Gubernur Jatim Resmi Keluarkan Pergub UMK 2014 - Kota Surabaya Tertinggi

Surabaya - Gubernur Jawa Timur H Soekarwo resmi menandatangani Peraturan Gubernur (pergub) nomor 78 tahun 2013 tentang Upah Minimum Kota-kabupaten (UMK) Jatim 2014, dan diberlakukan pada 1 Januari 2014.

Jelang penetapan Pergub sebelumnya sempat diwarnai aksi demonstrasi yang dilakukan buruh Surabaya-Sidoarjo. Aksi buruh yang mengancam menginap di gedung negara grahadi tersebut.

Suasana demo buruh di depan Grahadi memang agak memanas hingga polisi terpaksa mengeluarkan gas air mata. Polisi sempat kesal sebab buruh seharusnya membubarkan aksi pada pukul 17.00 wib, namun aksi itu tetap berlangsung hingga pukul 18.30 wib. Bahkan tak ada tanda-tanda buruh akan bubar. Usai Gubernur mengumumkan Pergub, ribuan buruh akhirnya beranjak pulang.

Dalam pergub tertanggal 20 November 2013 itu, UMK tertinggi adalah Surabaya Rp 2,2 juta, dibawahnya Gresik Rp 2,195 juta, Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan Rp 2,190 juta, Kabupaten Mojokerto Rp 2,05 juta. Sedangkan kota-kabupaten dengan UMK terendah, adalah Kabupaten Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan yang kesemuanya besarannya sama, Rp 1 juta. \

Soekarwo mengatakan, pemprov melakukan pembulatan dari usulan yang sebelumnya telah masuk. Ada yang usulannya satu kurang sekian puluh rupiah ya akhirnya bulatkan menjadi satu juta. "Kami umumkan UMK Terendah 2014 adalah satu juta, tak ada yang kurang dari itu,” ujar Soekarwo, usai pertemuan dengan bupati-walikota (atau yang mewakili) di Gedung Sekretariat Daerah Pemprov Jatim Jalan Pahlawan, kemarin (20/11).

Dalam pergub tersebut dinyatakan, UMK berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pada pasal 3 tertulis, perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah (ayat 1). Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK (ayat 2).

Soekarwo juga menambahkan bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK ini dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan kepada gubernur melalui kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan Jatim, sesuai ketentuan dalam keputusan menteri tenaga kerja nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (pasal 4).

"Kebijakan pengambilan keputusan UMK sudah berdasarkan asas keadilan dan kepatutan sehingga mampu mengakomodasi kedua belah pihak, baik buruh maupun pengusaha" Tegas Soekarwo, yang diisukan akan menjadi cawapres 2014 mendamping Aburizal Bakrie.

Berdasarkan asas keadilan, nilai UMK berada pada posisi di tengah-tengah antara dua usulan, yakni usulan serikat buruh yang difasilitasi dewan pengupahan kabupaten/kota dan usulan Asosiasi Pengusaha (Apindo) Jatim. "UMK kabupaten/kota di Jatim sudah memenuhi asas keadilan dan kepatutan,” tandas Soekarwo.

Related posts