Banjir di Jakarta Tak Terelakkan

Yayat Supriyatna:

Banjir di Jakarta Tak Terelakkan

Faktor penyebab timbulnya banjir di Jakarta, sebanyak 70% berasal dari Jakarta sendiri. Selebihnya, 30% penyebab banjir di kota itu oleh pihak hulu. Hal itu diungkapkan pengamat masalah tata kota dan lingkungan Yayat Supriyatna dari Universitas Trisakti, Jakarta. Karena itu , siapapun gubernurnya, Jakarta tak bisa mengelak dari potensi timbulnya banjir di musim hujan.

Anda yakinkah Gubernur Jokowi mampu mengatasi masalah banjir di Jakarta?

Siapapun gubernurnya, pasti tak akan mampu mengatasi banjir di Jakarta, jika tak didukung oleh peran aktif warga Jakarta dan yang beraktivitas di Jakarta.

Mengapa?

Sebab, faktor pemicu banjir itu sendiri, sebanyak 70% dipicu oleh Jakarta sendiri. Misalnya, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan hingga menyebabkan saluran air mampet. Masih banyak warga yang membangun rumah di bantaran sungai, akibatnya lebar sungai menyempit. Di samping itu, sampai saat ini masih banyak saluran drainase yang rusak hingga tak mampu menjalankan fungsinya sebagai penyalur air hujan. Masih banyak pula lobng air di pinggir jalan yang mampet hingga air hujan di jalanan tak bisa masuk ke saluran air, dan timbulan genangan di mana-mana.

Sedangkan 30% faktor penyebab banjr ada di hulu. Misalnya, adana penggundulan lahan di kawasan Puncak menyebabkan berkurangnya daya resap air. Hal itu mengakibatkan air terus mengalir ke hilir dalam jumlah besar.

Kala Jakarta tak hujan, tapi Puncak hujan, Jakarta bisa banjir, banjir kiriman.

Lantas apa progress dari Gubernur Jokowi dalam mengatasi banjir? Sesuaikan dengan janjinya saat berkampanye dulu?

Harusnya gubernur menjelaskan secara terbuka, apa saja progress yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya. Banyak faktor, progress itu bisa berjalan atau tidak.

Menurut Anda bagaimana?

Saya melihat memang sudah ada dan berhasil dilakukan Jokowi dan jajarannya. Contohnya membuat turap atau tanggul, mengeruk waduk-waduk dan membebaskan dari huniannya, seperti di Waduk Ria-Rio dan sebagian di Pluit. Dalam hal ini, satu hal terkait dengan hal lain. Contohnya, untuk membebaskan hunian di bantaran kali maupun waduk, lebih dulu harus menyiapkan rusun-rusun untk menampung mereka.

Saya melihat, masih ada modus ada proyek, maksudnya ada anggaran, ada kegiatan. Hal itulah yang menyebabkan progress yang dicanangkan gubernur tak berjalan mulus. Apalagi setiap Gubernur juga tak bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh anggaran yang diatur di DPRD.

Jadi, program mengatasi banjir itu sudah sesuai target atau belum?

Menurut saya, hal itu bisa dilihat dari paling tidak ada 10 indikator atau program yang sudah dicanangkan Pemprov DKI Jakarta, termasuk oleh dinas terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum yang menangani masalah infrastruktur. Di antara 10 indikator itu adalah mobilisasi pembuatan sumur resapan sebanyak-banyaknya, membuat turapan, pengerukan sungai dan rehabilitasi saluran.

Tentu saja, yang diperlukan adalah melibatkan sebanyak mungkin partisipasai masyarakat beserta pengurus kampung untuk ikut mendukung program pemda. Gubernur harus membuat program yang melibatkan para pengurus RT/RW dalam upaya mengatasi sampah, membersihkan got-got yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. (saksono)

Related posts