BI Akan Keluarkan Aturan Pembatasan Branchless Banking

NERACA

Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan, Bank sentral melakukan pembatasan terkait bisnis branchless banking. Halim menjelaskan ada perubahan terminologi menjadi mobile payment service dan ini hanya kepada bank yang memiliki modal inti lebih dari Rp5 triliun atau bank yang termasuk kedalam BUKU 3 dan 4. “Harus bank BUKU 3 dan BUKU 4 baru bisa,” kata Halim di Jakarta akhir pekan lalu.

Sementara itu, BI memang melibatkan industri telekomunikasi, hal ini yang menjadi terminologi berubah dari branchless banking menjadi mobile payment services (MPS). “Karena melalui ini diharapkan akses jasa dan layanan keuangan bisa lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar Halim.

Sebelumnya, pihak BI merubah istilah branchless banking menjadi MPS adalah karena perusahaan telekomunikasi juga memiliki peran dalam sistem yang saat ini sedang diujicobakan. BI melihat bahwa istilah branchless banking seolah-olah terbatas hanya bisa diberikan oleh perbankan. Padahal dalam praktiknya juga mengikutsertakan pelaku telekomunikasi.

Usai proyek percontohan ini, bank sentral berniat membuat aturan main yang jelas agar lebih banyak bank dan pihak telko yang masuk. “Hingga saat ini aturannya masih dalam proses. Masih belum selesai,” kata Halim.

Sebelumnya, BI telah menggelar proyek percontohan branchless banking pada periode pertengahan Mei-November 2013, yang diikuti oleh lima bank yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan PT Bank Sinar Harapan Bali (Bank Sinar). Dari kelima bank peserta uji coba tersebut, hanya Bank Sinar yang tidak memenuhi BUKU 3 dan BUKU 4.

Sementara itu, untuk perusahaan telekomunikasi yang ikut serta adalah PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk. Jadi ada lima bank dan dua perusahaan telekomunikasi yaitu Indosat dan XL. Masing-masing dibatasi (wilayah uji coba) di tiga kecamatan, terpusat di Jawa-Bali karena infrastruktur dianggap memadai.

Dalam proyek uji coba ini, bank atau perusahaan telekomunikasi bisa memilih delapan wilayah yang telah ditetapkan menjadi basis uji coba branchless banking. Kedelapan provinsi ini antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Dalam uji coba ini, bank sentral mengizinkan baik bank maupun perusahaan telekomunikasi menggunakan jasa Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK) atau Unit Perantara Layanan Sistem Pembayaran (UPLSP) sebagai perpanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat. [sylke]

Related posts