Sukabumi - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Sukabumi mempertanyakan dihilangkannya program  peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (P3MP). Padahal, P3MP tersebut sudah bisa membantu program pembangunan infrastruktur serta meningkatkan swadaya masyarakat di setiap wilayah. Namun sekarang anggaran tersebut diganti menjadi bantuan keuangan bagi pembangunan wilayah sebesar Rp15 juta bagi setiap rukun warga (RW) per tahun  pada tahun 2014 dengan total anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

“Mulai dari awal rencana bantuan bagi RW tersebut bergulir hingga ditetapkan beberapa waktu lalu, sama sekali pihak LPM tidak diajak duduk bersama membahas hal ini, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif”, kata Ketua LPM Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, usai melakukan dengar pendapat dengan unsur legislatif  dan eksekutif di ruang Paripurna DPRD Kota Sukabumi, Kamis (21/11).

Audensi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Sukabumi Aep Saepurahman dan dihadiri anggota DPRD lainnya serta puluhan ketua LPM tingkat kelurahan se-Kota Sukabumi dan dari unsur eksekutif yang diwakili Bappeda dan bagian Tata Pemerintahan Pemkot Sukabumi.  

Padahal, lanjut dia, berdasarkan Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan kelembagaan masyarakat pasal 1  bahwa Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

“Kebijakan Pemkot Sukabumi untuk mengalokasikan dana pembangunan Rp15 juta setiap RW, secara tidak langsung menghilangkan peran LPM sebagai lembaga masyarakat yang memiliki tugas menyusun dan mengajukan program pembangunan ketingkat kelurahan,selain itu, juklak juknisnya juga kita belum tahu. Sementara pertanggung jawabannya seluruhnya ada di ketua RW masing-masing”, tegas dia.

Dia juga mempertanyakan, apakah dengan anggaran Rp15 juta setiap RW tersebut mampu mendirikan sebuah bangunan dan seperti apa perencanaannya apakah sudah diajukan ke pemda. Jangan sampai dana sudah dikucurkan namun tidak jelas fasilitas umum apa yang akan dibangun di RW.“ Berhasil tidaknya pembangunan di wilayah salah satunya dipengaruhi faktor swadaya masyarakat setempat. Terlebih saat ini tingkat partisipasi masyarakat untuk swadaya dalam program pembangunan di wilayah terbilang menurun,” terangnya.

Menanggapi penanya dari pengurus LPM, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Sukabumi, T. Iskandar menilai bahwa program bantuan keuangan Rp15 juta bagi pembangunan wilayah kepada masing-masing rukun warga tidak akan lepas dari tugas dan fungsi LPM. Justru nantinya pihak LPM ikut berperan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Keterlibatan LPM dalam program bantuan keuangan tersebut nantinya lebih kepada tahap perencanaan dan pengawasan, sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan oleh setiap RW”, kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Aep Saepurahman menjelaskan, audensi ini merupakan diskusi yang belum dipecahkan, namun apapun usulan LPM pihaknya segera akn ditindaklanjuti. Apalagi tidak adanya keterlibatan LPM dan RW dalam bantuan Rp15 juta tersebut. “Apa yang menjadi indikator digantikannya program P3MP kemudian terknisnya seperti apa? Ini akan menjadi perhatian kita,” singkatnya.