Otoritas Harus Tahu Batas

Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Judul ini menarik perhatian publik. Pasalnya, selama ini ada kesan otoritas moneter dan pemerintah kebablasan dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada kepentingan banyak pihak. Seperti kebijakan kenaikan suku bunga acuan BI Rate dalam lima bulan terakhir meningkat 175 basis poin taitu dari semula 5,75% (Juni) menjadi 7,5% (November), ternyata tidak efektif mengendalikan fluktuasi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap US$, bahkan defisit transaksi berjalan (current account) juga masih kedodoran mencapai US$24,276 miliar selama Januari-September 2013.

Ketika posisi BI Rate pada Oktober 2013 mencapai 7,25%, banyak pihak termasuk Wamenkeu Bambang PS Brodjonegoro mengingatkan agar Bank Indonesia tidak perlu menaikkan suku bunga acuan tersebut. Karena kenaikan tersebut dapat memperparah kondisi pertumbuhan ekonomi nasional, yang menurut prediksi sejumlah lembaga internasional hanya mencapai di bawah 6% pada akhir 2013. Namun Dewan Gubernur BI akhirnya tetap menaikkan menjadi 7,5% pada bulan ini.

“Otoritas harus tahu limit kebijakannya sendiri. Kemampuan suatu kebijakan ada batasnya. Jangan mengira bisa menekuk ekonomi dengan satu kebijakan,” ujar Darmin Nasution, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang juga mantan Gubernur BI di Yogyakarta, akhir pekan lalu.

Benar apa yang dikatakan Darmin, bahwa para pengambil kebijakan tidak dapat bergerak di satu ektrem ke ekstrem lain. Misalnya mengendalikan kurs rupiah dan defisit transaksi berjalan tidak bisa hanya mengandalkan instrumen BI Rate semata tanpa dukungan kebijakan industrialisasi yang jelas dan memadai.

Dalam ranah perekonomian global, kompleksitas banyak faktor yang menentukan angka nilai tukar semakin tinggi. Pilihan kebijakan ekonomi di satu negara, mau tak mau akan berdampak pada negara lain yang bertransaksi dengannya. Bahkan, kelompok negara emerging economy seperti Indonesia yang sering kebanjiran aliran modal (hot money) dari Eropa dan Amerika Serikat yang kini sedang melambat ekonominya, tidak bisa dijamin happy.

Salah menghitung indikator dan variabel penentu kurs, ekonomi suatu negara bisa guncang alih-alih menikmati berkah. Ketika nilai tukar mata uangnya terlalu kuat, daya saing ekspor bisa menjadi korbannya. Sebaliknya, saat kurs mata uang terlalu lemah, inflasi dari barang impor bisa meningkat.

Jadi, BI selaku otoritas moneter harus netral menjaga volatilitas arus modal keluar masuk, stabilisasi kurs rupiah dan menjaga ekspansi likuiditas domestik. Sehingga figur Gubernur BI harus kuat berlatar belakang penguasaan makro ekonomi dan moneter untuk membuat kebijakan strategis yang menguntungkan semua pihak.

Tanpa mengurangi track record Gubernur BI sekarang, Agus Martowardojo, yang sukses sebagai bankir profesional (Dirut) di Bank Permata dan Bank Mandiri, kita perlu memberikan apresiasi supaya integritas beliau terhindar dari conflict of interest dengan pengalamannya di masa lalu. Karena baru pertama kali dalam sejarah bank sentral di Indonesia, Gubernur BI terpilih berasal dari kalangan bankir. Sebelumnya dari zaman Jusuf Muda Dalam, Radius Prawiro, Rachmat Saleh, Arifin Siregar, Adrianus Mooy, Syahril Sabirin hingga Burhanuddin Abdullah, mereka belum pernah menjadi bankir di bank manapun.

Related posts