Rapat RUU BPJS Dibatalkan Lewat Faks

Rapat RUU BPJSDibatalkan Lewat Faks

Jakarta--Delapan menteri mendadak membatalkan rapat kerja (Raker) dengan Panitia Khusus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus BPJS) yang diagendakan, Jumat (15/7) kemarin, pukul 14.00 WIB. Pembatalan yang disampaikan melalui faks satu jam sebelum rapat itu membuat anggota Pansus BPJS DPR kecewa.

Surat pembatalan rapat yang ditandatangani Sekjen Menkeu Mulia P. Nasution itu ditujukan kepada pimpinan DPR, dengan tembusan Pansus RUU BPJS, delapan menteri yang sedianya mengikuti rapat, Wakil Menteri Keuangan, dan Sekretaris Jenderal DPR. “Kami mohon agar rapat kerja dimaksud dapat dijadwalkan kembali mengingat pada saat yang bersamaan pada menteri dijadwalkan menghadiri sidang cabinet,” demikian isu surat pemerintah yang dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus BPJS dari Fraksi PDIP Surya Chandra Surapaty.

Rencananya delapan menteri diagendakan hadir dalam pertemuan yang akan membahas transformasi BUMN asuransi menjadi BPJS ini. Rapat mengagendakan rapat kerja lanjutan dengan menghadirkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM.

Rapat kerja gabungan itu diagendakan karena malam sebelumnya (Kamis, 14/7) malam), pemerintah yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Armida Alisjahbana tidak menghasilkan kesimpulan alis deadlock.

Rapat deadlock karena tak ditemui jalan tengah, antara pemerintah dengan DPR terkait transformasi empat BUMN asuransi. Dalam rapat tersebut, Kepala Bapenas Armida Alisjahbana menegaskan pemerintah masih mempertahankan empat BUMN untuk tidak bertranformasi menjadi satu badan yaitu BPJS. *cahyo

BERITA TERKAIT

Kemenpar Perluas Pasar Wisata Lewat Pameran di Luar Negeri

Kementerian Pariwisata serius menggarap potensi MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition), salah satunya dengan mengikuti pameran Incentive Travel & Convention,…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…

Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Depok Rp93 Miliar

Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Depok Rp93 Miliar NERACA Depok - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok Maya Febriyanti Purwandari mengatakan jumlah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementan, Kemendag atau Bulog Yang Dievaluasi - Impor Beras

  NERACA   Jakarta – Persoalan impor beras mengemuka saat perseteruan antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan.…

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai 5,2%

  NERACA   Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018…

Harapan DPR Kepada Pemimpin Bekasi

      NERACA   Jakarta – Pasca dilantiknya Walikota Bekasi Rahmat Efendi dan Wakil Walikota Tri Adhiyanto, Anggota DPR…