Banjir dan Kemacetan

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Dari seabreg masalah yang menggelayuti Kota Jakarta, setidaknya ada dua masalah akut yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Keduanya adalah masalah banjir dan kemacetan. Jika banjir, sudah mesti sejumlah cara ditempuh untuk mengurangi potensi banjir, karena banjir di Jakarta dipicu oleh dua sebab, yaitu faktor alam dan faktor ulah manusia.

Faktor alam, karena 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Walaupun tidak hujan di daratan maupun di hulu, banjir rob setiap saat mengancam kawasan pinggiran pantai. Makin banyaknya lahan yang tertutup beton menyebabkan rendahnya daya serap air, hingga air hujan yang banyak terus mengalir membuat genangan.

Bahkan, permukaan tanah di Jakarta pun juga terus menurun, ambles akibat eksploitasi air tanah secara besar-besaran dan terus-menerus. Masih banyak perusahaan dan industri yang tak menaati ketentuan Pemprov DKI yang mewajibkan untuk tidak menyedot air tanah, tapi diganti berlangganan air PAM.   

Karena itu diperlukan banyak kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Misalnya, kewajiban beralih mengonsumsi air PAM harus disertai sanksi berat. Sebaliknya, pemda pun dituntut mampu menyediakan berapapun kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Kebijakan lainnya adalah mewajibkan setiap rumah untuk membuat sumur resapan. Perlunya resapan air dalam bentuk sumur biopori adalah untuk mengurangi secara signifikan air hujan terus mengalir tidak meresap ke tanah.

Yang sudah pasti terjadi ketika banjir tiba, adalah timbulnya kemacetan. Masalah kemacetan juga dipicu oleh banyak faktor. Secara individu, kemacetan lalu lintas  disebabkan karena tidak disiplinnya masyarakat pengguna jalan raya dalam menaati peraturan lalu lintas. Perilaku buruk itu adalah parkir sembarangan di jalanan bebas parkir, menerobos lampu merah, dan melanggar rambu lalu lintas lainnya.

Kemacetan lalu lintas di jalan juga dipicu oleh makin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi melebihi daya tampung atau kapasitas jalan raya. Percepatan pertumbuhan jalan serasa seperti deret hitung, sedangkan pertumbuhan jumlah kendaraan ibarat deret ukur. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan rata-rata tiap hari terjual di atas 1.200 unit kendaraan bermotor terjual. Mayoritas adalah kendaraan angkut pribadi.

Sebaliknya, pertumbuhan jumlah kendaraan angkutan umum massal yang diharapkan mampu menunjang perjalanan orang dari dan ke Jakarta sangat rendah. Contohnya, Pemprov DKI Jakarta kemungkinan besar gagal membeli 1.000 unit bus Transjakarta dan bus sedang tahun ini.  Sedangkan, pemerintah pusat justru terus memicu pertumbuhan kendaraan pribadi dengan diterbitkannya PP Nomor 41/2013 tentang mobil murah berwawasan lingkungan (LCGC).  Masihkah diterus-teruskan terbitnya kebijakan pemda dan pemerintah pusat yang saling bertolak belakang? []