Waspadalah, Banjir Masih Mengancam Jakarta

Kawasan Jakarta dan sekitarnya sudah mulai memasuki musim penghujan dan akan berlangsung hingga Februari tahun depan. Yang harus diwaspadai adalah banjir yang terus mengancam.

Dalam kalender Jawa, musim hujan berlangsung pada bulan yang ada ‘ber’-nya, yaitu mulai Oktober, November, dan Desember. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, hujan akan mencapai puncak pada Januari-Februari.  

Warga Jakarta dan yang beraktivitas di Jakarta jangan berharap banyak kepada ‘rezim Jokowi-Ahok’(sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan pasangannya Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama). Sebab, keduanya tak mungkin bisa mengatasi banjir yang sewaktu-waktu terjadi, tanpa peran serta aktif warga Jakarta maupun di kawasan hulu.

Tumpulnya kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menanggulangi masalah banjir lebih banyak disebabkan oleh sikap warga Jakarta yang justru tak mendukung. Mereka masih saja membuang sampah di got, membangun di kawasan bantaran hingga mempersempit lebar sungai, maupun membuat bangunan di atas saluran air, hingga sulit membersihkan sampah-sampah yang nyasar ke kali maupun got.

“Siapapun gubernurnya, termasuk sehebat Jokowi, kalau tak didukung warga, ya program mengatasi banjir di Jakarta tak akan pernah berhasilnya,” tutur pengamat masalah tata kota dan lingkungan Yayat Supriyatna, kepada Neraca.   

Anggota Komisi B DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan kinerja instansi terkait di DKI dalam upaya penanganan banjir di Jakarta. "Upaya penanganan dan program penanggulangan banjir yang dilakukan oleh DPU DKI belum maksimal. Puluhan titik banjir masih belum tertangani secara baik," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Banjir terjadi karena daya tampung kali, saluran utama, saluran penghubung, hingga got-got yang ada di pinggir jalanan maupun di perumahan tak lagi mampu menampung curah hujan maupun air hujan kiriman dari hulu, yaitu di kawasan Puncak, Bogor. Daya serap tanah sudah sangat berkurang, karena nyaris seluruh lahan yang ada ditutup dengan semen atau beton.

Saat ini, yang bisa dilakukan Pemprov DKI menghadapi musim penghujan di pengujung 2013 ini setidaknya ada dua, yaitu program pengendalian banjir serta upaya mengantisipasi jika sewaktu-waktu banjir datang.  "Sekitar 90% dari total 884 saluran penghubung sungai di Jakarta terkooptasi oleh bangunan liar warga," kata Kepala  Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Manggas Rudy Siahaan Manggas kepada wartawan di Balaikota, Selasa (19/11).

Padahal, kata dia,  keberadaan saluran penghubung ini sangat vital untuk mendistribusikan air dari dan ke-13 sungai utama yang melintasi di Ibu Kota Republik Indonesia ini. "Saluran penghubung yang dikooptasi warga dengan mendirikan bangunan akhirnya tidak mampu menampung volume air sehingga terjadinya genangan air di mana-mana," katanya.

Itu sebabnya, Dinas PU DKI Jakarta telah mempersiapkan sejumlah langkah darurat dalam upaya penanganan banjir di Jakarta. "Kita akan buat sodetan sementara setiap lima meter. Sodetan dipersiapkan untuk menampung air saat hujan dan membantu penyerapan ke dalam tanah," ungkapnya.

Menurut Manggas, Pemprov DKI akan menormalisasi seluruh saluran penghubung yang selama ini telah dikooptasi oleh warga tersebut. "Ini masalah besarnya. Gimana mindahin warga yang dudukin saluran dan mengkooptasi bantaran sungai," tuturnya.

Bagi Gubernur Jokowi, untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak hanya bisa mengandalkan keberadaan Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kanal Banjir Barat (KBB).

Keberadaan KBB dan KBT sudah ada sejak rezim Gubernur Fauzi Bowo. Dibangunnya KBT sudah benar nyata berhasil melenyapkan potensi banjir di kawasan timur Jakarta.  Setidaknya, lima sungai langganan banjir berhasil ditampung di KBT, yaitu Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Seluas 30% dari 15.400 hektare kawasan timur dan utara Jakarta Timur tak lagi menjadi langganan banjir.

“Tapi menormalisasi seluruh saluran dan sungai secara menyeluruh, tidak bisa sepotong-potong,” kata Jokowi. Pertanyaannya adalah, sudahkah Jokowi dan jajarannya telah melaksanakan normalisasi seluruh saluran dan sungai itu di sepanjang tahun anggaran 2013 yang tinggal sebulan lagi berakhir? Sedangkan DPR telah menyetujui anggaran penanggulangan banjir di Jakarta sebesar Rp 2,037 triliun ditambah anggaran dari APBD DKI Jakarta untuk Dinas PU sebesar Rp 2,5 triliun dan Rp 400 miliar dana tambahan dari APBD Perubahan. (saksono)