Pemerintah Dituding Tak Serius - Program Angkutan Murah

NERACA

Jakarta - Pemerintah dinilai kurang serius untuk menjalakan program kendaraan angkutan murah untuk pedesaan. Menurut data yang ada, pagu anggaran DAK Transportasi Pedesaan Tahun 2013 untuk 68 kabupaten sekitar Rp 260,7 miliar. DAK Transportasi Pedesaan dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana transportasi. Namun, saat dana itu ditransfer ke kabupaten/kota, pemerintah setempat hanya menggunakannya untuk membangun jalan.

Pemerhati transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengungkapkan dana alokasi khusus (DAK) untuk transportasi pedesaan yang minim jika menimbang jumlah desa di Indonesia."Tidak ada satu pun pemerintah daerah yang menggunakannya untuk membeli angkutan umum. Program angkutan umum murah untuk pedesaan belum terlihat," kata Djoko di Jakarta, Kamis (21/11).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membacakan jawaban/penjelasan Presiden atas hak bertanya anggota Dewan Perwakilan Daerah mengenai kebijakan mobil hemat energi dan harga terjangkau.

Pemerintah menjelaskan adanya program pengembangan industri otomotif. Program dimaksud meliputi program kendaraan angkutan murah, program mobil penumpang hemat energi dan harga terjangkau buatan dalam negeri, serta program pengembangan kendaraan dengan emisi karbon rendah.

Hatta mengatakan, program kendaraan angkutan umum dilaksanakan sejak lebih dari 10 tahun lalu melalui kebijakan pengenaan pajak penjualan barang mewah nol persen untuk kendaraan angkutan komersial, seperti pikap, truk, dan bus komersial.

Program angkutan umum murah (angkutan pedesaan) dicanangkan sejak tahun 2010.

"Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi membuat platform mobil pikap yang dapat dikonversi menjadi mobil penumpang murah untuk pedesaan. Itu basis tugasnya dan sedang dilakukan pemerintah," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Hidayat mengatakan, Kemenperin hanya regulator yang bertanggung jawab tentang spesifikasi dan regulasi. Kemenperin bukan produsen. "Jadi, kita harus mencari BUMN yang bisa memulai produksi dan harus diberi pembiayaan oleh pemerintah," katanya.

Menurut Hidayat, jika sudah ada BUMN yang memulai dan melihat prospek komersialnya, perusahaan swasta juga akan berminat.

Ditempat berbeda,Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar program moda transportasi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau (low cost green car/LCGC) untuk angkutan pedesaan terus berjalan. Demikian disampaikan Kepala BPPT Marzan Iskandar.

"Untuk merealisasikannya memang diperlukan upaya yang berkesinambungan," kata Marzan.

Menurut Marzan, BPPT memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung program tersebut. Fasilitas itu antara lain desain sampai pengujian mobil. "Akhir 2013, desain platform pertama akan dihasilkan dengan beberapa komponen, terutama engine (mesin) yang masih impor. Tapi, telah dilakukan optimasi kapasitasnya (mesin)," ujarnya.

Meskipun begitu, Marzan menyebut terdpat sejumlah kendala untuk pengembangannya. Kendala-kendala itu terutama dari sisi industri pendukung. "Industri yang terlibat umumnya masih industri kecil dengan volume yang kecil, belum ada industri besar yang tertarik untuk terlibat dalam program ini," kata Marzan.

Masing-masing industri tersebut mempunyai platform masing-masing sehingga untuk pengembangannya, memerlukan sumber daya yang besar. Rantai pasok (supply chain) komponen pendukung, ujar Marzan, juga belum terbentuk. "Untuk itu, BPPT mulai tahun ini membuat program untuk membantu pengembangan tersebut yang diharapkan dapat menjadi platform bersama," ungkapnya. [iwan]

Related posts