Awas, Risiko Country Risk Naik - DSR INDONESIA TINGGI

Jakarta – Rasio pembayaran utang (debt service ratio-DSR) Indonesia cenderung terus meningkat belakangan ini. Menurut data BI, DSR 2009 tercatat 21,09%, 2010 (19,83%), 2011 (21,65%), namun sejak triwulan I-2012 sampai triwulan III-2013 selalu berada di atas angka 30%. Sementara rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan III-2013 mencapai 29,17%, yang merupakan tertinggi sejak 2010. Kondisi ini tentu dapat membuat tingkat risk country Indonesia meningkat di mata investor asing.

NERACA

Meningkatnya rasio pembayaran utang tersebut, tidak lain disebabkan oleh tren kenaikan utang luar negeri. Menurut data Bank Indonesia (BI), jumlah utang luar negeri hingga triwulan III-2013 mencapai US$259,86 miliar, yang terdiri dari utang pemerintah dan BI sebesar US$123,21 miliar dan utang swasta US$136,65 miliar.

Seperti diketahui DSR sangat terkait dengan kemampuan membayar utang. DSR dihitung dari perbandingan pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan ekspor. Sementara rencana pemerintah membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang jatuh tempo pada periode Oktober-Desember 2013 mencapai US$21,025 miliar.

“Kita terus waspadai. Kita akui kalau ekspor turun bisa memengaruhi debt service ratio,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BI, Jakarta, akhir pekan lalu. Namun Agus menolak menjawab kisaran DSR yang aman itu di angka berapa.

Menurut pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha, Indonesia selama ini dijadikan “alat” untuk memberikan return tinggi bagi negara pemberi utang dengan cara terus menerus memberikan utang bagi Indonesia.

"Asing senang terus menerus memberikan utang karena return yang didapatkan juga bagus, tetapi pemerintah tidak sadar akan hal itu,” katanya kepada Neraca, Sabtu.

Dia menyebutkan penyebab peningkatan DSR akibat ketidaksadaran pemerintah yang seolah terlena dengan utang yang diberikan. Padahal asing "memaksa" Indonesia terus berhutang dengan merancang proyek-proyek yang membuat negara terus tergantung.

"Seperti proyek infrastruktur dari Jepang, kemudian ada utang Indonesia di World Bank", ujarnya.

Dia menilai tidak ada kesadaran pada pemerintahan Indonesia untuk memberhentikan utang. Padahal, dia menilai dampak dari tewrus menerus meningkatnya utang adalah nilai tukar rupiah yang terus melemah mengakibatkan depresiasi nilai rupiah.

Eugenia mengakui dengan meningkatnya DSR memang akan meningkatkan risk country Indonesia di mata investor asing. Namun, menurut dia hal ini hanya dipikirkan investor swasta asing, sementara pemerintah asing tidak akan menganggap demikian.

"Investor swasta asing akan menahan dulu untuk investasi di Indonesia karena akibat meningkatnya DSR menyebabkan kurs tinggi. Sementara pemerintahnya tidak akan berhenti berikan utang karena return yang didapat lebih tinggi dibandingkan risikonya," jelas dia.

Dia menyebutkan dengan kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya mau mengerem utang luar negerinya. Karena rasio utang terhadap PDB yang mencapai 29,17% hingga kuartal ketiga 2013 sudah bukan lagi lampu kuning, melainkan lampu merah. Menurut dia, salah satu cara mengeremnya adalah memperlambat pertumbuhan ekonomi sementara waktu agar porsi utang dapat dikurangi.

Selain itu, pemerintah harus menghitung jumlah utang dan kalau bisa melakukan negosiasi ulang dengan pemberi utang untuk menunda pembayaran ataupun pemberian utang lagi. "Pemerintah juga tidak perlu menaikan BI Rate lagi, karena tidak membantu dan berguna bagi perekonomian Indonesia. BI Rate hanya akan menaikkan suku bunga saja yang justru menambah susah rakyat", katanya.

Utang Memprihatinkan

Guru besar FE Univ. Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, tingginya indeks risiko (country risk) negara Indonesia mempunyai dampak terhadap lemahnya perekonomian negara Indonesia yang ditunjukkan oleh turunnya investasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya menciptakan stabilitas sosial-politik ekonomi keuangan dan penciptaan rasa aman dalam berinvestasi agar risiko negara relatif tidak membahayakan kegiatan perekonomian.

"Secara keseluruhan sehingga dapat memulihkan kepercayaan bagi investor baik investor asing maupun domestik. Secara umum, sebuah negara kreditur menghadapi risiko utang negara yang lebih besar ketika memberikan pinjaman kepada negara lain, dibandingkan ketika melakukan investasi dalam negeri,"jelas Erani.

Lebih lanjut Erani memaparkan perekonomian Indonesia dalam dua tahun terakhir ini diperoleh kesan adanya hal yang memprihatinkan, yakni dimana besarnya utang pemerintah Indonesia selama tiga dekade ternyata membawa negeri ini kepada suatu permasalahan yang sangat rumit untuk dapat menyelesaikannya .

