target. Dia melihat, masalahnya bukan hanya banyak pelaku penghindar pajak namun juga ada penolakan terhadap kebijakan pajak.

“DPR minta pajak terus ditingkatkan. Tapi kalau ada rencana kebijakan penarikan pajak agar dapat meningkat justru ditolak. Jujur saja Dirjen Pajak (Fuad Rahmany) sudah frustasi,” kata Bambang di Subang, Jawa Barat, Sabtu (23/11) pekan lalu.

Dia juga menjelaskan permasalahan minimnya prestasi pajak memang terletak pada kendala struktural. Pasalnya pihak Kemenkeu selama ini sudah membuat perencanaan yang ideal dalam menentukan pendapatan pajak di struktur APBN. Namun, ketika masuk DPR angka targetnya selalu diminta untuk meningkat.

“Tapi ketika kita mengajukan pajak 1% untuk UKM dikitik begitu keras. Artinya, minimnya prestasi pajak itu bersumber dari struktural,” tutur Bambang.

Selain itu Bambang menyadari masyrakat sendiri kerap menghindar dari kewajiban pajak. Dalam hal ini termasuk pajak 1% untuk UKM. “Padahal pendapatan mereka bisa mencapai Rp1 miliar per tahun. Lalu Cuma dipotong 1% saja sulit sekali rasanya. Padahal hasil pajaknya juga untuk menunjang perdagangan mereka,” ungkapnya.

Berbagai macam modus penghindaran pajak juga kerap terjadi di kalangan orang kaya. Bambang mencontohkan banyak dari masyarakat kelas atas itu membeli barang atas nama kantor. Sehingga pemerintah kerap kesulitan untuk mendapat pajak individu dari kelompok masyarakat tersebut.

“Untuk memenuhi hobinya misalnya beli Ducati, lukisan dan barang-barang mewah lainnya dengan akun perusahaan. Lalu ketika kita mau tagih pajaknya mereka bilang itu aset kantor. Sok-sok miskin saja mereka itu,” tegas Bambang.

Untuk itu Bambang menghimbau agar semua stakeholder sebaiknya mendukung langkah pemerintah untuk mengejar target pajak. Sebab pendapatan pajak merupakan sumber utama pendanaan negara. Artinya kesuksesan pembangunan sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak yang berhasil diterima.

“Malu-maluin ini kalau sampai bayar pajak saja susah. Tapi beli barang-barang mewah tidak pernah alpa. DPR juga harusnya dukung kami untuk mengejar pajak. Jangan bisanya cuma bikin Undang-Undang pemekaran. Itu gampang,” tukas Bambang.

Perlu diketahui, penerimaan pajak pemerintah terus turun dari selama tiga tahun terakhir ini. Bahkan tidak ada satupun yang mencapai target. Tahun 2011 baru mencapai Rp872,6 triliun atau 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Tahun 2012 meleset dari target sebesar 3,6% atau baru mencapai 980,1 triliun dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun. Sedangkan hingga September 2013 baru mencapai Rp593,97 triiun atau sebesar 59,68% dari total Rp 995,21 triliun. [lulus]

Related posts