Pemerintah Pesimistis Keluar dari Middle Income Trap

NERACA

Subang – Pemerintah Indonesia mengaku pesimistis perekonomian dalam negeri dapat keluar dari middle income trap. Pasalnya industri dalam negeri belum siap bersaing dengan negara yang lebih maju sedangkan untuk bersaing dengan negara yang lebih  rendah kurang menguntungkan. Akhirnya pertumbuhan berpotensi stagnan.

“Terus terang saya pesimis kita bisa keluar dari middle income trap. Sebab ekspor manufkatur kita tidak mampu bersaing dengan negara berupah rendah karena tidak menguntungkan. Sedangkan untuk bersaing dengan yang level tinggi belum mampu,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Bambang PS Brodjonegoro di Subang, Jawa Barat, Sabtu (23/11) pekan lalu.

Ketidakmampuan industri dalam negeri dalam untuk bersaing produk ekspor disebabkan tidak adanya inovasi. Pasalnya industri dalam negeri hanya mengandalkan produk mentah hasil bumi. Hal itu menyebakan penghasilan yang masuk ke Indonesia pun tidak memiliki nilai tambah.

“Kita kan masih mengandalkan ekspor CPO, batubara, bauksit, dan barang mentah lainnya. Kalau hanya produk mentah seperti itu saja sih ya tidak mungkin kita bisa keluar dari middle income trap. Karena jika mau keluar dari situ harus ada inovasi untuk mengembangkan produk mentah tersebut menjadi barang yang bernilai tambah yang tinggi,” tutur Bambang.

Kemudian Bambang menjelaskan sejak tahun 1990 hingga sekarang pendapatan kelas menengaj tingkat bawah Indonesia terus stagnan di kisaran US$2.000 hingga US$7.250 dollar per bulan. Untuk kelas menengah tingkat atas juga belum berubah dari US$7,250 hingga US$11.750 per bulan. Namun rata-rata pendapatab kelas menengaj di Indonesia stagnan di kisaran US$3.500 per bulan. Sedangkan untuk keluar dari middle income trap minimal pendapatan kelas menengah bisa mencapai US$11.750 per bulan.

“Makanya pemerintah harusnya bisa mentrasformasikan industri kita yang tadinya cuma ekspor hasil keruk-keruk tanah menjadi lebih bernilai. Jangan hanya bauksit atau alumina saja yang di jual tapi harus bisa sampai alumunium.  Artinya harus ada infrastruktur yang berbasis teknologi. Kapan majunya kalau cuma jualan hasil nyangkul,” terang Bambang.

Begitu juga dengan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat menentukan untuk terciptanya tenaga kerja yang kompetitif. Juga untuk mencegah terjadinya ketertinggalan teknologi.

“Harusnya kita bisa belajar dari Korea yang ketenagakerjaannya tidak hanya difokuskan pada industri padat karya. Tenaga kerja kita juga harus bisa mengisi ruang-ruang yang mengandalkan kreatifitas. Kalau cuma pada t karya saja tidak mungkin bisa keluar dari middle income trap. Artinya negara kita isinya cuma kuli,” tegas Bambang. [lulus]

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…