Kemenkeu Tidak Satu Suara - Terkait Utang

NERACA

Subang - Dalam tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata terjadi silang pendapat terkait utang. Satu sisi, bila suatu negara berutang karena negara tersebut belum mandiri. Sementara sisi lainnya justru menilai negara yang besar justru memiliki kebijakan utang yang besar pula.

“Utang kita termasuk kecil karena dibanding rasio PDB (Produk Domestik Bruto) baru mencapai 23,4%. Dan angka itu justru menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 23,7% dari PDB. Jadi tidak perlu khawatir,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Bambang PS Brodjonegoro di Subang, Jawa Barat, Sabtu (23/11) pekan lalu.

Lebih lanjut Bambang mengatakan terdapat fenomena negara yang besar justru memiliki rasio utang yang juga besar. Misalnya Jepang, rasio utang negera itu mencapai 200% terhadap PDB. Dengan rasio utang sebesar itu Jepang memiliki pertumbuhan ekonomi yang juga besar.

“Tapi memang harus ada pengelolaan yang baik terhadap rasio utang itu sendiri. Kalau tidak punya perencanaan yang baik dalam penggunaannya utang hanya akan jadi beban. Kalau begitu malah bahaya untuk kestabilan ekonomi dalam negeri,” ungkap Bambang.

Kemudian Bambang menegaskan utang yang berkualitas semestinya berasal dari dalam negeri. Dengan begitu pemerintah tidak perlu membayar bunga utang ke luar negeri. Namun untuk investor di dalam negeri itu sendiri. “Di Jepang fenomenya SBN (Surat Berharga Negara) itu dibeli oleh investor dalam negerinya. Jadi bunga utangnya juga untuk membangun si investor itu sendiri. Akhirnya uangnya juga tidak pergi kemana-mana,” jelas Bambang.

Sedangkan di Indonesia umumnya SBN dibeli oleh investor asing. Akhirnya beban bunga yang harus dibayar pemerintah terpaksa lari ke luar negeri. Dengan begitu tidak kurang menguntungkan untuk likuiditas yang semestinya dapat disimpan di dalam negeri.

“Investor kita masih kurang berkualitas. Keberaniannya hanya pada investasi-investasi kecil jangka pendek dan mimim resiko. Makanya kebanyakan investor kita hanya bermain di retail,” tutur Bambang.

Negara belum mandiri

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Penyusunan Anggaran (DJP) Kemenkeu Purwiyanto menilai negara yang mandiri dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya melalui kapasitas fiskal yang tersedia. Namun jika tidak terpenuhi maka harus melalukan kebijakan utang. Hal itu dilakukan untuk menutupi jarak antara kebutuhan fiskal dan ketersediannya.

“Kebutuhan fiskal itu seharusnya terpenuhi oleh penerimaan pajak, pungutan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), hibah dan hasil penjualan aset. Namun sejumlah sektor itu di Indonesia belum bisa memenuhi. Akhirnya, ya, terpaksa utang. Dan kebijakan seperti itu biasanya terjadi di negara yang belum mandiri,” terang Purwiyanto.

Sementara ini utang Indonesia sudah mencapai Rp2.198 triliun. Angka itu menunukan peingkatan dari tahun ke tahun. Sebelumnya di tahun 2011 baru mencapai Rp1.809 trilun. Dan di tahun 2012 meningkat jadi Rp1.975 triliun.

“Secara nominal memang meningkat namun secara rasio terhadap PDB terus menurun. Di tahun 2011 rasionya sebesar 24,37%, tahun 2012 sebesar 23,97%, dan tahun 2013 sebesar 23,37%,” tambah Purwiyanto.

Penurunan rasio utang itu dijelaskan Purwiyanto karena PDB Indonesia juga terus meningkat. “Penurunan rasio itu disebabkan PDB kita terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 baru mencapai Rp7.423 trilun, 2012 mencapai Rp8.242 triliun dan tahun 2013 mencapai Rp9.405 triliun. Sedangkan dalam APBN 2014 rasio utang kita juga akan turun menjadi 22,98% dengan nominal utang sebesar Rp2.384 triliun terhadap PDB senilai Rp10.376 triliun,” tukasnya. [lulus]

Related posts