Sementara itu kinerja dan daya saing badan usaha nasional makin menurun, ditandai dengan makin tingginya biaya-biaya yang terkait dengan proses produksi terutama bahan baku yang berasal dari impor.

"Apabila dibiarkan berlarut-larut, masalah ini akan dapat mengancam kelangsungan hidup dunia usaha yang keberadaannya sangat diperlukan untuk mendongkrak PDB dan meningkatkan devisa melalui peningkatan ekspor,"papar Erani.

Menurut dia, sasaran meningkatkan perolehan devisa diharapkan akan dapat pula memperkuat bargaining position Indonesia dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, dalam mencari format baru pemulihan ekonomi nasional, hendaknya penyelesaian hutang luar negeri Indonesia, peningkatan devisa negara serta peningkatan daya saing badan usaha dan produk Indonesia menjadi fokus utama yang harus dapat dijadikan agenda nasional.

Pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartati menilai pemerintah telah kecanduan terhadap utang setiap tahunnya. Namun dia menyayangkan penggunaan utang hanya dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif seperti pembiayaan subsidi BBM. "Ada tradisi kecanduan utang semakin menggila dalam RAPBN P 2013. Utang baru dalam bentuk SBN Bruto saja mencapai Rp 341,7 triliun," ujarnya.

Menurut dia, rasio utang terhadap PDB pada triwulan III-2013 mencapai 29,17%, yang merupakan tertinggi sejak 2010 adalah bukti bahwa utang yang terus bertambah akan menyebabkan instabilitas ekonomi yang dapat memicu krisis.

"Kita lihat dari pembayaran utang. Utang ini kan membutuhkan devisa untuk mengembalikan atau membayar bunga. Kalau ekspor kita tetap jeblok dan kebijakan pemerintah terus menambah utang, artinya akan terus tergerus kan devisa kita," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Enny, berutang untuk subsidi bukanlah hal yang tepat karena bisa mengancam fiskal. "Jadi bagaimana mungkin kita berhutang hanya habis untuk subsidi. Dulu kita punya konsep kalau utang itu untuk hal-hal yang produktif atau proyek, sehingga bisa di refinancing," ucapnya.

Tidak produktifnya penggunaan utang, menurut Enny juga terlihat pada belanja modal yang terus menurun pada APBN Perubahan 2013. Ini bertolak belakang, dengan pernyataan pemerintah yang sering menyuarakan soal stimulus fiskal. "Belanja modal sebagai stimulus fiskal justru menurun dari 16% menjadi 15,7%," sebutnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, utang Indonesia diyakini bakalan tembus Rp2.000 triliun pada 2014 nanti. Hal ini karena hobi pemerintah yang doyan atau senang berutang, maka Indonesia tidak akan pernah terbebas dari jeratan utang.

"Indonesia tidak mungkin terbebaskan dari utang, apalagi lihat konsep pemerintahan sekarang ini yang hobi berutang," ungkap dia.

Menurut Harry, pemerintah selalu senang berutang untuk menutup pembiayaan APBN yang cukup besar. Jika hal ini tidak diperbaiki, justru akan memberatkan seluruh masyarakat."Karena di tahun 2014 tampaknya akan tembus utang Indonesia di atas Rp2.000 triliun karena pemerintah tidak bisa bebas dari tidak berutang untuk pembiayaan APBN. Karena itu, menjadi tugas dan beban pemerintah setelah 2014 untuk mereformasi utang," tegas dia.

Harry juga menjelaskan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB bisa di perkirakan berada di kisaran 33% pada akhir 2013, karena meningkatnya jumlah utang. Apalagi tren utang luar negeri Indonesia secara keseluruhan terus meningkat. Seharusnya rasio utang luar negeri Indonesia tidak mengalami kenaikan dan pemerintah harus mengerem atas kenaikan rasio utang ini.

Dengan rasio utang luar negeri yang tinggi, lanjut dia, akan bisa membuat posisi Indonesia menjadi negara yang berisiko untuk berinvestasi. Para investor pasti akan melihat pergerakan utang Indonesia dalam menanamkan investasinya.

"Oleh karenanya, pemerintah harus mempunyai kebijakan yang tepat dan akurat untuk mengantisipasi akan bertambahnya utang. Meskipun utang ini untuk pembiayaan APBN yang cukup tinggi, namun pemerintah bisa mencari jalan lain untuk menutup pembiayaan APBN dari sektor lain yang produktif dan menghasilkan pendapatan besar," tambah Harry.

Rektor Kwik Kian Gie School of Business, Prof Dr Anthony Budiawan berpendapat, terkait rasio pembayaran utang Indonesia yang semakin hari makin meningkat, hal tersebut merupaan pendapatan yang masuk ke Indonesia berkurang. "Soal DSR itu yang semakin meningkat itu kan artinya pendapatannya berkurang," ujarnya. sylke/bari/nurul/mohar/iwan

Related posts