Rapat RUU BPJS Dibatalkan Lewat Faks

Jakarta--Delapan menteri mendadak membatalkan rapat kerja (Raker) dengan  Panitia Khusus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus BPJS) yang diagendakan, Jumat (15/7) kemarin, pukul 14.00 WIB. Pembatalan yang disampaikan melalui faks satu jam sebelum rapat itu membuat anggota Pansus BPJS DPR kecewa.

Surat pembatalan rapat yang ditandatangani Sekjen Menkeu Mulia P. Nasution itu ditujukan kepada pimpinan DPR, dengan tembusan Pansus RUU BPJS, delapan menteri yang sedianya mengikuti rapat, Wakil Menteri Keuangan, dan Sekretaris Jenderal DPR. “Kami mohon agar rapat kerja dimaksud dapat  dijadwalkan kembali mengingat pada saat yang bersamaan pada menteri dijadwalkan menghadiri sidang cabinet,” demikian isu surat pemerintah yang dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus BPJS dari Fraksi PDIP Surya Chandra Surapaty.

      Rencananya delapan menteri diagendakan hadir dalam pertemuan yang akan membahas transformasi BUMN asuransi menjadi BPJS ini. Rapat mengagendakan rapat kerja lanjutan dengan menghadirkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM.

Rapat kerja gabungan itu diagendakan karena  malam sebelumnya (Kamis, 14/7) malam),  pemerintah yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Armida Alisjahbana tidak menghasilkan kesimpulan alis deadlock.

Rapat deadlock karena tak ditemui jalan tengah, antara pemerintah dengan DPR terkait transformasi empat BUMN asuransi. Dalam rapat tersebut, Kepala Bapenas Armida Alisjahbana menegaskan pemerintah masih mempertahankan empat BUMN untuk tidak bertranformasi menjadi satu badan yaitu BPJS. *cahyo