Menakar “Putus Cinta” Indonesia - Australia

NERACA

Jakarta - Di era Pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd dan Julia Gillard, hubungan Australia dan Indonesia sangat harmonis. Tak ada “pertengkaran” yang membuat keduanya “panas.” Namun sekarang, keharmonisan itu seperti sirna. Gara-gara kasus penyadapan telepon, hubungan keduanya terancam kandas. Tentu hal ini berimbas ke perdagangan bilateral. Andai kata “putus”, siapakah yang bakal rugi?

Tak pelak, pertanyaan itu langsung dijawab tegas oleh HS Dillon. Menurut dia, “putus cinta” antara Indonesia dan Australia tidak akan berdampak besar ke perdagangan. Pasalnya, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih selain berdagang dengan Australia. “Produk apa dari Australia yang tidak bisa didapatkan di negara lain? Semua masih bisa kita cari dan pasti dapat (pasarnya),” ungkapnya kepada Neraca, Rabu (20/11).

Dia justru mengatakan kalau perekonomian Indonesia bakal bermasalah apabila memutuskan hubungan diplomatik dengan China. Karena, menurut Dillon, China merupakan salah satu negara yang berpengaruh di dunia.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, Negeri Kangguru itu berada di peringkat lima sebagai negara penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia, setelah China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sepanjang Januari-September 2013, Indonesia mengalami defisit US$6,26 miliar.

Neraca perdagangan migas defisit US$9,74 miliar namun sektor nonmigas surplus US$3,48 miliar. Selama periode tersebut, Australia menyumbang defisit sebesar US$1,5 miliar, meningkat dibanding periode sama 2012 yang sebesar US$200 juta. Indonesia juga melakukan impor sapi dari Australia. Setidaknya, dalam satu tahun, Indonesia mengimpor 500 ribu ekor sapi.

Dari sisi hukum internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan, insiden pemulangan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, memang menimbulkan keretakan hubungan kedua negara. Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah tidak perlu takut karena Indonesia tidak memiliki ketergantungan, khususnya segi ekonomi, terhadap Australia.

Apalagi, Indonesia tidak akan mengalami kerugian ekonomi atas pemutusan hubungan bilateral ini sehingga sah-sah saja apabila dilakukan pemutusan hubungan diplomatik. “Perekonomian Indonesia tidak tergantung kepada satu negara saja, melainkan terdapat banyak negara yang bisa mendukung atas kemajuan perekonomian Indonesia,” jelas Hikmahanto, kemarin.

Dia pun menjelaskan Indonesia tidak akan mengalami kerugian ekonomi apabila menurunkan kualitas hubungannya dengan Australia. Bahkan dari segi bisnis, tambah Hikmahanto, investor terbesar Indonesia masih berasal dari negara Jepang, Amerika Serikat, dan China. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan apabila sektor bisnis atau investasi ini bisa terganggu atas akibat pemutusan hubungan diplomatik.

“Memang impor daging kita banyak berasal dari Australia, namun Indonesia bisa menghentikan impor daging tersebut dan kemudian beralih ke negara lain, seperti India. Bahkan kita bisa mensyukuri apabila bisa menggenjot produksi dalam negeri. Dalam kenyataannya pula, Pemerintah Indonesia tidak bergantung kepada Australia dalam sisi ekonomi, justru sebaliknya,” tegasnya.

Jangan “Putus”

Akan tetapi, pendapat berbeda diungkapkan Sri Adiningsih. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, secara politik hubungan keduanya boleh memanas, tetapi tidak untuk sektor ekonomi. Karena menurut dia, seharusnya masalah ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin. “Politik boleh memanas, tapi untuk sektor ekonomi diselesaikan baik-baik saja,” katanya, saat dihubungi via telepon.

Dia menilai, untuk bisa memutuskan hubungan dua negara ini di sektor ekonomi tidaklah mudah, dan tidak bisa dilakukan secara cepat. Seperti produk-produk Australia tidak serta-merta langsung dikembalikan, atau pun para investor yang harus menarik seluruh dananya.

“Masih banyak lagi hal-hal yang menjadi pertimbangan. Kalau terkait masalah daging itu hanya salah satu bagian dari hubungan Australia dengan Indonesia. Tapi untuk item-item lain harus menjadi pertimbangan juga,” imbuhnya. Yang harus dilakukan Pemerintah saat ini adalah bagaimana bisa fokus pada pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor pangan.

Adanya kejadian ini bisa dijadikan pengalaman adalah bagaimana agar Indonesia tidak ketergantungan terhadap negara lain. “Jika negara ekonominya pertumbuhannya bagus, sektor pangannya kuat, adanya konflik seperti sekarang boleh langsung memutuskan. Tapi dalam kondisi sekarang belum bisa (tidak ketergantungan), di mana negara kita punya ketergantungan besar terhadap negara luar,” tegasnya. [agus/sylke/mohar/bari/ardi]

Related posts